Tim Kuasa Hukum Terdakwa Mantan Kasi Intelijen Kepabeanan I Direktorat P2 DJBC Orlando Hamonangan, Merasa Kecewa dengan Putusan Vonis Majelis Hakim kepada Kliennya

Jakarta, Madina Line.Com – Tok! Akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjatuhkan vonis 6 tahun hukuman penjara terhadap terdakwa mantan Kasi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC Orlando Hamonangan dalam perkara korupsi suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di ruang Kusuma Atmadja 3, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Kamis (12/11/2026).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp 1 miliar,” kata Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Kamis (12/11/2026).

Apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 5,56 miliar.

Apabila Orlando tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika harta benda Orlando tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, ia harus menjalani pidana penjara tambahan selama satu tahun.

Vonis yang dijatuhkan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 7,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan membayar uang pengganti Rp 5,56 miliar.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebut perbuatan Orlando Hamonangan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan di dalam negeri. Perbuatan tersebut juga dinilai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DJBC pada khususnya serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) pada umumnya.

Sementara itu, sejumlah hal yang meringankan vonis Orlando adalah belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta telah mengabdi kepada negara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama puluhan tahun dan memiliki prestasi.

“Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal,” ujar hakim.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan Orlando Hamonangan masih memiliki istri, anak, dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Orlando terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tipikor sebagaimana dakwaan pertama dan kedua.

Masa penahanan yang telah dijalani Orlando akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam perkara ini, Orlando bersama eks Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Intelijen BC dan eks Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Rizal  didakwa menerima suap senilai total Rp Rp 63.589.818.515, terdiri dari uang Rp 61.743.597.000 serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp 1.846.221.515.

Menanggapi putusan Majelis Hakim tersebut, Kuasa Hukum terdakwa mantan Kasi Intelijen Kepabeanan I Direktorat P2 DJBC Orlando Hamonangan, Dion Pongkor, S.,H., didampingi anggota timnya Dr. Posko Simbolon, S.,H., M.,H., dan Lauren Sitompul, S.,H., merasa agak kecewa terhadap putusan Majelis Hakim tersebut. “Kita sebenarnya agak kecewa lah. Klien kita (terdakwa Orlando Hamonangan) pada waktu penyidikan itu diminta kooperatif dan diminta menjadi saksi mahkota,” ujar Dion Pongkor, S.,H., kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara sidang ini.

Dikatakannya, perkara ini terbukti karena keterangan kliennya (terdakwa Orlando) sebagai saksi kunci. “Kalau dibandingkan terdakwa Sisprian turunnya hukuman penjara hingga 3 tahun dari tuntutan jaksa 10 tahun. Klien kita turunnya hukuman penjara cuma 1 tahun dari tuntutan JPU 7 tahun 6 bulan. Jadi tidak ada gunanya klien kami (terdakwa Orlando) menjadi saksi mahkota,” tegasnya.

“Ngapain diiming-imingi saksi mahkota. Tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim,” katanya.

Ia mengambil sikap pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim tersebut. (Murgap)