Putusan Mahkamah Agung Membatalkan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran: DPR RI Jangan Lagi Diam, Pemakzulan Harus Dimulai!

Oleh :

Sudarsono Rahman, S.,H.,

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP BariKade Gus Dur

Jakarta, 10 November 2026

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (SK) Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Nomor 9149/D.D1/KS/2019 merupakan peristiwa hukum yang sangat serius dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa.

MA telah mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek perkara tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Bahkan, dalam amar putusannya, MA memerintahkan agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Surat itulah yang selama ini menjadi dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran Rakabuming Raka dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI). Dengan putusan tersebut, muncul persoalan konstitusional yang sangat mendasar atas dasar apa Gibran dinyatakan memenuhi persyaratan pendidikan sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI ketika dokumen penyetaraan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan tersebut kini telah dinyatakan tidak sah oleh MA.

Ini bukan lagi sekadar perdebatan di ruang publik, Ini adalah persoalan hukum yang menuntut pertanggungjawaban negara.

Barisan Kader (Barikade) Gus Dur memandang putusan MA tersebut sebagai pintu masuk untuk menguji kembali integritas proses pencalonan Wapres, Rakyat berhak mendapatkan penjelasan yang terang, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pemenuhan seluruh persyaratan konstitusional seorang pejabat negara.

Sebelumnya, persoalan pendidikan Gibran juga telah menjadi bagian dari pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan adanya ijazah atau sertifikat yang membuktikan penyelesaian pendidikan luar negeri setara Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang (UU).

Dua fakta hukum ini tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab lembaga-lembaga negara untuk memastikan bahwa jabatan publik diperoleh melalui proses yang sah dan memenuhi ketentuan konstitusi.

Penipuan Konstitusi Bukan Perkara Sepele

Bagi Barikade Gus Dur, persoalan ini menyentuh prinsip paling mendasar dalam kehidupan bernegara : tidak boleh ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk Wapres.

Apabila dalam proses pencalonan terdapat dokumen yang ternyata tidak memiliki keabsahan hukum, maka harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses verifikasi persyaratan pencalonan, tanggung jawab institusi yang menerbitkan dokumen, serta konsekuensi hukum terhadap pemenuhan persyaratan calon Wapres. Kami tidak ingin negara ini membangun preseden berbahaya, ketika persoalan mendasar mengenai keabsahan persyaratan seorang pemimpin justru diselesaikan dengan pembiaran politik.

Konstitusi tidak boleh kalah oleh kompromi kekuasaan, Jabatan Wakil Presiden bukan hak istimewa keluarga, bukan warisan politik, dan bukan pula sesuatu yang boleh dipertahankan dengan mengabaikan persoalan hukum.

Jika benar terdapat proses yang menyebabkan seseorang memperoleh jabatan melalui persyaratan yang tidak sah, maka persoalan tersebut harus diuji secara serius dan dipertanggungjawabkan sesuai hukum.

DPR RI  Jangan Menjadi Penonton Pelanggaran Konstitusi

Kami mempertanyakan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), apakah DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan dan konstitusionalnya atau justru memilih diam ketika muncul persoalan hukum sebesar ini. DPR Ri tidak boleh berlindung di balik alasan, bahwa persoalan ini telah selesai melalui proses pemilu. Putusan MA menghadirkan fakta hukum baru yang wajib mendapatkan respons kelembagaan.

Kami mengingatkan, bahwa Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menyediakan mekanisme konstitusional pemberhentian Presiden RI dan/atau Wapres RI apabila terbukti memenuhi alasan-alasan yang ditentukan konstitusi.

Karena itu, Barikade Gus Dur menuntut DPR RI tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi segera menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti persoalan ini.

Barikade Gus Dur Menuntut :

1. DPR RI segera membentuk langkah penyelidikan dan pemeriksaan politik terhadap persoalan pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres.

2. DPR RI meminta penjelasan terbuka kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI mengenai dasar penerbitan SK Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung.

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus memberikan penjelasan mengenai proses verifikasi persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon Wapres pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

4. DPR RI harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut melalui mekanisme konstitusional, termasuk proses sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945 apabila ditemukan dasar hukum yang memenuhi ketentuan pemakzulan.

5. Seluruh institusi negara wajib membuka fakta dan dokumen yang relevan kepada publik agar tidak ada ruang bagi manipulasi, penyembunyian informasi, maupun perlindungan politik terhadap siapa pun.

GIbran Harus Berani Memberikan Pertanggungjawaban

Kami menegaskan, tuntutan ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang. Ini bukan pula persoalan permusuhan politik terhadap keluarga tertentu, ini adalah perjuangan menjaga kehormatan konstitusi dan memastikan bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa pertanggungjawaban.

Gus Dur pernah mengajarkan, bahwa jabatan dan kekuasaan harus diabdikan untuk kemanusiaan, keadilan, dan kepentingan rakyat. Kekuasaan tidak boleh menjadi alat untuk melindungi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Demokrasi tanpa kejujuran hanya akan melahirkan kekuasaan yang kehilangan legitimasi moral. Negara hukum tanpa keberanian menegakkan hukum hanya akan menjadi panggung sandiwara kekuasaan.

Kami tidak menghendaki negara ini terjerumus dalam krisis konstitusi yang lebih dalam. Namun, kami juga tidak akan membiarkan persoalan ini berlalu tanpa pertanggungjawaban.

Gibran harus mempertanggungjawabkan persoalan pemenuhan persyaratan pencalonannya. DPR RI harus menjalankan mandat konstitusionalnya.

Apabila terbukti memenuhi alasan pemakzulan, proses pemberhentian harus dijalankan sesuai UUD 1945.

Jangan biarkan konstitusi menjadi barang mainan kekuasaan.

SELAMATKAN KONSTITUSI !,
SELAMATKAN DEMOKRASI !,
SELAMATKAN REPUBLIK INDONESIA !.****