Perampasan Aset : Jaga Pemberantasan Kejahatan Dari Munculnya Ketidakadilan Baru

Oleh :
Muhammad Anwar Sadat, S.,H., M.,H.,
Advokat
Persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada pembicaraan tingkat I antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah patut diapresiasi.
Ini merupakan langkah yang sudah lama dinantikan dalam upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi dan kejahatan ekonomi. Selama ini, kita sering melihat pelaku kejahatan berhasil diproses, tetapi hasil kejahatannya justru tidak seluruhnya dapat dikembalikan kepada negara.
Bahkan, tidak sedikit aset yang sudah lebih dahulu dialihkan atau disamarkan melalui berbagai cara agar sulit dilacak. Menurut saya, pemberantasan kejahatan tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelakunya.
Negara juga harus mampu memutus keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Sebab, selama hasil kejahatan masih bisa dinikmati, hukuman penjara saja belum tentu memberikan efek jera.
Dalam konteks ini, perampasan aset menjadi instrumen penting untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus memulihkan kekayaan negara. Meski demikian, kita tidak boleh terjebak pada semangat memberantas kejahatan sampai melupakan prinsip dasar hukum itu sendiri.
Kewenangan negara untuk merampas aset harus memiliki batas yang tegas. Jangan sampai seseorang kehilangan hak atas hartanya hanya karena dicurigai atau dianggap tidak mampu menjelaskan asal-usul kekayaannya. Harus ada mekanisme pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, pengawasan pengadilan, serta kesempatan bagi pemilik maupun pihak ketiga yang beritikad baik untuk membela haknya.
Persoalan ini menjadi semakin penting ketika berhadapan dengan kejahatan korporasi. Aset dapat berpindah melalui transaksi berlapis, perusahaan perantara, penggunaan nominee, bahkan bercampur dengan kekayaan yang diperoleh secara sah.
Di sinilah ketelitian penegak hukum benar-benar diuji. Menentukan mana aset hasil kejahatan dan mana harta yang diperoleh secara sah tidak boleh dilakukan secara serampangan.
Begitu pula pengelolaan aset yang telah dirampas harus transparan agar tidak membuka peluang penyimpangan baru. Karena itu, saya memandang keberhasilan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset nantinya tidak cukup diukur dari besarnya nilai aset yang berhasil disita atau dirampas.
Yang jauh lebih penting adalah apakah prosesnya berjalan adil, dapat diuji secara hukum, dan benar-benar memberikan manfaat bagi negara serta masyarakat. Jangan sampai instrumen yang dibentuk untuk memberantas kejahatan justru menimbulkan persoalan hukum baru akibat penggunaan kewenangan yang berlebihan.
Pada akhirnya, negara memang harus berani memiskinkan pelaku kejahatan dari hasil tindak pidananya. Tetapi keberanian itu harus berjalan beriringan dengan keadilan.
Sebab, hukum tidak hanya dituntut mampu menghukum mereka yang bersalah, tetapi juga wajib melindungi mereka yang tidak bersalah.****
