Kuasa Hukum Terdakwa Wamen Imipas Silmy Karim, Benny Ponto, S.,H., M.,H., Tegaskan Kliennya Tidak Ada Melakukan Pemerasan

Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar acara sidang lanjutan perkara kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim di ruang Prof. Dr. HM Hatta Ali, S.,H., M.,H., Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Selasa (17/11/2026).
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Silmy Karim dan 7 (tujuh) pejabat Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi pada Kamis (04/06/2026), setelah menetapkan mereka sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Ketujuh tersangka lainnya yakni Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi periode 2024 hingga 2025 Saffar Muhammad Godam; Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Imigrasi Jawa Barat (Jabar) sekaligus mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra; Kepala Sub Direktorat Jenderal (Kasubdit) Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo; mantan Kepala Kantor (Kakan) Imigrasi Jakpus periode 2024 hingga 2025 dan Kakan Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar) periode 2025 hingga 2026 Ronald Arman Abdullah; Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Juniadi Sri Priambudi; serta Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah.
Dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Ditjen Imigrasi, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi 2023 hingga 2024 Silmy Karim bersama sejumlah pejabat lainnya diduga sengaja mempersulit permohonan yang masuk demi meraup keuntungan pribadi. Praktik tersebut melibatkan Jaya Saputra yang diduga menjadi perpanjangan tangan Silmy untuk memerintahkan Tessar Bayu Setyaji serta Bagus Bramantyo memungut biaya tambahan.
Mengusung modus “setiap klik ada harganya”, Gusti Bernardiansyah kemudian bertugas menampung aliran dana ilegal tersebut melalui berbagai rekening nominee dari biro jasa maupun WNA terkait. Selama kurun 2022 hingga 2026, total aliran dana gelap yang berhasil dikantongi para oknum di Ditjen Imigrasi/Kementerian Imipas ditaksir mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
Dana yang diterima baik secara tunai, transfer, maupun lewat perantara ini rutin dibagikan setiap hari Jum’at. Khusus untuk Silmy Karim, ia disebut-sebut menikmati jatah bagian tetap sebesar Rp100 juta setiap minggunya.
Untuk mengelabui jejak pembagian uang haram tersebut, para tersangka diduga menggunakan sandi khusus, salah satunya istilah “malaikat” untuk mendistribusikan dana kepada para pejabat tinggi di Ditjen Imigrasi/Kementerian Imipas. Aliran dana rasuah itu diduga dialirkan untuk keperluan pribadi, pembelian aset, hingga modal usaha, termasuk mendirikan perusahaan towing sebagai kedok untuk menyamarkan asal-usul uang.
Akibat perbuatan tersebut, Silmy bersama tujuh tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto (Jo). UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Agenda sidang kali ini, menghadirkan 5 (lima) di hadapan Majelis Hakim, JPU dan tim Kuasa Hukum terdakwa.
Dalam sidang ini, JPU menanyakan kepada saksi soal setiap “klik ada harganya” kepada saksi. Kuasa Hukum terdakwa Wamen Imipas Silmy Karim, Benny Ponto, S.,H., M.,H., mengatakan, keterangan saksi baru di internal mereka saja.
Ia menilai keterangan saksi meringankan buat kliennya (terdakwa Silmy Karim). “Keterangan saksi yang ada hanya antara dari bawah sampai ke Subdit tidak sampai ke terdakwa Silmy Karim, belum ada,” ujar Benny Ponto, S.,H., M.,H., kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara sidang ini.
Ia menerangkan, kata “malaikat” pun saksi tidak tahu itu siapa. “Kata “klik ada harganya” pun itu di bawah saja itu. Kebijakan dari atas itu tidak ada. Mereka yang di bawah itu,” katanya.
Ia menegaskan, tidak ada pemerasan itu. “Dalam dakwaan JPU terdakwa Silmy Karim diduga memeras. Itu tidak ada karena yang bermain itu yang di bawah. Tidak ada kebijakan yang memerintahkan kebijakan itu,” terangnya.
Ia menjelaskan, pihaknya akan menghadirkan Ahli meringankan (Ad Charge) untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, JPU dan tim Kuasa Hukum terdakwa. (Murgap)
