Permen KP2MI Nomor 11 Tahun 2026 Diuji : Halili Priyadi Dorong Pembatasan Level Jabatan CPMI Perseorangan
Jakarta, Madina Line.Com – Terbitnya Peraturan Menteri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Nomor 11 Tahun 2026 menjadi perhatian pelaku usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Regulasi ini diharapkan mampu memperjelas mekanisme penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui jalur perseorangan, khususnya bagi pencari kerja yang akan bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum di luar negeri. Persoalan mekanisme penempatan CPMI melalui jalur perseorangan menjadi perhatian kalangan pelaku usaha penempatan pekerja migran.
Pasalnya, praktik di lapangan dinilai telah mengalami perkembangan yang berpotensi menimbulkan persaingan tidak seimbang antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan pihak-pihak yang memanfaatkan skema penempatan perseorangan. Hal tersebut disampaikan Halili Priyadi, Hubungan Masyarakat (Humas) Perpemindo sekaligus Direktur Utama (Dirut) PT ABP, dalam wawancara khusus dengan wartawan di kantornya di Jakarta, Jum’at (13/11/2026).
Halili mengungkapkan, selama lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir, pihaknya menemukan fakta, bahwa skema penempatan CPMI perseorangan diduga banyak dimanfaatkan oleh sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk memobilisasi peserta didiknya agar dapat bekerja ke luar negeri melalui jalur perseorangan. Menurutnya, persoalan tersebut muncul karena ketentuan mengenai penempatan perseorangan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum secara spesifik mengatur pembatasan berdasarkan jenis atau level jabatan kerja.
“Selama lebih dari tiga tahun, kami menemukan fakta di lapangan bahwa skema perseorangan banyak dimanfaatkan oleh LPK untuk memobilisasi peserta didiknya agar bisa bekerja ke luar negeri melalui jalur perseorangan,” ungkap Halili.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menimbulkan persoalan bagi perusahaan penempatan pekerja migran yang menjalankan kegiatan usaha melalui mekanisme P3MI secara resmi. Halili menilai, apabila mekanisme perseorangan digunakan untuk pekerjaan yang sebenarnya membutuhkan proses perekrutan, pelatihan, dan penempatan melalui lembaga atau perusahaan, maka dapat terjadi ketidakseimbangan dalam sistem penempatan pekerja migran.
“Sebagai pelaku usaha Perusahaan Penempatan Pekerja Migrain Indonesia (P3MI). Kami merasa ada ketimpangan. Kami menjalankan mekanisme penempatan melalui perusahaan sesuai ketentuan, tetapi di sisi lain terdapat pihak yang menggunakan skema perseorangan dengan proses yang relatif lebih mudah. Akibatnya, kami mengalami kesulitan dalam memperoleh dan job order,” jelasnya.
Klasifikasi Level Jabatan Menjadi Solusi
Berangkat dari persoalan tersebut, Halili menginisiasi usulan klasifikasi level jabatan kerja bagi pencari kerja perseorangan yang akan bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum. Ia mendorong agar Pemerintah Republik Indonesia (RI) memberikan batasan yang jelas mengenai jenis pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme perseorangan, termasuk melalui pengelompokan level jabatan kerja dari level 1 sampai level 8, dengan pengaturan lebih lanjut untuk level di atasnya.
Menurut Halili, tujuan utama usulan tersebut bukan menghapus skema penempatan perseorangan, melainkan mengembalikan mekanisme tersebut sesuai dengan tujuan dan karakteristik yang semestinya. Ia berpandangan, bahwa penempatan perseorangan seharusnya diperuntukkan bagi pekerja yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mencari serta memperoleh pekerjaan secara mandiri di luar negeri.
“Skema perseorangan itu pada dasarnya ditujukan bagi pekerja yang mampu mengusahakan sendiri pekerjaan atau job order-nya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ada pihak lain yang justru mengondisikan proses tersebut,” ujarnya.
Skema Perseorangan Tidak Boleh Disalahgunakan
Ketika ditanya mengenai dasar hukum dan kesesuaian skema tersebut dengan peraturan perundang-undangan, Halili menjelaskan bahwa semangat pengaturan penempatan perseorangan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 menurut pemahamannya ditujukan bagi pekerja dengan kualifikasi atau tingkat jabatan tertentu yang mampu mengurus proses pekerjaannya sendiri.
Namun, dalam praktiknya, ia melihat skema tersebut juga digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dasar atau pekerjaan dengan tingkat jabatan lebih rendah. Ia mencontohkan pekerjaan seperti buruh, pekerja konstruksi, serta pekerjaan di sektor pertanian yang menurut pengamatannya banyak melibatkan pihak ketiga dalam proses pencarian pekerjaan dan penempatan.
“Seharusnya pekerja yang menggunakan jalur perseorangan memang memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan sendiri. Tetapi, yang kami temukan justru ada pihak lain yang mengatur prosesnya, sementara pekerja seolah-olah melakukan semuanya secara mandiri,” katanya.
Karena itu, Halili menilai pembatasan klasifikasi jabatan perlu menjadi pedoman bagi Pemerintah RI dalam melakukan verifikasi terhadap calon pekerja migran yang menggunakan jalur perseorangan.
P3MI dan Batas Kewenangan Penempatan
Dalam wawancara tersebut, Halili juga menegaskan, pentingnya membedakan hak seseorang untuk mencari pekerjaan secara mandiri dengan kewenangan melakukan kegiatan usaha penempatan pekerja migran. Menurutnya, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha penempatan pekerja migran harus memiliki legalitas dan memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia menyebut P3MI sebagai salah satu jalur resmi penempatan pekerja migran, di samping mekanisme penempatan oleh pemerintah melalui skema Government to Government (G to G) dan Government to Private (G to P), sesuai ketentuan yang berlaku. Halili juga menegaskan, bahwa LPK tidak seharusnya mengambil alih kewenangan penempatan pekerja migran dengan memanfaatkan skema perseorangan.
“Kalau perseorangan, menurut saya, tidak boleh dimobilisasi atau ditempatkan oleh lembaga pelatihan kerja. LPK seharusnya menjalankan fungsi pelatihan, bukan mengambil alih kewenangan penempatan,” tegasnya.
Pandangan tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan mekanisme penempatan perseorangan oleh pihak-pihak yang sebenarnya menjalankan kegiatan perekrutan dan penempatan.
Perjanjian Kerja Harus Memberikan Kepastian Perlindungan
Mengenai proses penempatan melalui P3MI, Halili menjelaskan bahwa terdapat sejumlah tahapan administrasi yang harus dipenuhi sebelum pekerja diberangkatkan ke negara tujuan. Tahapan tersebut dimulai dari adanya job order atau permintaan tenaga kerja dari pemberi kerja di luar negeri. Dokumen tersebut kemudian harus melalui proses legalisasi atau verifikasi oleh perwakilan Indonesia sesuai ketentuan.
Setelah itu, proses dilanjutkan dengan pemenuhan dokumen persyaratan penempatan dan penyusunan perjanjian penempatan antara CPMI dengan P3MI. Halili menekankan, bahwa setiap tahapan harus dilakukan secara tertib agar hubungan hukum antara pekerja, perusahaan penempatan, dan pemberi kerja memiliki kepastian.
Menurutnya, perjanjian kerja juga harus menjamin hak-hak pekerja, termasuk kepastian jabatan, upah, keselamatan kerja, dan kewajiban pemberi kerja selama pekerja berada di negara tujuan.
Biaya Penempatan: Pengguna Jasa Diharapkan Menanggung
Persoalan biaya penempatan menjadi salah satu hal yang juga disoroti Halili. Ia menjelaskan, bahwa komponen biaya penempatan pada dasarnya terdiri atas beberapa unsur, antara lain biaya jati diri atau dokumen, jasa perusahaan, dan tiket keberangkatan.
Sementara itu, pelatihan calon pekerja migran dapat didukung melalui program pembiayaan pelatihan yang tersedia. Terkait pihak yang menanggung biaya penempatan,
Halili menjelaskan, bahwa hal tersebut bergantung pada kesepakatan antara pengguna jasa di luar negeri dan perusahaan penempatan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembiayaan penempatan. Namun, sebagai pelaku usaha P3MI, ia berharap biaya penempatan sebisa mungkin dibebankan kepada pengguna jasa atau pemberi kerja sehingga tidak memberatkan calon pekerja migran.
“Kalau saya sebagai pelaku usaha penempatan, sebisa mungkin biaya penempatan dibebankan kepada pengguna jasa. Dengan demikian, adik-adik kita yang akan bekerja ke luar negeri tidak terbebani biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja,” jelasnya.
Ia berharap pengaturan mengenai pembiayaan tersebut semakin diperkuat agar tidak ada calon pekerja migran yang terpaksa berutang besar hanya untuk mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri.
Pemberi Kerja Wajib Menjamin Keselamatan dan Hak Pekerja
Halili juga menegaskan bahwa pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan wajib menjalankan tanggung jawabnya terhadap pekerja yang direkrut.
Tanggung jawab tersebut meliputi keselamatan kerja, pembayaran upah, jaminan sosial, serta pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, apabila pemberi kerja melanggar perjanjian atau tidak memenuhi kewajibannya, perusahaan penempatan dapat melakukan langkah penyelesaian melalui perwakilan Indonesia di luar negeri dan mekanisme perlindungan yang tersedia. “Perusahaan yang mempekerjakan pekerja migran harus memberikan kepastian mengenai keselamatan dan hak-hak pekerja. Semua itu harus tertuang dalam perjanjian kerja. Jika terjadi pelanggaran, tentu harus ada upaya penyelesaian melalui jalur yang tersedia,” ujarnya.
Pengawasan Penempatan Perseorangan Dinilai Tidak Mudah
Salah satu persoalan paling serius yang disampaikan Halili adalah sulitnya pemerintah melakukan pengawasan terhadap praktik penempatan perseorangan yang diduga dikendalikan oleh pihak lain. Ia menggambarkan, bahwa dalam sejumlah kasus, calon pekerja migran seolah-olah mengurus seluruh proses secara mandiri.
Padahal, menurut pengamatannya, terdapat pihak yang berada di belakang proses tersebut dan memberikan arahan atau mengatur tahapan penempatan. Akibatnya, pihak yang sebenarnya mengendalikan proses perekrutan dan penempatan sulit teridentifikasi oleh petugas pengawas.
“Penempatan perseorangan ini sulit diawasi. Datanya mungkin ada, tetapi siapa pelaku yang mengatur dari belakang terkadang tidak mudah ditemukan. Pekerjanya diarahkan seolah-olah melakukan proses secara mandiri, padahal ada pihak lain yang mengondisikan,” ungkap Halili.
Ia menilai pembatasan level jabatan dapat membantu pemerintah, khususnya tim verifikator, dalam menentukan apakah suatu pekerjaan memenuhi persyaratan untuk menggunakan mekanisme perseorangan atau harus melalui P3MI. Dengan adanya pedoman yang jelas, pemerintah diharapkan dapat membedakan pekerja yang benar-benar mandiri dengan pekerja yang proses perekrutan dan penempatannya dikendalikan oleh pihak lain.
Menyambut Permen P2MI Nomor 11 Tahun 2026
Halili menyampaikan, bahwa Pemerintah RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2026 yang menurutnya berkaitan dengan pengaturan tersebut. Sebagai pihak yang menginisiasi usulan klasifikasi level jabatan kerja, ia mengaku terus memantau perkembangan implementasinya.
Ia memperoleh informasi bahwa setelah penerbitan peraturan menteri tersebut, pemerintah tengah menyiapkan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan. Halili berharap petunjuk teknis dapat segera diselesaikan sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan efektif pada awal 2027.
“Saya sebagai inisiator yang mengusulkan klasifikasi jabatan kerja tentu terus memonitoring perkembangannya. Informasi yang saya terima, sekarang sudah masuk tahap penyusunan petunjuk teknis. Kami berharap pada awal 2027 peraturan ini sudah efektif berjalan,” katanya.
Ia berharap implementasi aturan tersebut dapat menghentikan praktik penyalahgunaan skema perseorangan oleh pihak-pihak yang sebenarnya menjalankan kegiatan perekrutan dan penempatan tanpa mengikuti mekanisme yang semestinya.
PT ABP Telah Menjangkau 16 Negara
Dalam kesempatan yang sama, Halili juga menjelaskan, kegiatan usaha PT ABP sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Ia menyebutkan, bahwa perusahaan yang dipimpinnya telah menjangkau sekitar 16 negara tujuan penempatan pekerja migran.
Menurutnya, pengguna jasa perusahaan terdiri atas pemberi kerja perseorangan maupun pemberi kerja berbadan hukum, dengan mayoritas berasal dari pemberi kerja berbadan hukum. Terkait upah pekerja migran, Halili mengatakan bahwa pihaknya berupaya mencari penawaran basic salary atau gaji pokok yang kompetitif dan menguntungkan pekerja.
Ia menilai salah satu motivasi utama masyarakat bekerja ke luar negeri adalah memperoleh penghasilan yang lebih baik dibandingkan kesempatan kerja yang tersedia di dalam negeri. Karena itu, menurutnya, kepastian gaji harus menjadi salah satu perhatian utama dalam proses penempatan dan perjanjian kerja.
Skema Perseorangan Tetap Harus Ada, tetapi Harus Tepat Sasaran
Menutup wawancara, Halili menegaskan, bahwa dirinya tidak menginginkan penghapusan mekanisme penempatan perseorangan. Sebaliknya, ia berharap skema tersebut tetap dipertahankan, tetapi digunakan secara tepat sesuai karakteristik dan kemampuan pekerja yang memang dapat mencari serta memperoleh pekerjaan secara mandiri.
Sementara itu, bagi calon pekerja migran yang baru lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau hanya mengikuti pelatihan singkat selama satu hingga enam bulan, ia menyarankan agar proses penempatannya dilakukan melalui perusahaan penempatan yang memiliki legalitas dan mampu memberikan perlindungan. “Kami berharap skema perseorangan tetap berjalan, tetapi benar-benar digunakan oleh pekerja yang memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan sendiri. Bagi mereka yang baru lulus SMK dan hanya mengikuti pelatihan singkat, sebaiknya menggunakan perusahaan penempatan yang benar-benar dapat menjamin perlindungan selama mereka bekerja sampai kembali ke Indonesia,” pungkas Halili.
Menurut Halili, tujuan akhir dari pengusulan klasifikasi level jabatan kerja bukan semata-mata kepentingan persaingan usaha antara P3MI dan jalur perseorangan. Lebih dari itu, diperlukan tata kelola penempatan pekerja migran yang transparan, memiliki kepastian hukum, tidak membuka celah penempatan ilegal, serta memberikan perlindungan maksimal bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. (Rob)
