Kuasa Hukum Terdakwa Johnny Kalwani, Hartono Tanuwidjaja, S.,H., M.Si., M.,H., CBL., C.Med., Terangkan Saksi Ajay Maulani Sudah Meralat Grup SSE Bukan Merupakan Grup Tandingan

Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar acara sidang lanjutan untuk ketiga kalinya perkara dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronika (UU ITE) dengan terdakwa member (anggota) biasa Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL) Johnny Kalwani (JK), di ruang Sarwata, PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Jum’at (19/11/2026).
Agenda sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 1 (satu) saksi member baru PGSL untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, JPU dan tim Kuasa Hukum terdakwa. Kuasa Hukum terdakwa member biasa PGSL Johnny Kalwani, Hartono Tanuwidjaja, S.,H., M.Si., M.,H., CBL., C.Med., mengatakan, hari ini agenda sidang JPU menghadirkan saksi meringankan (Ad Charge) yang sudah di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sejak penyidikan di kepolisian.
“Jadi saksi ini dihadirkan oleh JPU. Saksi tadi sudah ditanyakan soal grup SSE, bahwasanya grup SSE itu sudah diralat oleh saksi Ajay Maulani bukan merupakan grup tandingan tapi merupakan grup untuk saling berkomunikasi sesama organisasi Sindi karena grup yang dibuat oleh pengurus yang baru dari PGSL itu justru malah grupnya satu arah, sehingga anggotanya merasa tidak terwakili suara-suara kepentingannya untuk memberikan saran, pendapat, kritik dan lain-lain,” ujar Hartono Tanuwidjaja, S.,H., M.Si., M.,H., CBL., C.Med., kepada wartawan usai acara sidang ini.
Dijelaskannya, justru dalam penjelasan daripada saksi Ajay Maulana ini ada hal yang patut dihighlight (diterangkan), bahwa saksi sudah menjelaskan, bahwasanya keterkaitan antara PGSL dan Yayasan Gandhi Memorial School Intercontinental (YGMSI) ini sangat erat karema Gandhi School ini sudah berlangsung sejak tahun 1950 berada di bawah naungan PGSL. “Tapi karena ada peraturan pemerintah yang mewajibkan merubah pengelolaan sekolah dari perhimpunan kepada yayasan, maka dibentuklah YGMSI,” katanya.
Untuk itu, sambungnya, seluruh anggota PGSL sudah barang tentu itu menjadi pemilik daripada YGMSI tersebut. “Kenapa? Karena jelas-jelas selama mengelola sekolah dari tahun 1950, itu pada saat membentuk yayasan itu sudah ada dana yang diberikan untuk supaya yayasan kemudian mengelola kelanjutan daripada sekolah Gandhi Memorial Intercontjnental School,” paparnya.
Saksi menyebutkan, imbuhnya, anggota PGSL itu notabenenya juga sebagai pemilik daripada yayasan karena dana yang dikelola oleh yayasan itu asal mulanya berasal dari PGSL. “Kalau dari catatan, dananya sebesar Rp2 miliar yang dihibahkan dari PGSL ke yayasan pada saat pengelola sekolah awal. Setelah itu, dana sekolah dikelola oleh yayasan sendiri. Persoalannya adalah keterkaitan soal kepemilikan daripada yayasan ini memang tidak ditegaskan secara tertulis dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perhimpunan,” ucapnya.
Ia meneramgkan di situ ditegaskan mengenai kepengurusannya. “Jadi sebagai Ketua pengurus PGSL itu otomatis menjadi pembina daripada yayasan. Wakil Ketua (Waket) PGSL menjadi pembina dari yayasan yang satu lagi YGSP. Yang diatur hanya sebatas itu. Tapi tidak diatur mekanisme soal bagaimana pengelolaan itu beralih dari PGSL ke yayasan,” tuturnya.
“Tapi yang penting dalam setiap kegiatan PGSL dalam Rapat Umum Anggota maupun kegiatan-kegiatan lain yang berupa gathering dan lain-lain itu selalu pengundangnya adalah pengurus PGSL dan juga yayasan. Sejak tahun 1950 berdiri PGSL. Tahum 1997 berubah menjadi yayasan,” katanya.
Intinya, sambungnya, ada satu kesatuan antara PGSL dan yayasan-yayasan yang dibentuk yaitu YGMSI dan YGSP. “Bagaimana anggota memandang, bahwa turut memiliki yayasan itu karena di AD/ART-nya disebutkan. Bahwa karena mereka anggota PGSL, mereka juga secara tidak langsung itu memiliki yayasan. Meskipun dalam hal ini yayasan secara peraturan tidak memiliki anggota,” terangnya.
Hal yang perlu digarisbawahi, sambungnya, disebitkan oleh saksi Ajay Maulana adalah tidak ada larangan ataupun aturan di dalam grup terbatas SSE untuk mengupload dokumen maupun untuk membahas yang berupa diskusi terkait dengan dokumen yayasan maupun PGSL. “Karena apa? Karena baik di dalam AD/ART PGSL maupun AD/ART yayasan itu sama sekali tidak diatur mengenai bagaimana anggota bisa merasa memiliki tapi tidak boleh menerima dokumen, itu tidak ada diatur,” paparnya.
“Jadi sampai hari ini itu tidak ada diatur larangan, bahwa anggota PGSL tidak boleh punya dokumen yayasan itu tidak ada,” ucapnya.
Meyatatakan bahwa, imbuhnya, sebagai anggota PGSL, terdakwa Johhny Kalwani berhak untuk mengupload dokumen ataupun membahas diskusi mengenai dokumen yang diupload. “Kenapa? Karena ini untuk menjadi transparansi bagi seluruh anggota PGSL dan juga mengawasi jalannya yayasan agar bisa mengelola aset keuangan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
“Tadi yang ditegaskan, bahwa saya tanya terakhir tadi, apa beda transaksi beli tanah tahun 2007 atas nama Shyam Rupchand fan Suresh Gobind almarhum dengan transaksi pembelian tanah tahun 2017?” tanyanya.
Persamannya, imbuhnya, obyeknya sama. “Sedangkan obyek itu sudah masuk ke Surat Pajak Tahunan (SPT) yayasan tahun 2016. Jadi bagaimana mungkin aset yang sudah dibeli tercatat dalam SPT yayasan itu dibeli kembali notabene pada saat tahun 2007 itu dibeli dengan uang yayasan pakai nama pribadi tapi tahun 2012 hingga 2015 itu dibangun mess guru senilai Rp39 miliar. Jadi kalau kepentingannya untuk kepentingan pribadi yang namanya tercantum dalam Akta Jual Beli (AJB) awal tahun 2007, kok bisa dibangun mess guru senilai Rp39 miliar?” tanyanya lagi.
Menurutnya, itu kepentingannya untuk yayasan. “Ini lah ada satu late (terlambat) informasi yang tidak sampai kepada anggota, sehingga upaya terdakwa Johnny Kalwani untuk mengupload dokumen sebagai upaya transparansi maupun pengawasan terhadap jalannya yayasan. Karena anggota PGSL merasa yayasan itu punya saya juga kok. Saya ikut memiliki sebagai keturunan suku Sindi. Apalagi, ada yang bayar uang iuran, misalkan,” tuturnya.
“Kalau dari data yang kita miliki dan baca di SPT YGMSI itu kepemilikan tanah di Bali, itu sudah masuk di SPT tahun 2016. Menjadi pertanyaan kalau sudah masuk SPT berarti aset milik yayasan. Kok bisa dibeli kembali obyek yang sama tahun 2017?” tanyanya heran.
Ia mengatakan, jadi penjual dan pembelinya adalah sama. “Saksi yang dihadirkan ini adalah anggota baru PGSL. Hanya saja saksi ini turut aktif untuk berdiskusi maupun melakukan hal-hal yang sifatnya kritikal atas keberadaan PGSL maupun YGMSI maupun YGSP,” urainya.
Agenda sidang selanjutnya pemeriksaan Ahli. “Ahli ada 3 (tiga). Tapi apakah Ahli itu bisa hadir seluruhnya atau tidak kita belum tahu. Tapi yang pasti rekan kita sudah menyampaikan surat, bahwa kita masih meminta kehadiran saksi Gobind Tejo Saptani sebagai Ketua PGSL maupun sebagai pembina YGMSI untuk hadir di muka persidangan,” ucapnya.
Ia mengharapkan kalau saksi Gobind Saptani bisa hadir akan semakin terungkap karena Gobind ketuanya. “Salah satu jabatan PGSL itu adalah untuk merukunkan warga. Kita akan tanyakan bagaimana sesama suku Sindi bisa saling “bacok” istilahnya, tanpa ada satu ikut serta daripada Ketua PGSL yang seharusnya bisa saling mendamaikan warganya sendiri,” terangnya.
Kuasa Hukum terdakwa Johnny Kalwani, Syamsudin, S.,H., menambahkan tadi saksi menyebutkan, bahwa selama 20 tahun pengurus lama itu sifatnya tertutup dalam informasi maupun pengelolaan keuangan. “Dengan adanya upload WhatsApp (WA) oleh terdakwa Johnny Kalwani itu merasa para anggot a senang sekali dan beruntung. Ada keterbukaan dan transparansi di sini. Saya kira itu yang mesti saya tambahkan,” ujar Syamsudin, S.,H., kepada wartawan usai acara sidang ini. (Murgap)
