Suasana sidang lanjutan perkara mantan Dirop Ritel PT Jasindo, Sahata Lumban Tobing, yang didakwa merugikan keuangan negara Rp38 miliar, di ruang Wirjono Projodikoro 2, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Kamis (06/03/2025). (Foto : Murgap Harahap)
Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar acara sidang lanjutan perkara mantan Direktur Operasi (Dirop) Ritel PT Jasindo, Sahata Lumban Tobing, yang didakwa merugikan keuangan negara Rp38 miliar, di ruang Wirjono Projodikoro 2, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Kamis (06/03/2025).
Sahata diduga melakukan Tipikor dengan membuat kegiatan fiktif bersama PT Mitra Bina Selaras (MBS). Sidang dakwaan digelar dengan seorang terdakwa lainnya, yakni pemilik PT MBS, Toras Sotarduga Panggabean. Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Kamis (19/12/2024).
“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp38.212.103.222,97 miliar atau setidak-tidaknya sejumlah itu,” kata jaksa.
Selain bersama Toras, jaksa menyampaikan perbuatan Sahata juga dilakukan bersama-sama Kepala Cabang (Kacab) Jasindo S Parman 2017 hingga 2018, Ari Prabowo; Kacab Jasindo S Parman 2018 hingga 2020, Heru Wibowo; Kacab Pemuda 2016 hingga 2018, Jery Robert Hatu; Kacab Jasindo Pemuda 2018 hingga 2020, M Fauzi Ridwan; Kacab Jasindo Semarang 2016 hingga 2018 dan Kacab Jasindo Makassar 2018 hingga 2019, Yoki Triyuni Putra; serta Umam Taufik Kacab Jasindo Semarang 2018 hingga 2021. “Melakukan perbuatan kejahatan secara melawan hukum, yaitu menunjuk PT MBS yang tidak terdaftar dalam perusahaan asuransi resmi berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai mitra PT Jasindo,” kata jaksa.
Jaksa mengatakan, Sahata telah merekayasa kegiatan keagenan PT MBS. Selain itu, membayarkan komisi agen kepada PT MBS, seolah-olah sebagai imbalan jasa kegiatan agen atas penutupan asuransi kantor-kantor Jasindo S Parman, Jasindo Pemuda, Jasindo Semarang, dan Jasindo Makassar selama 2017 hingga 2020.
“Padahal, penutupan jasa asuransi itu tidak memakai jasa PT MBS,” ujar jaksa.
Perlu diketahui, Sahata dan Toras berteman sejak bersekolah di Tarutung, Sumatera Utara (Sumut). Pada 2016, Sahala dan Toras lalu bertemu.
Saat itu, Sahata mengajak Toras untuk memberikan dana talangan yang pengembalian berikut keuntungannya akan diberikan melalui komisi agen. Toras pun menyetujuinya.
Sahala lalu mengenalkan Toras kepada Fauzi Ridwan, Jery Hatu, dan Ari Prabowo. Sahala juga meminta agar Toras bersedia menjadi pihak yang akan menyediakan dana talangan serta bersedia menyiapkan perusahaan yang akan digunakan sebagai agen PT Asuransi Jasindo.
Kemudian, Toras mendirikan PT MBS dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia (Menkum HAM RI) pada 2017. Selanjutnya, PT MBS pun ditetapkan sebagai agen PT Jasindo.
“Bahwa setelah PT MBS ditetapkan menjadi agen PT Jasindo dan pembagian komisi agen juga telah disepakati, selanjutnya PT MBS digunakan sebagai agen pada penutupan asuransi PT Jasindo Cabang S Parman Jakarta, agen perluasan pada PT Jasindo Cabang Pemuda Jakarta, agen perluasan PT Jasindo Cabang Semarang, dan agen perluasan pada PT Jasindo Cabang Makassar,” jelas jaksa.
Akibat perbuatan tersebut, para terdakwa dianggap telah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, di antaranya terdakwa Sahala sebesar Rp525,4 juta dan Toras sebesar Rp7,6 miliar.
Kemudian, Ari Prabowo sebesar Rp 23,5 miliar, Fauzi Ridwan Rp1,9 miliar, Yoki Triyuni Rp1,7 miliar, Umam Taufik Rp1,4 miliar, dan salah satu bank Badan Usaha Milik Negars (BUMN) Rp1,3 miliar. “Sebagaimana laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara dugaan Tipikor terkait pembayaran komisi agen oleh PT Jasindo periode 2017 hingga 2020 yang disusun oleh tim audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata jaksa.
Atas perbuatannya itu, para terdakwa disangkakan telah melanggar Pasal 3 Juncto (Jo) Pasal 18 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Usaha Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Pada sidang kali ini, jaksa menghadirkan 4 orang saksi yakni Agus Riyanto, Ari Prabowo, Waode, dan Rinto Sinaga untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim, jaksa dan tim Kuasa Hukum dari kedua terdakwa.
Kuasa Hukum terdakwa Dirop Ritel PT Jasindo Sahata Lumban Tobing, Dr Sopian Sitepu SH MH mengatakan, terbantahkan semua dari keterangan saksi Waode dari Jasindo. “Dari keterangan saksi Ari Prabowo juga terbantahkan semua,” ujar Dr Sopian Sitepu SH MH kepada wartawan Madina Line Com ketika ditemui usai acara sidang ini. (Murgap)