Presiden Jokowi menyalami warga PP GP Ansor saat menghadiri Peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor PP GP Ansor, Jakpus, Minggu (11/12/2016) siang. (Foto: Murgap Harahap)
Jakarta, Madina Line.Com – Presiden Republik Indonesia (RI) Ir H Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kantor Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor di Jalan Kramat Sentiong, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (11/12/2016) siang. Kunjungan kerja (kunker) Jokowi ke Kantor PP GP Ansor, dalam rangka menghadiri acara Peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW dan Bersilaturahmi Bersama Kyai Sepuh se-Indonesia.
Wakil Ketua Umum (Waketum) PP GP Ansor Muhammad Khaerul Amri mengatakan, bagi PP GP Ansor kehadiran Presiden Jokowi ke PP GP Ansor garis besarnya, kita tidak memandang siapa pun yang datang ke sini seorang pejabat atau apa, tapi yang kita pandang, yaitu berkaitan dengan kegiatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selagi pemimpinnya masih dalam koridor garis-garis besar, yaitu 4 (empat) pilar demokrasi, seyogyanya sudah menjadi kewajiban bagi PP GP Ansor untuk mendukung kehadiran Presiden Jokowi. “PP GP Ansor tidak hanya tidur, kita punya kewajiban untuk mendukung siapa pun pemimpinnya guna membela NKRI,” kata Muhammad Khaerul Amri ketika ditemui wartawan Madina Line.Com di sela-sela acara Peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW dan Bersilaturahmi Bersama Kyai Sepuh yang dihadiri Presiden Jokowi, di Kantor PP GP Ansor, Jakarta ini.
Ia menilai, masing-masing pemimpin di NKRI ini punya tipe dan cara untuk memimpin NKRI. “Dalam pandangan PP GP Ansor, saya kira Presiden Jokowi sudah pada rel apa yang sesuai cita-cita Jokowi, Nawacita, dan PP GP Ansor memandang itu sudah baik dan bagus sekali. Terus terang, bagi kami juga, kewajibannya untuk mendukung apa yang menjadi langkah-langkah, sekaligus kami juga akan tetap mengoreksi tentang apa yang menjadi langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi hingga tahun 2019,” terangnya.
“Peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita membatasi jumlah peserta. PP GP Ansor hanya mengundang sekitar 5000 (lima ribu) peserta Ansor dan Banser, yaitu dari daerah Banten, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan sebagian lagi dari daerah Jawa Barat (Jabar). Alasannya, pertama, waktunya sangat mendadak kita membuat acara ini dan kedua, tempat PP GP Ansor ini juga tempatnya tidak memadai kalau terlalu banyak peserta. Ini bukan maksudnya menyombongkan diri, tetapi kegiatan ini sebagai wujud kecintaan PP GP Ansor terhadap Baginda Rasullullah SAW, dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor PP GP Ansor. Jadi Alhamdulillah, dihadiri Presiden Jokowi dan kyai sepuh se-Indonesia,” katanya.
Dijelaskannya, dalam Peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW, PP GP Ansor secara organisasi juga menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang diikuti oleh Pengurus Pimpinan Wilayah (PW) se-Indonesia, karena sudah ada 33 (tiga puluh tiga) provinsi hadir di Kantor PP GP Ansor untuk mengikuti Rakor PP GP Ansor. “Rakor PP GP Ansor yang digelar malam ini melihat keutuhan dan secara nasional. Kami melihat keutuhan NKRI di 2017, dan tetap menjaga NKRI menjadi negara yang toleran dan menjadi negara yang betul-betul amanah apa yang menjadi amanah para faunding father (pendiri bangsa ini), bahwa Indonesia, memang betul berpenduduk mayoritas Islam, orang Islam yang tinggal di NKRI, namun bukan orang NKRI yang tinggal di Negara Islam,” tegasnya.
Dikatakannya, dengan spirit kelahiran Nabi Muhammad SAW, PP GP Ansor mengimbau mari sebagai warga NKRI terus menjaga keutuhan NKRI dan memerat tali silaturahmi kita, pererat tali gotong-royong kita dan kita tingkatkan ukhuwah insaniah dan ukhuwah barsoriah, ukhuwah watoniah dan ukhuwah Islamiah agar apa yang menjadi harapan para faunding father kita terdahulu, NKRI berazazkan Pancasila sesuai pasal pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa kita akan tetap berdampingan 1 (satu) dengan yang lain, untuk saling menjaga dan juga untuk saling menghargai kelompok satu dengan kelompok lainnya, antar satu agama dengan agama lainnya. Pada bagian lain, ketika ditanya wartawan Madina Line.Com terkait sikap politik PP GP Ansor dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota (Pilkada DKI) Jakarta 2017, ia menjelaskan, secara organisatoris, PP GP Ansor mengambil sikap netral, independen dan tidak ada afiliasi sama sekali terhadap partai politik (parpol) mana pun.
“Namun demikian, banyak warga PP GP Ansor yang aktif di parpol, ada di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Selagi warga PP GP Ansor tidak atas nama organisasi PP GP Ansor, membawa diri pribadinya masing-masing sesuai dengan almameter parpolnya, kita sah-sah saja dan tidak ada masalah,” ungkapnya.
Ia menegaskan, bahwa secara organisatoris, PP GP Ansor tidak berafiliasi terhadap figur Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta manapun. “Langkah yang diambil oleh PP GP Ansor ini berlaku secara nasional dan tidak hanya berlaku di Pilkada DKI Jakarta saja. Namun, jikalau ada kader PP GP Ansor yang aktif di parpol, kami membebaskan dan menyerahkan kepada pribadi mereka masing-masing sesuai dengan hati nuraninya dan sesuai dengan aliran parpol untuk memilih Cagub dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) periode 2017 hingga 2022 manapun. Terpenting, ketika mereka kembali ke PP GP Ansor, jiwa ke-Ansorannya yang harus lebih diutamakan bukan jiwa parpolnya,” ungkapnya.
Di samping itu, sambungnya, gerakan 212 dan 412 di kacamata PP GP Ansor, sebuah hal dinamika biasa saja, tidak terlalu dibesar-besarkan tetapi kita tetap mengantisipasi, bahwa gerakan itu menjadi sebuah gerakan apa yang mengatasnamakan Islam, maka hal itu positif-positif saja. “Selagi hal itu dilakukan betul-betul atas nama Islam, tidak ada tendensi lain dan tidak ada tendensi politik, apalagi ada suatu hal yang bersifat makar, kami melihat walaupun nanti di situ ada tendensi untuk melakukan makar, maka posisi PP GP Ansor tetap berada di garis belakang Pemerintah RI dan untuk menjaga NKRI, sebuah harga mati,” katanya.
“Harapan PP GP Ansor di Pilkada DKI Jakarta 2017, Jakarta, sebagai miniaturnya NKRI, saya sangat sadar sekali, bahwa semua kepentingan ada di DKI Jakarta, bahwa penduduk Jakarta, penduduk betul-betul melek politik, dan mayoritas penduduknya baik serta berpendidikan. Saya kira, janganlah hal-hal politik ini kita bawa ke persoalan Suku Agama Ras dan Adat (SARA). Biarlah masyarakat pemilih memilih Cagub dan Cawagubnya pada Pilkada serentak 2017, sesuai dengan hati nuraninya, dan biarkan masyarakat memilih sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Jangan lagi tersekat-sekat karena adanya persoalan perbedaan SARA serta perbedaan golongan semata,” tandasnya. (Murgap)