Presiden Prabowo Harus Hati-Hati Memilih Wakil Presiden Pengganti Gibran : Jangan Sampai Salah Pilih, Rakyat yang Menanggung Risikonya!
Oleh :
Robert CH. Sitorus, S.,H.,
Penulis : Pengamat Hukum dan Advokat.
Pergantian Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) bukan persoalan sederhana.
Ini bukan sekadar mengisi kursi kosong di Istana Wapres RI, melainkan menentukan arah perjalanan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto hingga tahun 2029. Jika benar terjadi kekosongan jabatan Wapres RI, Presiden RI Prabowo Subianto harus mempertimbangkan calon pengganti secara matang, objektif, dan mengutamakan kepentingan bangsa.
Jangan sampai pemilihan Wapres RI hanya didasarkan pada kepentingan politik, balas jasa, kedekatan pribadi, atau kompromi antara elite.
Wapres RI bukan jabatan hadiah politik.
Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusi dan tanggung jawab besar kepada seluruh rakyat Indonesia.
1. Apa kerugiannya jika Presiden salah memilih Wapres RI?
Ada beberapa risiko yang harus diperhitungkan.
Pertama, terganggunya stabilitas pemerintahan. Jika Presiden RI dan Wapres RI tidak memiliki kesamaan visi dalam menjalankan pemerintahan, koordinasi kebijakan bisa terganggu. Akibatnya, program pembangunan dan pelayanan masyarakat berpotensi tidak berjalan optimal.
Kedua, munculnya konflik kepentingan politik. Apabila calon dipilih hanya berdasarkan kepentingan kelompok atau transaksi politik, kepentingan rakyat bisa tersisih oleh kepentingan kekuasaan.
Ketiga, menurunnya kepercayaan masyarakat. Rakyat membutuhkan pemimpin yang dapat dipercaya, bukan sekadar tokoh yang memiliki dukungan politik besar.
Keempat, melemahnya efektivitas pemerintahan sampai 2029.
Masa pemerintahan masih harus berjalan hingga akhir periode.
Kesalahan dalam menentukan pendamping Presiden RI dapat menimbulkan persoalan koordinasi, komunikasi politik, dan pelaksanaan kebijakan.
2. Apa keuntungannya jika Presiden RI memilih dengan hati-hati?
Sebaliknya, apabila pemilihan dilakukan dengan pertimbangan yang matang, terdapat sejumlah manfaat:
1. Memperkuat stabilitas pemerintahan.
2. Membantu Presiden RI menjalankan program pembangunan.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. Memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
6. Menjaga kesinambungan pemerintahan hingga 2029.
Artinya, Wapres RI harus menjadi mitra konstitusional Presiden, bukan menjadi sumber persoalan baru.
3. Siapa yang pantas menjadi Wakil Presiden pengganti?
Pertanyaan ini harus dijawab berdasarkan kualitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuan seseorang, bukan semata-mata popularitas atau kekuatan partai politik.
Ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan:
– Integritas: memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.
– Pengalaman pemerintahan: memahami administrasi negara dan penyelenggaraan pemerintahan.
– Pemahaman hukum dan konstitusi: menghormati Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan supremasi hukum.
– Kemampuan ekonomi: memahami persoalan lapangan kerja, investasi, kemiskinan, dan kesejahteraan rakyat.
– Kemampuan diplomasi: mampu mewakili Indonesia dalam hubungan internasional.
– Kepemimpinan: mampu bekerja sama dengan Presiden dan merangkul berbagai kelompok masyarakat.
– Keberpihakan kepada rakyat: tidak hanya mendengar kepentingan elite, tetapi juga memahami penderitaan masyarakat kecil.
Tidak harus berasal dari kelompok politik tertentu. Yang perlu diuji adalah kemampuan dan integritasnya.
4. Apa solusi yang harus dilakukan Presiden Prabowo?
Menurut pertimbangan tata kelola pemerintahan yang baik, ada beberapa langkah yang patut ditempuh:
1. Memastikan terlebih dahulu status hukum pengunduran diri atau kekosongan jabatan Wapres RI.
2. Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok politik.
3. Melakukan penilaian terbuka terhadap rekam jejak kedua calon.
4. Memastikan seluruh persyaratan konstitusional dan administrasi terpenuhi.
5. Mengusulkan dua calon yang benar-benar memiliki kemampuan menjalankan tugas Wapres RI.
6. Menghormati kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) dalam proses pemilihan.
7. Menyampaikan kepada masyarakat alasan dan pertimbangan yang mendasari pilihan calon.
5. Bagaimana dasar hukumnya?
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Waores RI, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres RI dari 2 (dua) calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
MD3 beserta perubahannya.
Artinya, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, sedangkan pemilihan dilakukan oleh MPR RI.
Jadi, Presiden RI tidak bisa menetapkan sendiri 1 (satu) orang sebagai Wapres RI pengganti tanpa melalui mekanisme konstitusional tersebut.
Penutup : Jangan Korbankan Kepentingan Rakyat Demi Kepentingan Politik
Presiden RI Prabowo Subianto masih memiliki tanggung jawab besar untuk memimpin Indonesia hingga 2029.
Karena itu, pergantian Wapres RI harus menjadi momentum memperkuat pemerintahan, bukan sekadar menyelesaikan persoalan politik.
Rakyat tidak membutuhkan Wapres RI yang hanya pandai membangun citra. Rakyat membutuhkan sosok yang memiliki integritas, pengalaman, kemampuan bekerja, memahami hukum, dan mengutamakan kepentingan bangsa.
Ingat, yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan Wapres RI, melainkan kepercayaan rakyat terhadap masa depan pemerintahan Indonesia.
Jangan sampai keputusan politik hari ini menjadi beban bagi rakyat selama tiga tahun ke depan.
Negara harus lebih besar daripada kepentingan kelompok. Konstitusi harus lebih tinggi daripada kepentingan kekuasaan dan kepentingan rakyat harus tetap menjadi tujuan utama pemerintahan.***
