Kuasa Hukum Terdakwa Asrul Azis Taba, Nuraidila Fitri, S.,H., : Ahli Dian Puji Nugraha Simatupang Tegaskan Selama Belum Ada Pernyataan Batal Demi Hukum Oleh PTUN, Kliennya Tidak Bisa Dipidana

Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar acara sidang lanjutan perkara eks Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut yang didakwa merugikan keuangan negara mencapai Rp622.090.207.166,41 dengan terdakwa mantan Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba di ruang Wirjono Projodikoro 2, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Selasa (17/11/2026).
JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023 hingga 2024 mengatakan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah Rp622.090.207.166,41. JPU menyebutkan, jumlah tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 pada Kementerian
Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).
Menurut JPU, Gus Yaqut diduga menjalankan aksinya bersama-sama dengan eks staf khususnya (stafsus), Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; dan Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba. Disebutkan, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) mereka berupa melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu.
Selain itu, dalam pengisian juga tidak berdasarkan mekanisme masa tunggu yang berlaku. Dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus PIHK, disertai dengan penerimaan fee percepatan dari para jemaah, serta mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50% tanpa landasan kajian teknis.
Dari jumlah tersebut, JPU menduga memperkaya Gus Yaqut sebesar USD271.500. Selain itu, perbuatan tersebut juga memperkaya 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sejumlah Rp478.173.058.166,41 serta Koperasi Perahu sejumlah USD26.500.
Agenda sidang kaki ini, tim Kuasa Hukum terdakwa mantan Ketum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba, menghadirkan 3 (tiga) Ahli yakni Prof Dr Eva selaku Ahli Hukum Pidana, Prof Dr Rouli Anita Velentina selaku Ahli Hukum Perdata dan Dr Dian Puji Nugraha Simatupang selaku Ahli Hukum Administrasi Negara untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, JPU dan tim Kuasa Hukum terdakwa. Kuasa Hukum terdakwa mantan Ketum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba, Nuraidila Fitri, S.,H., mengatakan, dari keterangan ketiga Ahli itu alhamdulillah rata-rata menguntungkan kliennya (terdakwa Asrul Azis Taba), bahwa menyatakan, terkait kewenangan dalam menentukan kebijakan kuota haji 50:50 itu memang kewenangannya itu melalui Kemenag RI.
“Jadi di sini pihak swasta tidak serta merta atau tidak dapat dikatakan bertanggung jawab kewenangan tersebut. Inti dari keterangan ketiga Ahli tadi itu,” ujar Nuraidila Fitri, S.,H., kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara sidang ini.
Ia mengharapkan dari keterangan ketiga Ahli ini dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim atas hasil yang dikemukakan Ahli, bahwa memang terkait hal ini pihak swasta kliennya (terdakwa Asrul Azis Taba) memang hanya menjadi korban dalam perkara ini. “Kebijakan itu, klien kami (terdakwa Asrul Azis Taba) hanya mengikuti kebijakan Kemenag RI dan mereka yang memutuskan. Terkait kesalahan atau tidaknya itu cacat administrasi dan itu masih belum dinyatakan batal demi hukum oleh institusi yang berwenang. Jadi itu harapannya bisa membuka mata hakim,” terang Nuraidila Fitri, S.,H., dari kantor law firm Advokat Dr. H. Adiwarman, S.,H., M.,H., M.,B.,A., yang beralamat di Grand Slipi Tower, Jakarta Barat (Jakbar) ini.
Ia menegaskan, kebijakan kuota tambahan haji 50:50 yang dibuat oleh Kemenag RI dan sampai sekarang masih berlaku, masih belum ada pernyataan batal demi hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Seharusnya dibatalkan dulu baru bisa dipertanggungjwabkan hukuman pidananya. Makanya tadi Ahli Hukum Administrasi Negara Dr Dian Puji Nugraha Simatupang mengatakan, kalau memang ini cacat administrasi, PTUN dulu yang harus membatalkannya karena itu kewenangan dari PTUN,” jelasnya.
Agenda sidang selanjutnya, pemeriksaan terdakwa Asrul Azis Taba. “Terkait persiapan pemeriksaan terdakwa Asrul Azis Taba, pasti kita sudah menyampaikan kepada seluruh apa yang perlu disampaikan, maka disampaikan. Karena memang dalam perkara ini, tindakan terdakwa Asrul Azis Taba bukan suatu perbuatan melawan hukum (PMH). Klien kami (terdakwa Asrul Azis Taba) mengikuti kebijakan yang ada,” tandasnya. (Murgap)
