Hilal Makar Semakin Terlihat
Oleh :
Nunung Kurnia, S.,H.,
Nunung Kurnia & Partners
Advocate and Legal Consultant
Membaca Arah Pengungkapan Dugaan Makar Usai Konferensi Pers Kabareskrim dan Dirtipidum
Dari Dugaan Penyadapan Menuju Dugaan Makar
Konferensi pers Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim( dan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polisi Republik Indonesia (Polri) pada 12 November 2026 menjadi momentum penting dalam perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia. Pernyataan yang disampaikan bukan lagi sekadar menjelaskan dugaan pelanggaran penyadapan dan akses ilegal terhadap perangkat elektronik.
Lebih jauh, Aparat Penegak Hukum (APH) telah membuka babak baru dengan menerbitkan Laporan Polisi (LP) khusus terkait dugaan tindak pidana makar. Di titik inilah, frasa “Hilal Makar Semakin Terlihat” menjadi relevan untuk menggambarkan arah perkembangan perkara tersebut.
Ketika penyidik mulai menelusuri dugaan tujuan menggulingkan pemerintahan, persoalan ini tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai kejahatan Teknologi Informasi (TI). Ada dimensi yang lebih besar yang harus dibongkar: motif, perintah, tujuan, serta kemungkinan adanya suatu rangkaian tindakan yang terorganisasi.
Konstruksi Hukum : Pasal-Pasal yang Menjadi Sorotan
Berdasarkan keterangan Dirtipidum yang diberitakan media, konstruksi dugaan tindak pidana makar merujuk pada Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, Juncto (Jo) Pasal 160 KUHP, Jo Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.
Pasal 191 KUHP Nasional mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden Republik Indonesia (RI) dan/atau Wakil Presiden (Wapres RI), atau menjadikan Presiden RI dan/atau Wapres RI tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Pasal 193 KUHP Nasional mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Pasal 196 mengatur permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194.
Pasal 160 KUHP Nasional memuat pengertian makar sebagai niat melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. Sementara itu, Pasal 20 huruf a, b, c, dan d mengatur bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana.
Pencantuman pasal-pasal tersebut dalam konstruksi dugaan perkara harus dibaca secara hati-hati. Laporan polisi dan penerapan pasal bukanlah putusan bersalah.
Seluruh unsur tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah.
Namun, apabila dugaan tersebut benar-benar mengarah pada suatu upaya terorganisasi untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, perkara ini memiliki dimensi yang jauh lebih serius daripada sekadar dugaan penyadapan ilegal.
Dari Penyadapan Menuju Dugaan Pemufakatan Jahat
Keterangan Dirtipidum mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan dengan perantara alat, menyuruh orang lain, turut serta, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan makar merupakan bagian yang patut dicermati secara serius. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah: apakah dugaan penyadapan tersebut berdiri sendiri, atau merupakan bagian dari suatu skenario yang memiliki tujuan politik dan kekuasaan tertentu?
Jika ditemukan keterkaitan, seluruh mata rantai peristiwa harus diungkap secara terang. Penyidik perlu menelusuri siapa yang memiliki inisiatif, siapa yang memberikan perintah, siapa yang melaksanakan, serta apakah terdapat pihak lain yang berperan dalam perencanaan maupun pengorganisasian.
Puluhan Saksi dan Pertanyaan yang Belum Terjawab
Dirtipidum menyampaikan, bahwa penyidik telah meneliti 28 saksi dari Direktorat Siber dan menambahkan sekitar 10 saksi lainnya. Pemeriksaan saksi menunjukkan penyelidikan berkembang, tetapi jumlah saksi bukan ukuran akhir keberhasilan pengungkapan perkara.
Yang jauh lebih penting adalah apa yang berhasil ditemukan : apakah terdapat pola komunikasi, hubungan antara pihak-pihak yang diduga terlibat, bukti mengenai perintah atau koordinasi, serta tujuan tertentu di balik rangkaian peristiwa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena dugaan makar, apabila benar terjadi, tidak selalu dapat dipahami hanya dari tindakan pelaku di lapangan.
Motif dan rangkaian persiapan juga perlu ditelusuri berdasarkan hukum.
Makar Bukan Sekadar Isu Politik
Dalam negara hukum, makar tidak boleh dijadikan label politik untuk menyerang seseorang. Sebaliknya, dugaan makar juga tidak boleh dikesampingkan hanya karena pihak yang diduga terlibat memiliki jabatan, pengaruh, atau posisi strategis.
Hukum harus bekerja secara independen. Apabila terdapat bukti yang menunjukkan tindakan yang memenuhi unsur makar, proses hukum harus berjalan hingga tuntas.
Namun, apabila unsur-unsurnya tidak terpenuhi, kepastian hukum tetap harus diberikan. Di sinilah profesionalitas Bareskrim diuji.
Siapa yang Sebenarnya Berada di Balik Rangkaian Peristiwa Ini?
Penerbitan LP khusus dugaan makar membuka ruang bagi penyidik untuk mendalami perkara secara lebih luas. Publik tentu berharap pengungkapan ini tidak berhenti pada pelaku teknis penyadapan.
Jika terdapat pihak yang memerintahkan, merancang, mengoordinasikan, atau memiliki tujuan tertentu di balik rangkaian peristiwa tersebut, keterlibatannya harus diuji melalui alat bukti yang sah. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.
Tidak boleh pula ada pihak yang dituduh tanpa dasar. Keadilan bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang dapat dibuktikan melakukan perbuatan melawan hukum.
Hilal Makar Semakin Terlihat, Kebenaran Harus Segera Dibuka
Konferensi pers Kepala Bareskrim (Kabareskrim) dan Dirtipidum telah memberikan sinyal, bahwa penanganan perkara memasuki fase yang lebih serius. Hilal makar semakin terlihat.
Tetapi hilal bukanlah purnama. Indikasi yang muncul hari ini masih harus disempurnakan melalui pembuktian hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Publik tidak membutuhkan drama politik. Publik membutuhkan kebenaran.
Jika benar terdapat pemufakatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Jika terdapat fakta yang berbeda, fakta itulah yang harus disampaikan.
Pada akhirnya, perkara ini bukan sekadar tentang penyadapan terhadap seorang Presiden RI. Ini tentang apakah hukum mampu mengungkap motif di balik suatu rangkaian tindakan, menembus sekat kekuasaan, dan memastikan, bahwa tidak seorang pun berada di atas hukum.
Hilal makar semakin terlihat. Kini, yang ditunggu bukan sekadar pernyataan, melainkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran secara menyeluruh.****
