Kuasa Hukum Sulaiman, Wilson Colling, S.,H., M.,H., Tegaskan Selama 30 Tahun PT KAI Tidak Pernah Ada di Tanah Bongkaran Tanah Abang, Jakpus dan Ahli Waris yang Menguasai

Wilson Colling, S.,H., M.,H.,
Wilson Colling, S.,H., M.,H.,

Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar acara sidang lanjutan Perdata dengan Nomor Pokok Perkara 241/G.Pdt/2026 perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sengketa lahan di tanah bongkaran Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus) antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan warga Sulaiman, di ruang Sujono, PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Kamis (12/11/2026).

Agenda sidang kali ini tim Kuasa Hukum Penggugat (Sulaiman) menghadirkan 4 (empat) saksi untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan tim Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat. Kuasa Hukum Penggugat (Sulaiman), Wilson Colling, S.,H., M.,H., mengatakan, 2 (dua) klasifikasinya saksinya.

“Saksi tentang tahun 1993, 1994, yang berkaitan dengan pembebasan gubuk-gubuk perumahan liar yang ada di area di dalam. Itu yang selama ini Ketua Umum (Ketum) DPP GRIB sudah menarasikan, bahwa pernah membayar kepada penghuni-penghuni liar yang ada di dalam,” ujar Wilson Colling, S.,H., M.,H., kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara sidang ini.

“Makanya, tadi kami ada dua klasifikasi saksi, satu tentang dia sebagai pendekatan secara persuasif melakukan pembayaran kepada rumah-rumah liar yang ada di lokasi area tersebut. Kedua, penerima manfaat. Penerima uang yang dahulu mereka menerima dari uang pembayaran pembebasan tersebut. Jadi nilainya variasi dan pembebasan juga bervariasi. Ada yang Rp7 juta dan ada Rp5 juta dan tidak bayar sekaligus,” ucap Wilson Colling, S.,H., M.,H., dari Tim Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang beralamat di Jalan Kedoya, Jakarta Barat (Jakbar) ini.

Ia menjelaskan, karena itu pengosongan pendekatan persuasif secaa kekeluargaan. “Ketika pintu ini disetujui dikasih uang,” terangnya.

Ia mengatakan, jumlah warga yang berdiam di sana tidak terlalu banyak. “Tapi satu orang itu bisa 10 (sepuluh) pintu. Ada yang bisa 20 (dua pulub) pintu. Itu kan rumah-rumah triplek jaman dulu, semi permanen. Jadi ada orang yang menyewa-nyewakan. Ketika pembayaran, mereka yang lain pulang ke Jawa dan lainnya,” katanya.

“Yang dari keterangan saksi mereka tidak pulang. Mereka hanya berpindah dari lokasi itu tidak jauh. Masih di lingkungan itu dari belakang. Itu posisinya di bongkaran di Tanah Abang, Jakpus,” ucapnya.

Dalam persidangan, saksi menerangkan kenapa bongkaran karena di hulu itu bongkar muat di situ. “Bongkar muat barang-barang di situ. Makanya namanya bongkaran, seperti itu,” paparnya.

Ia menerangkan keempat saksi yang dihadirkan hari ini adalah penerima pemberlakuan pembebasan. “Minggu depan kami masih diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi. Saksi itu pasca tahun 2024 sampai pemilik tanah itu yang ditransaksikan atau menjadi ada orang atau PT Properti yang mau membeli itu, itu akan menjadi saksi pasa sidang selanjutnya,” tuturnya.

Ia menjelaskan, selama puluhan tahun PT KAI tidak pernah mendiami atau menempati tanah bongkaran Tanah Abang, Jakpus tersebut atau tanah tidur. “Lalu kalau dilihat dari Hak Pengguna Lahan (HPL) mereka dalam hal ini PT KAI dan perpindahan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, itu dalam warkah tanah itu tanah koson,g” ungkapnya.

“Sedangkan terbitnya 1998, itu sudah ada banyak penghuni liar. Kalau itu hak pakainya timbul dan mengatakan dalam warkah tanah itu tanah kosong itu bohong. Bohongnya artinya dalam warkah tanah juga sudah bohong. Artinya, tanah itu hanya melakukan okupasi melalui surat. Mengenai fisiknya, tidak pernah dikuasai,” tegasnya

Makanya, sambungnya, kalau dia mengatakan itu dalam warkah tanah adalah tanah kosong itu adalah cerita bohong. “Berarti kami mengartikan ini dikuasai secara okupasi atau secara kertas,” paparnya.

“Tapi secara fisik, di dalamnya ada manusia. Manusia yang sangat banyak dan hadir pula yang melakukan pembebasan dan pembebasan itu bertahap. Kalau pembebasan tanah itu dari tahun 2002 hingga 2003 itu masih dilakukan pembebasan karena bertahap. Yang lain masih bersikeras bertahan, nanti H. Hercules sendiri turun baru mengetuk dari pintu ke pintu. Ada yang dari Indramayu, Karawang dan lainnya, H. Hercules yang melakukan pembayaran,” ucapnya.

Maka, imbuhnya, menjadi dispute (persoalan) dengan PT KAI adalah tiba-tiba mereka datang bawa mengklaim, bahwa tanah bongkaran Tanah Abang, Jakpus itu adalah tanah mereka. “Selama 30 tahun PT KAI tidak pernah ada di tanah bongkaran Tanah Abang, Jakpus dan Ahli waris yang menguasai, makanya kami selalu mengatakan, bahwa tanah ini kita bukan bicara sertifikat. Bukan bicara tentang alas pakai HPL. Tapi kita bicara asal usulnya tanah dari mana dan pelepasan haknya dari mana kalau itu tanah negara?” tanyanya.

Ia mengatakan, kalau tanah itu dipergunakan untuk tanah harga murah untuk masyarakat, pihaknya mendukung itu. “Tapi alas hak bawah masyarakat harus diselesaikan. Tidak bisa sewenang-wenang bermain seperi itu karena ini negara hukum, makanya kami melakukan gugatan,” ucapnya.

“Kami baru melakukan gugatan di Agustus 2026, karena Menteri Pekerjaan Umum (PU) Maruarar Sirait mengatakan, tanah bongkaran tersebut sudah inchraat (berkekuatan hukum tetap), makanya kami uji. Yang kami uji tentang kebohongan publik tentang, bahwa tanah tersebut sudah inchraat. Kalau sudah inchraat berarti sudah ada gugatannya. Makanya kami lakukan gugatan. Gugatannya baru sekali dilakukan,” jelasnya.

Ia menjelaskan, karena perkara ini perdata Ahli yang akan menguatkan dalil daripada Verponding Indonesia, pihaknya lagi memikirkan apakah akan menghadirkan saksi Ahli atau tidak. “Terakhir, H. Hercules akan membuat keterangan,” tandasnya. (Murgap)

Tags: