Kuasa Hukum PT Aneka Darma Persada dan CV Kurnia Sejahtera, Yakob Rihwanto, S.,H., M.,H., Harap PT Yasa Beritikad Baik untuk Membayar Tagihan Utangnya

Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali acara sidang lanjutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara Kuasa Hukum PT Aneka Darma Persada dan CV Kurnia Sejahtera, Yakob Rihwanto, S.,H., M.,H., sebagai pihak pemohon mengajukan permohonan PKPU dengan Nomor Perkara 322/Pdt.Sus/1026/ PN.Jakpus kepada pihak termohon PT Yasa Patria Perkasa (YPP), di ruang Soebekti 2, Pengadilan Niaga pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Selasa (17/11/2026).
Kuasa Hukum PT Aneka Darma Persada dan CV Kurnia Sejahtera, Yakob Rihwanto, S.,H., M.,H., mengatakan, hari ini lanjutan sidang PKPU. “Pada sidang kemarin pekan lalu ada penundaan kelengkapan legal standing (bukti surat) dari Termohon yaitu PT Yasa. Hari ini dati pihak Termohon sudah melengkapi legal standingnya, Akta atau identitas daripada prinsipal tadi sudah dihadirkan, sehingga Majelis Hakim menganggap, bahwa legal standing telah dilengkapi oleh kedua belah pihak,” Yakob Rihwanto, S.,H., M.,H., kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara sidang ini.
Agenda sidang selanjutnya adalah mengenai jawaban dari permohonan pihak Pemohon. “Oleh karena itu, karena ini sifatnya bentuk practise (tertulis), maka Majelis Hakim memerintahkan jawabannya secara electronic court (sidang tidak dengan tatap muka langsung),” terangnya.
Namun, imbuhnya, ada hal-hal yang menarik di luar prosedur persidangan tadi. “Kalau mengenai jawaban legal standing adalah sifatnya administratif yaitu prosedur formal,” katanya
Kemudian, sambungnya, pasca sidang kemarin banyak para kreditur yang menghubungi pihak Pemohon, sehingga ini adalah preseden buruk bagi PT Yasa karena ternyata banyak kreditur-kreditur yang mempunyai tagihan yang sudah jatuh tempo pada PT Yasa,” ungkapnya.
“Kami khawatir, bahwa PT Yasa yang sebetulnya likuid dalam perusahaan khususnya di bidang kontraktor ini memang mempunyai banyak kreditur-kreditur yang memang mempunyai tagihan yang sudah jatuh tempo pada PT Yasa,” ucapnya.
Ia juga khawatir, bahwa PT Yasa yang sebetulnya likuid dalam perusahaan khususnya di bidang kontraktor ini memang mempunyai banyak tunggakan-tunggakan utang yang telah jatuh tempo, khawatirnya ini akan menjadi blacklist (catatan hitam) bagi Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk memberikan proyek-proyek kepada PT Yasa,” urainya.
PT Yasa sebagai perusahaan yang liabilitasnya itu cukup bagus, ia berpikir hal-hal yang menyangkut tunggakan-tunggakan utang ini kalau terus-terus kemudian dilakukan oleh PT Yasa, mungkin akan menjadi tidak dipercaya oleh Pemerintah RI khususnya dalam memberikan proyek-proyek. “Padahal, kita tahu, bahwa sejauh ini PT Yasa cukup memegang proyek-proyek yang sangat besar. Termasuk jembatan, jalan layang, pengaspalan dan sebagainya. Oleh karena itu, saya berharap bahwa PT Yasa sebagai perusahaan yang solid, tentunya tidak kemudian menjadikan utang-utang ini menjadi kebiasaan,” paparnya.
Oleh karena itu, sambungnya, dalam perkara 322 di Pengadilan Niaga pada PN Jakpus ini berharap, bahwa PT Yasa beritikad baik.”Secara win-win solution (sama-sama menang) PT Yasa untuk bisa mengajak bicara kepada kami sebagai pihak Pemohon untuk mencari jalan keluarnya. Kira-kira itu pesan moral yang bisa saya sampaikan kepada PT Yasa sembari jalannya persidangan perkara 322 ini,” katanya.
Dalam sidang ini, Direktur Utama (Dirut) PT YPP sebagai pihak Termohon hanya memberikan identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Pendirian, Penyesuaian dan Akta terakhir. “Dirut PT YPP ini Ir. Kurnia Hengky,” urainya.
“Untuk jumlah legal standing hingga persidangan tadi sudah cukup lengkap, sehingga perkara berlanjut kepada jawaban dari Termohon,” katanya.
Ia menjelaskan, ada perkara yang berkaitan dengan pembangunan jalan di Kota Magelang, ada jalan layang dan ada juga vendor-vendor yang ada di proyek-proyek lain. “Jumlahnya tidak satu dua tapi lebih dari dua. Kita mempunyai dokumen, bahwa untuk proyek Magelang saja yang saya sampaikan ada 26:vendor yang mempunyai piutang ke PT Yasa,” tuturnya.
Ia mengharapkan ke depannya, PT Yasa yang sebetulnya mempunyai perusahaan yang cukup bagus, likuiditas yang bagus, jangan kemudian menjadikan kebiasaan tunggakan utang karena itu akan menggerogoti likuiditas dan liabilitas dari PT Yasa itu sendiri. (Murgap)
