Ahli Hukum Pidana dan Guru Besar UIA Jakarta, Prof. Dr. Suparji, S.,H., M.,H., Jelaskan Kerugian Keuangan Negara Ketika Ada Selisih Antara Penerimaan yang Seharusnya dan Penerimaan yang Sebenarnya

Prof. Dr. Suparji, S.,H., M.,H.,
Prof. Dr. Suparji, S.,H., M.,H.,

Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar acara sidang lanjutan perkara dugaan Tipikor terkait tata kelola ekspor komoditas kelapa sawit dan produk turunannya, termasuk Cruide Palm Oil (CPO) dan Palm Oil Mill Effluent (POME), di ruang Wirjono Projodikoro 2, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Senin (16/11/2026).

Adapun 4 (empat) terdakwa dalam sidang ini yakni Lila Harsyah Bakhtiar, selaku Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) periode 2021 hingga 2024. Kemudian, terdakwa Randy Tjahyadi Maliwarna selaku Direktur PT Trimitra Agro Jaya, Van Ricardo selaku Direktur PT Surya Inti Primakarya, dan Felix selaku Direktur dan pemilik PT Agrojaya Perdana.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung), Widya Sihombing, para terdakwa diduga melakukan penyimpangan dengan menyamarkan CPO sebagai limbah cair kelapa sawit atau POME. Total jumlah terdakwa sebanyak 11 (sebelas) orang dalam perkara dugaan korupsi tata kelola ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan produk turunannya periode 2022 hingga 2024.

Para terdakwa mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Selasa (18/08/2026). Salah satu terdakwa dalam perkara tersebut adalah mantan Direktur Teknik Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI), Fadjar Donny Tjahjadi.

Fadjar disebut menjabat sebagai Direktur Teknik Kepabeanan DJBC pada 2017 hingga 2024. Terdakwa lainnya adalah Muhammad Zulfikar selaku Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (BC) VI Tipe Madya Pabean B Dumai pada 2021.

Selanjutnya, Edy Susanto selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sinar Mutiaranusa Palmindo, Tony selaku Direktur PT Tanimas Edible Oil, dan Yusrin Husin selaku Direktur sekaligus pemilik PT Kencana Permata Nusantara. Terdakwa Erwin selaku Direktur PT Bumi Mulia Makmur, serta Robin selaku Direktur PT Cakra Kaya Kreasi.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut perkara tersebut bermula dari kebijakan pemerintah yang membatasi dan mengendalikan ekspor CPO. Kebijakan itu diterapkan untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di dalam negeri sekaligus mempertahankan stabilitas harga.

Pembatasan ekspor dilakukan melalui mekanisme dan persyaratan persetujuan ekspor, termasuk kewajiban membayar bea keluar dan pungutan sawit. Menurut jaksa, CPO merupakan komoditas strategis nasional yang dalam ketentuan kepabeanan diklasifikasikan menggunakan kode HS 1511.

Klasifikasi tersebut, menurut jaksa, tidak membedakan CPO berdasarkan kadar asam. Dengan demikian, seluruh bentuk CPO, termasuk CPO berkadar asam tinggi, tetap tunduk pada ketentuan pembatasan ekspor serta kewajiban pembayaran kepada negara.

Namun, jaksa menduga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan ketentuan tersebut berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor. CPO yang disebut secara substansi merupakan CPO berkadar asam tinggi diduga diklaim dan diperlakukan sebagai POME atau Palm Acid Oil (PAO).

Komoditas tersebut kemudian disebut menggunakan kode HS 2306 yang dikategorikan sebagai residu atau limbah padat. Jaksa menduga perubahan klasifikasi itu dilakukan untuk menghindari ketentuan pembatasan ekspor CPO serta kewajiban pembayaran kepada negara. Jaksa menyebut dugaan perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Kerugian tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Perhitungan (LHP) Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Perkara tersebut selanjutnya akan diuji dalam persidangan melalui pemeriksaan dakwaan, alat bukti, keterangan para saksi, serta pembelaan masing-masing terdakwa di hadapan Majelis Hakim.

Pada sidang hari ini, JPU menghadirkan Ahli Hukum Pidana dan Guru Besar Universitas Islam Al-Azhar (UIA), Jakarta, Prof. Dr. Suparji, S.,H., M.,H., menerangkan tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif di hadapan Majelis Hakim, JPU, dan tim Kuasa Hukum terdakwa. Ia menegaskan, yang dirugikan negara karena kalau mengekspor dengan jenis CPO, biaya ekspornya bisa lebih mahal.

“Tapi kalau ditulis ekspornya POME, biaya ekspornya jadi lebih murah,” ujar Prof. Dr. Suparji, S.,H., M.,H., kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui di sela-sela acara sidang ini.

Menurutnya, ada selisih antara penerimaan yang seharusnya dan penerimaan yang sebenarnya, itu lah kerugian keuangan negara. “Pihak yang harus bertanggung jawab terjadinya perbuatan yang merugikan keuangan negara tadi karena ekspor itu terjadi tidak akan bisa mengekspor tidak disetujui oleh pihak yang berwenang,” tegasnya.

“Padahal, kalau pihak berwenang tertulis CPO saja supaya murah, pajaknya. Pihak yang mengarahkan itu harus bertanggung jawab. Itu yang menyebabkan kerugian keuangan negata tadi,” jelasnya.

Ia menilai perkara ini terkena Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. “Harapan saya melalui persidangan ini kerugian negara bisa dipulihkan karena ada uang denda dan uang pengganti,” katanya.

Ia menerangkan, pihak yang bisa menghitung kerugian negara adlah JPU. “Sekaligus bisa menimbulkan efek jera kepada yang bersangkutan supaya ke depan tidak terulang lagi,” tandasnya. (Murgap)

Tags: