Kuasa Hukum Terdakwa Produser Film Sang Pengadil, Agung Winarno, Damas Afrianur, S.,H., Tegaskan Tidak Ada Obyek TPPU, SKGR Sudah Tidak Punya Nilai Ekonomis karena Sudah Dikuasai Oleh PT Agrinas

Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar acara sidang lanjutan perkara dugaan Tipikor produser film Sang Pengadil, Agung Winarno yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara bersama-sama dengan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR) di ruang Wirjono Projodikoro 1, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Senin (09/11/2026).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Agung Winarno, produser film Sang Pengadil, melakukan TPPU secara bersama-sama dengan mantan pejabat MA Zarof Ricar. Sidang perdana pembacaan surat dakwaan JPU digelar di ruang Kusuma Atmadja 3, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Senin (14/09/2026).

Agung Winarno dan Zarof didakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, hingga kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan hasil tindak pidana. Aset-aset tersebut meliputi dana pembiayaan pembuatan film, 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard, surat keterangan ganti rugi, serta sejumlah uang tunai.

“Agung Winarno mengenal Dr. Zarof Ricar sejak 2011 saat keduanya menjalankan ibadah haji bersama. Mereka kembali berkomunikasi intensif ketika Dr. Zarof Ricar memasuki masa pensiun pada 2022,” ujar JPU saat membacakan surat dakwaan.

Ironisnya, sambung JPU, produksi film Sang Pengadil justru didanai dari hasil korupsi melalui skema pembiayaan khusus. Pelaku mencampurkan dana yang diduga berasal dari Tipikor dengan dana dari sumber yang sah.

Dikatakan JPU, langkah ini dilakukan agar asal-usul harta kekayaan tersebut sulit ditelusuri. Selain itu, sambung JPU, Zarof meminta Agung menyimpan satu unit mobil Toyota Alphard dan dokumen kepemilikan PT Sinar Riau Palm Oil, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

“Zarof Ricar memperoleh keuntungan dari PT Sinar Riau Palm Oil sebesar Rp70 juta per bulan. Namun, dokumen surat keterangan ganti rugi milik perusahaan tersebut disembunyikan oleh Zarof di kantor milik Agung Winarno,” terang JPU.

Tak hanya itu, sambung JPU, pada Januari 2026, Zarof menghubungi Agung untuk menukarkan uang senilai Rp1 miliar ke mata uang dolar Singapura. Uang tersebut rencananya digunakan Zarof untuk membayar honorarium pengacaranya.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat Pasal 607 ayat (1) huruf b Juncto (Jo) Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Agung Winarno memutuskan tidak mengajukan Nota Perlawanan atas dakwaan JPU tersebut.

Agenda sidang hari ini, tim Kuasa Hukum terdakwa menghadirkan Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.,H., LL.M., seorang akademisi/guru besar di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Internasional di Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Dr. Somawijaya, S.,H., M.,H., dari Fakultas Hukum (FH) Unpad untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, JPU dan tim Kuasa Hukum terdakwa. Pada sidang kali ini, kedua Ahli Hukum Pidana tersebut menerangkan hukum pidana TPPU pasif dan aktif, actus reus (pidana), dan mensrea (niat jahat).

Kuasa Hukum terdakwa produser film Sang Pengadil, Agung Winarno, Damas Afrianur, S.,H., mengatakan, intinya, bahwa sudah dipertanyakan kepada Ahli, hakim dalam memutus perkara ini harus berdasarkan fakta persidangan bukan berdasarkan asumsi yang dibangun oleh JPU. “Karena sudah jelas, nanti kita lihat putusannya. Apakah putusan Majelis Hakim ini berdasarkan konstruksi yang dibangun oleh asumsi dari JPU atau berdasarkan konstruksi fakta persidangan karena jelas sesuai fakta persidangan itu terdakwa Agung Winarno tidak terlibat TPPU. Kenapa? Karena yang dituduhkan dalam dakwaan JPU itu ada 4 (empat) hal,” ujar Damas Afrianur, S.,H., kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara sdang ini.

Dijelaskannya, keempat hal tersebut pertama, terkait film Sang Pengadil, terbukti di depan persidangan, bahwa untuk pendanaan pembuatan film Sang Pengadil Rp5 miliar itu tidak ada satu rupiahpun uang masuk dari Zarof Ricar. “Kedua, terkait masalah mobil Alphard. Jelas mobil Alphard itu pemiliknya adalah Roni dan Roni memang anak dari Zarof Ricar. Tetapi dia memiliki perusahaan sendiri bersumber pinjaman dari bank jelas dan tidak ada sumber atau aliran dana dari Zarof Ricar atas perusahaan milik Roni,” ungkap Damas Afrianur, S.,H., dari kantor Lexbara Law Firm yang beralamat di Jalan MH Thamrin, Jakpus ini.

Kemudian, sambungnya, Roni mempunyai hutang kepada terdakwa Agung Winarno dan hutang itu ada perjanjuan hutangnya dan sudah disita oleh penyidik. “Artinya, dengan demikian maka faktanya, Roni ini membayar sebagian hutangnya menggunakan mobil Alphard miliknya dan itu diframing (dibingkai), bahwa mobil Alphard itu seakan-akan milik Zarof Ricar. Padahal, faktanya bukan,” jelasnya.

“Ketiga, terkait uang Rp1 miliar. Uang Rp1 miliar ini terbukti di muka persidangan, bahwa uang itu milik Giyazi Andri. Zarof Ricar pinjam uang Rp1 miliar untuk bayar lawyer atau pengacara dalam perkaranya Zarof Ricar dari menantunya Giyazi Andri. Sumber uang Rp1 miliar itu berdasar dari uang pribadinya Giyazi Andri bersumber dati ada dana hibah dari orang tuanya. Ada juga gaji dia sebagai Direktur Utama (Dirut) PT SRPO, sehingga jelas tidak ada aliran dana dari Zarof Ricar,” jelasnya.

Keempar, sambungnya, terkait penitipan 5 mobil kontainer kepada terdakwa Agung Winarno terkait dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). “Penitipan lima kontainer hubungan pertemanan antara Zarof Ricar dan terdakwa Agung Winarno. Pada saat itu, Zarof Ricar lagi renovasi rumah, sehingga Zarof Ricar spontan saja menitipkan SKGR itu kepada terdakwa Agung Winarno tanpa tahu terdakwa Agung Winarno isinya apa. Tahu-tahunya setelah ada penyitaan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), itu yang pertama,” paparnya.

Kedua, sambungnya, SKGR itu sudah tidak punya nilai ekonomis karena sudah dikuasai obyek SKGR ini oleh PT Agrinas oleh negara, sehingga obyek TPPU-nya di mana, tidak ada. “Jadi berdasarkan empat peristiwa yang didakwakan oleh JPU, maka jelas menurut fakta persidangan, terdakwa Agung Winarno harus dinyatakan bebas dong karena tidak terbukti,” tuturnya.

“Walaupun JPU ini tetap bertahan dengan asumsinya. Nanti kita lihat pada pemeriksaan terdakwa Agung Winarno pada sidang selanjutnya sebelum masuk ke tuntutan JPU dan pembelaan dari tim Kuasa Hukum terdakwa Agung Winarno,” ucapnya.

Ia menilai dari fakta persidangan secara obyektif, hakim harusnya membebaskan terdakwa Agung Winarno. “Saya berharap hakim memiliki keberanian untuk itu,” tandasnya. (Murgap)