Kuasa Hukum Terdakwa Johnny Kalwani, Hartono Tanuwidjaja, S.,H., M.Si., M.,H., CBL., C.Med., Kecewa Ada Hal yang Tidak Diperiksa Oleh Ahli Digital Forensik Terhadap Barang Bukti

Kuasa Hukum terdakwa Johnny Kalwani, Hartono Tanuwidjaja, S.,H., M.Si., M.,H., CBL., C.Med., (tengah) foto bersama anggota timnya Syamsudin, S.,H.,(pertama dari kiri) dan Aprian Rico, S.,H., di PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Selasa (17/11/2026). (Foto : Murgap Harahap)
Kuasa Hukum terdakwa Johnny Kalwani, Hartono Tanuwidjaja, S.,H., M.Si., M.,H., CBL., C.Med., (tengah) foto bersama anggota timnya Syamsudin, S.,H.,(pertama dari kiri) dan Aprian Rico, S.,H., di PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Selasa (17/11/2026). (Foto : Murgap Harahap)

Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar acara sidang lanjutan untuk ketiga kalinya perkara dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronika (UU ITE) dengan terdakwa member (anggota) biasa Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL) berinisial JK, di ruang Sujadi, PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Jum’at (17/11/2026).

Agenda sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 1 (satu) saksi dan satu Ahli Digital Forensik dari Tim Cyber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, JPU dan tim Kuasa Hukum terdakwa. Kuasa Hukum terdakwa Johnny Kalwani, Hartono Tanuwidjaja, S.,H., M.Si., M.,H., CBL., C.Med., mengatakan, tadi ia melihat, bahwa ada 4 (empat) barang bukti (bb) yang disita untuk diperiksa secara digital forensik, pertama, ada Handphone (Hp) atau telpon seluler, kedua, simcard, ketiga, ada flashdisk dan keempat, memory card.

“Tapi yang diakui berasal dari terdakwa JK itu hanya 3 (tiga) yaitu Hp, simcard dan memory card. Sementara, flashdisk itu dari penyidik bukan dari kepemilikan terdakwa JK,” ujar Hartono Tanuwidjaja, S.,H., M.Si.,M.,H.,CBL.,C.Med kepada wartawan ketika ditemui usai acara sidang ini.

Ia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan digital forensik tersebut ternyata juga bisa dipisahkan, bahwa dari perangkat Hp itu sudah tidak terdeteksi lagi. “Ada beberapa akun dokumen yang tidak terdeteksi lagi dan kemudian ada terdapat record (rekaman) komunikasi grup chat SSE tersebut di dalam flashdisc. Artinya, flashdisc itu memuat upaya daripada penyidik untuk merecord kembali percakapan di nomor Hp terdakwa JK tersebut secara utuh. Baik itu percakapan maupun upload dokumen. Tentunya hasilnya berbeda. Hasil berbeda kenapa? Karena yang muncul di dalam flashdisc itu merupakan dokumen yang disimpan pada tanggal dokumen itu disimpan,” ungkapnya.

“Sedangkan yang terecord di Hp itu adalah yang seharusnya sama dengan waktu pada saat upload dokumen,” katanya.

Intinya, sambungnya, bahwa pada tanggal 12 November 2024 tadi menurut keterangan Ahli Digital Forensik tidak ditemukan dokumen bukti yang diupload. “Pada 12 Desember 2024 di situ ditemukan dokumen-dokumen bukti yang diupload. Ini lah perbedaannya, bahwa apa yang diupload dalam grup WhatsApp (WA) SSE tersebut ternyata ada di dalam flashdiscnya penyidik. Sudah tidak ditemukan lagi data digital forensik di dalam Hp maupun di dalam memory card,” jelasnya.

“Contohnya, barang bukti yang diajukan oleh JPU adalah empat dokumen yakni 1 (satu) sertifikat, satu Akta Jual Beli (AJB), 2 (dua) Surat Keterangan (Suket) Notaris dan 3 (tiga) adalah lembar Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPATB),” urainya.

Ia menerangkan, dua lembar terakhir merupakan satu lembar biasa. “Sedangkan, AJB itu hanya dua lembar. Sedangkan sertifikat itu masih menimbulkan keraguan apakah itu merupakan sertifikat yang utuh sama yang lama atau hanya sebagian karena dari keterangan saksi sebelumnya ada yang menyatakan itu merupakan capture (pengambilan) foto dan ada yang menyatakan itu PDF,” terangnya.

Menurutnya, kalau hanya satu lembar itu kan tidak mungkin PDF. “Itu lebih daripada satu lembar. Tapi yang diajukan sebagai peristiwa atau perbuatan melanggar data pribadi itu adalah sertifikat pada halaman pertama dan terakhir. AJB itu pada dua halaman pertama. Suket Notaris itu hanya satu lembar. Sedangkan, PPATB juga hanya satu lembar. Dalam PPATB itu disatukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Konon setelah kita verifikasi itu bukan NPWP daripada saksi pelapor Shyam Rupchand maupun bukan NPWP dari Suresh Gobindram Vaswani karena nomornya 000010 yaitu bukan nomor tidak dikenal dan tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) di situ baik dalam Suket maupun Suket Notaris dan PPATB,” jelasnya.

Ia juga menyoroti keterangan saksi keempat yang diperiksa hari ini yakni Ajay Kumar Gobind Mulani. “Ada keterangan yang bagus dari saksi Ajay Kumar menyatakan, bahwa transaksi pembelian tanah pada tahun 2007 itu adalah transaksi yang dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua (Waket) yayasan. Sedangkan, transaksi pembelian pada tahun 2007 itu tidak ada data keuangannya di yayasan tapi kita punya bukti, bahwa transaksi pembelian tanah pada tahun 2007 itu berasal dari uang bergeser atau uang yayasan. Sedangkan di transaksi tahun 2017, itu pembelinya adalah yayasan yang diketuai oleh Shyam Rupchand. Jadi penjualnya Shyam Rupchand dan pembelinya Shyam Rupchand. Tapi juga tidak diketahui, sumber uangnya dibayarkan ke mana itu yang Rp16 miliar?” tanyanya.

“Tapi yang jelas diakui atau tidak, saksi tadi sudah menyebutkan, bahwa transaksi pembelian tanah di Bali pada tahun 2007 itu dilakukan oleh Ketua dan Waket yayasan,” paparnya.

Kenapa pihaknya penting untuk menggarisbawahi jawaban dari saksi Ajay karena pada saat satu klaim dari saksi pelapor menyatakan, bahwa itu adalah pembelian tanah pribadi tahun 2007, ternyata tahun 2012 hingga 2016, tanah itu dibangun mess guru untuk Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School. Kalau itu milik pribadi kenapa dipakai jadi mess guru yang tidak ada kaitannya dengan usaha ataupun kegiatan bisnis dia yang bersifat pribadi,” katanya.

Ia menegaskan, tapi jelas untuk kepentingan Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School. “Hari ini ada saksi dan Ahli dihadirkan oleh JPU. Tadi keterangan JPU mau menghadapkan keterangan Ahli ke muka persidangan. Tapi dari sisi keterangan saksi yang di-Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masih ada 5 (lima) orang lagi saksi yakni pertama, Gobind Saptani sebagai Ketua Umum (Ketum) PGSL yang sekarang, kedua, saksi dari Bali selaku Notaris, Ida Ayu. Kemudian, ada dua juga dari Bali. Kemudian, ada satu saksi meringankan yang di BAP. Tapi JPU bilang langsung menghadirkan dua Ahli,” ucapnya.

“Menurut keterangan JPU, kelima saksi tersebut tidak perlu dihadirkan. Hanya akan menghadirkan keterangan Ahli saja,” tuturnya.

Agenda sidang selanjutnya, JPU masih akan menghadirkan saksi. Ia mengatakan, saksi yang sudah diungkap dalam persidangan mengerucut kepada satu informasi umum transaksi yang dilakukan oleh Shyam Rupchand pada tahun 2007 itu adalah transaksi pembelian tanah untuk kepentingan yayasan.

“Tapi karena dia tahu “ketahuan”, bahwa ternyata dia jual kembali kepada yayasan pada tahun 2017, artinya yayasan membeli dua kali, sehingga dia itu merasa namanya dicemarkan dan difitnah. Dia takut terbongkar. Tadi juga sempat saya singgung kepada saksi Ajay. Ada transaksi pembelian tanah oleh yayasan menggunakan nama pribadi Shyam Rupchand pada tahun 2007, AJB-nya dan sertifikat demikian. Tapi setelah itu tahun 2012 hingga tahun 2015, ada pembangunan mess guru di lokasi tanah tersebut. Artinya, tanah tersebut bukan tanah pribadi Shyam Rupchand dan Suresh Gobind karena dibangun mess guru,” katanya.

“Lucunya adalah dilakukan jual beli kepada Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School pada tahun 2017. Artinya, jual kedua kali dan beli kedua kali si yayasan. Yang terungkap apakah saksi tahu ada Surat Pajak Tahunan (SPT) yayasan pada tahun 2016? Kedua tanah di Bali tersebut diserahkan kepada yayasan. Aneh kan kalau tanahnya sudah diserahkan pada tahun 2016, kok tahun 2017 dijual kembali ke yayasan? Ada apa itu? tanyanya heran.

Menurutnya, itu keganjilan-keganjilan yang akan ia ungkap di muka persidangan. Kuasa Hukum terdakwa Johnny Kalwani, Syamsudin, S.,H., menambahkan, pertanyaan untuk Ahli Digital Forensik  itu ada yang tidak dijawab dengan baik.

“Maka, saya menegaskan, pemeriksaan forensik itu tidak sempurna, Ahli Digital Forensik juga tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Salah satunya apakah terdakwa JK melakukan perbuatan itu? Apakah terdakwa JK telah melakukan sabotase elektronik atau tidak? Itu tidak bisa dijawab dengan baik oleh Ahli. Apakah sudah dilakukan pengrusakan oleh terdakwa JK data elektronik pelapor? Itu juga tidak bisa dijawab oleh Ahli,” ujar Syamsudin, S.,H., kepada wartawan ketika ditemui usai acara sidang ini.

Hartono menilai Ahli punya metode sendiri dalam keahlian Digital Forensik karena Ahli sudah melakukan banyak latihan. “Karena yang berhak itu penyidik atau pemeriksa Cyber yang sudah kualifikasi Ahli. Kita hanya mengungkap, bahwa ada hal yang tidak diperiksa dan tadi juga sudah disebut oleh Majelis Hakim juga, bahwa tadi saya tanya juga satu pertanyaan ketika ada satu akun diperiksa secara Digital Forensik, apakah jejak postingan dari A, misalnya, apakah itu juga terecord lalu lintas WA sebelumnya? Dari mana uploadan gambar ini? Capture foto dan saya bilang forward? Ini sebetulnya masih bisa dipertanyakan. Tapi itu tidak diminta oleh penyidik dan hal yang paling penting pada saat pemeriksaan digital forensik ini sifatnya berbayar dan tidak gratis,” katanya.

Ia mengharapkan hasil pengungkapan keterangan saksi dan Ahli pada hari ini tetap dikasih kesempatan yang lebih menguntungkan buat terdakwa JK.”Saksi Ajay Kumar sebagai Sekretaris PGSL merangkap sebagai Pembina di Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School dan nama Ahli Digital Forensik bernama Ajun Komisaris Polisi (AKP) Fitri Suryana Nur Hamdan,” tandasnya. (Murgap)

Tags: