Kuasa Hukum Terdakwa Komut PT IAE Sekaligus Komisaris Isar Gas Group Arso Sadewo Tjokrosoebroto, Linda Caroline Ketaren SH MH Nilai Pemeriksaan Kliennya Telah Menceritakan Sesuai Fakta

Linda Caroline Ketaren SH MH

Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar acara sidang lanjutan perkara dugaan Tipikor mantan Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Hendi Prio Santoso (HPS) dan Komisaris Utama (Komut) PT Inti Alasindo Energy (IAE) sekaligus Komisaris Isar Gas Group Arso Sadewo Tjokrosoebroto, dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas periode 2017 hingga 2021 di ruang Prof Dr HM Hatta Ali SH MH, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Selasa (14/07/2026).

Dirut PT PGN (Persero) Tbk periode 2009 hingga 2017, Hendi Prio Santoso, menjalani sidang pembacaan surat dakwaan perkara korupsi jual beli gas, Kamis (16/04/2026) di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus. “Merugikan keuangan negara sebesar US$ 15 juta atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika membacakan surat dakwaan.

Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 04/LHP/XXI.V.I/02/2024. Jaksa KPK juga menuding Hendi memperkaya diri sendiri sebesar Sin$ 500 ribu.

Ia juga didakwa memperkaya Isar Gas Group sebesar US$14.4 juta, serta Yugi Prayanto sebesar US$ 20 ribu. Hendi Prio Santoso didakwa melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto (Jo) Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 20 KUHP. Pada 19 Desember 2016, PT PGN mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Perusahaan atau RKAP tahun 2017.

Dokumen tersebut memuat rencana kegiatan kerja sama jual beli gas, tapi tidak termasuk dengan PT IAE yang tergabung dalam Isar Gas Group, serta tidak ada rencana kegiatan pemberian melalui skema pembiayaan di muka atau advance payment kepada PT IAE. Beberapa bulan kemudian tepatnya 11 Agustus 2017 di kantor PT PGN Manhattan Square, Danny Praditya selaku Direktur Komersial bertemu dengan beberapa perusahaan distribusi dan niaga gas yang tergabung dalam Ikatan Distributor dan Niaga Gas (Indogas).

Di sela-sela pertemuan tersebut, Danny menawarkan kepada Otto Julianto Yusuf tentang konsep kerja sama penyaluran gas, termasuk rencana PT PGN untuk mengakuisisi Isar Gas Group. Beberapa hari kemudian di kantor PT IAE Plaza Asia, Otto melaporkan tawaran kerja sama dan akuisisi PT PGN tersebut kepada Iswan Ibrahim selaku komisaris perusahaan swasta itu.

Iswan kemudian membahasnya bersama Arso Sadewo Tjokrosubroto selaku Komut PT IAE. Iswan mengatakan, Isar Gas Group membutuhkan dana sebesar US$ 15 juta untuk membayar utang.

Arso lantas bertanya bagaimana solusinya. Iswan menuturkan, Isar Gas dapat memperoleh dana dari PT PGN dengan metode pembayaran di muka.

Arso Sadewo lalu menyetujui usulan tersebut. Keduanya sepakat meminta bantuan Hendi Prio Santoso, mantan Dirut PT PGN yang dianggap masih berpengaruh untuk membantu Isar Gas Group, sebagai jembatan pertemuan dengan perusahaan pelat merah tersebut.

Pada medio Agustus 2017, Arso Sadewo menelepon Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Waketum Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto yang merupakan orang dekat Hendi. Ketika itu, Arso meminta dipertemukan dengan Hendi Prio Santoso guna membahas rencana kerja sama dan akuisisi PT PGN dengan Isar Gas Group.

“Kemudian Yugi Prayanto menanyakan ‘ada success fee-nya enggak?’, dan dijawab oleh terdakwa Arso Sadewo ‘ada, bos’,” ujar jaksa KPK.

Pada Agustus 2017 di Cafe Shop Mall Pacific Place, Arso Sadewo bertemu dengan Hendi Prio Santoso dan Yugi Prayanto. Dalam pertemuan tersebut, Arso meminta bantuan Hendi untuk menjembatani pertemuan dengan direksi PT PGN dan membantu Isar Gas Group mendapatkan dana dari perusahaan pelat merah tersebut.

Hendi menyanggupinya. Pada awal September 2017, Hendi bersama Danny bertemu dengan Arso dan Iswan di Restoran Rock Paper Scissors.

Mereka membahas rencana kerja sama jual beli dengan skema advance payment sebesar US$ 15 juta sekaligus rencana akuisisi. Arso mengatakan, uang advance payment tersebut akan digunakan untuk membayar utang Isar Gas Group.

Salah satunya utang ke PT Pertagas. Sebab apabila tidak dibayar, maka Isar Gas Group akan diakuisisi oleh PT Pertagas.

Danny menyampaikan apabila kerja sama dilaksanakan, PT PGN meminta Isar Gas Group membatalkan rencana kerja sama penggunaan dan pemanfaatan pipa Isar Gas Group oleh PT Pertagas. Permintaan tersebut disetujui oleh Arso dan Iswan.

Mengenai pembayaran di muka, Danny sempat menawar menjadi US$ 10 juta. Namun, negosiasi tersebut ditolak oleh Arso dan Iswan yang tetap meminta nilai advance payment sebesar US$ 15 juta.

Jaksa KPK melanjutkan, setelah pertemuan tersebut, Arso mengatakan kepada Iswan Ibrahim, jika kesepakatan telah ditandatangani dan advance payment berhasil cair, ada pemberian commitment fee sebesar Sin$ 500 ribu kepada Hendi Prio Santoso. Pada September 2017, diadakan beberapa kali pertemuan antara pihak PT PGN yang diwakili oleh Adi Munandir selaku Group Head Marketing PT PGN dan pihak Isar Gas Group yang diwakili oleh Iswan Ibrahim dan kawan-kawan.

Mereka membahas draf konsep kerja sama jual beli gas dengan skema pembayaran di muka. Pada 3 Oktober 2017 di kantor PGN Manhattan Square, diadakan rapat direksi yang dihadiri oleh Jobi Triananda Hasjim, Danny Praditya dan kawan kawan (dkk).

Dalam rapat tersebut, Danny menyampaikan rencana kerja sama Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan Isar Gas Group melalui pemberian advance payment US$ 15 juta. Danny Praditya juga mengatakan, Isar Gas Group hanya mau melakukan kerja sama jika PT PGN bersedia memberikan advance payment.

Sebab, perusahaan swasta itu sangat membutuhkan dana untuk membayar utangnya, sementara kondisinya sudah tidak bankable (layak kredit oleh bank). Direksi lalu menyetujuinya.

Padahal, kata jaksa KPK, kondisi Isar Gas Group tidak bankable dan PT PGN bukan perusahaan yang dapat memberikan pendanaan. Pada 10 Oktober 2017 di kantor PGN Manhattan Square diadakan rapat direksi membahas tindak lanjut kerja sama.

Adi Munandir menyampaikan, Isar Gas Group setuju untuk kerja sama. Dia pun menawarkan peluang akuisisi Isar Gas Group kepada PT PGN.

Kerja sama jual beli gas akan dilakukan melalui anak perusahaannya, yaitu PT IAE. Isar Gas Group memerlukan konfirmasi dari PT PGN terkait pemberian advance payment yang diinginkan tetap sebesar US$ 15 juta sebagai syarat untuk melanjutkan kerja sama.

Apabila bersedia, langkah selanjutnya adalah melakukan PJBG dan akuisisi Isar Gas Group. Lagi-lagi, direksi menyetujui skema tersebut.

Pada 2 November 2017 di kantor pusat PT PGN, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama dan PJBG dengan skema advance payment. Setelah mendapatkan persetujuan direksi, Iswan Ibrahim melalui Sophian mengirimkan invoice sebesar US$ 15 juta kepada Danny Praditya pada 7 November 2017.

Pembayaran di muka dilakukan itu tanpa disertai beberapa dokumen jaminan yang dipersyaratkan, seperti dokumen Bank Guarantee dan dokumen Akta Fidusia atas pemberian dana tersebut. Atas ketidaklengkapan dokumen tersebut, Heri Yusuf selaku Kepala Divisi (Kadiv) Pasokan Gas PGN menginfokan di grup WhatsApp (WA) In-Organic Response Group.

Namun, tidak ada yang mengajukan keberatan atas pengajuan pembayaran tanpa dilengkapi dokumen. Kemudian, Heri Yusuf melanjutkan proses pembayaran advance payment dan melanjutkan proses pembayaran melalui aplikasi keuangan Popay.

Padahal, hal itu tidak sesuai dengan aturan keuangan PT PGN. Setelah disetujui penggunaan aplikasi tersebut pada 9 November 2017, PT PGN membayar advance payment sebesar US$ 15 juta.

Pembayaran itu dikurangi Pajak Penghasilan (PPh Pasal 22) sebesar 1,5%, yaitu US$ 225 ribu. Sehingga sisa yang harus dibayar adalah US$ 14.775.000 yang ditransfer senilai Rp 199,66 miliar ke rekening BNI atas nama PT IAE.

Dana advance payment itu kemudian dipindahkan ke rekening bank BNI atas nama PT Isar Gas. “Bahwa untuk membuat seolah-olah pembayaran advance payment sudah dilakukan sesuai prosedur dengan dilampiri Akta Fidusia dan jaminan lainnya, pada 15 November 2017 dilakukan penandatanganan amandemen kesepakatan bersama yang mengubah tanggal penyerahan jaminan Akta Fidusia, dari sebelumnya 6 November menjadi 15 Desember 2017,” kata jaksa KPK.

Pada 14 November 2017, Iswan Ibrahim memerintahkan pengeluaran uang dari kas PT Isar Arya Guna sebesar Rp 5.09 miliar. Kemudian, menukarkannya dengan mata uang dolar Singapura sejumlah Sin$ 500 ribu.

Uang tersebut, menurut jaksa, diserahkan kepada terdakwa Arso Sadewo. Arso kemudian menyerahkannya sebagai success fee kepada Hendi Prio Santoso.

“Setelah menerima uang tersebut, Hendi Prio Santoso memberikan bagian success fee kepada Yugi Prayanto sejumlah US$ 20 ribu,” kata jaksa KPK.

Sementara, Arso didakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp255 miliar. Kerugian tersebut diduga berasal dari skema pembayaran di muka (advance payment) dalam transaksi jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE.

Jaksa mengungkapkan, bahwa mekanisme pembayaran di muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain PT PGN bukan lembaga pembiayaan, skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (MenESDM RI) yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat.

Tak hanya itu, transaksi tersebut juga disebut tidak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PGN tahun 2017 dan 2018 serta tidak melalui proses uji tuntas (due diligence) sebagaimana mestinya. Dalam surat dakwaan, disebutkan, bahwa sejumlah pihak memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut, di antaranya Isar Gas Group sebesar 14,41 juta dolar AS, serta Hendi Prio Santoso dan Yugi Prayanto.

Atas perbuatannya, terdakwa Arso dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam perkara ini, sejumlah terdakwa lain telah lebih dulu menjalani persidangan.

Misalnya, mantan Direktur Komersial PT PGN Danny Praditya yang divonis 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider kurungan 6 bulan. Sementara itu, mantan Komisaris PT IAE Iswan Ibrahim divonis 5 (lima) tahun penjara serta denda Rp 250 juta subsider kurungan 6 bulan.

Ia juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar US$ 3.333.723,19 atau sekitar Rp 45 miliar (kurs Rp 13.514 per dolar Amerika Serikat). Jaksa mendakwa Danny bersama Iswan telah melakukan upaya untuk memperoleh dana dari PT PGN guna menyelesaikan utang Isar Gas Group.

“Dengan cara memberikan advance payment dalam kegiatan jual beli gas,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (01/09/2025).

Padahal, PT PGN bukan perusahaan pembiayaan. Selain itu, terdapat larangan praktik jual beli gas secara berjenjang.

Keduanya juga diduga mendukung rencana akuisisi PT PGN oleh Isar Gas Group tanpa melalui proses due diligence (uji tuntas). Jaksa menilai perbuatan tersebut memperkaya sejumlah pihak yakni Iswan Ibrahim sebesar US$ 3.581.348,75; Arso Sadewo selaku Komut PT IAE sebesar US$ 11.036.401,25; Hendi Prio Santoso sebesar Sin$ 500 ribu; serta Waketum Kadin Yugi Prayanto sebesar US$ 20 ribu.

“Perbuatan tersebut merugikan keuangan negara sebesar US$ 15 juta,” kata jaksa.

Hal ini merujuk pada laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI Nomor 56/LHP/XXI/10/2024 tertanggal 15 Oktober 2024. Agenda sidang kali ini, pemeriksaan 2 (dua) terdakwa Arso Sadewo dan Hendi Prio Santoso sebagai saksi dan sebagai terdakwa untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, JPU dan tim Kuasa Hukum terdakwa.

Kuasa Hukum terdakwa Komut PT IAE sekaligus Komisaris Isar Gas Group Arso Sadewo Tjokrosoebroto, Linda Caroline Ketaren SH MH mengatakan, terdakwa Arso Sadewo dan Hendi Prio Santoso hari ini diperiksa saling bersaksi lalu diperiksa juga sebagai terdakwa di saat yang bersamaan di satu hari. “Keterangan yang diberikan oleh saksi sesuai dengan pertanyaan jaksa, pertanyaan kami Penasehat Hukum maupun hakim adalah terkait dengan apakah terdakwa Arso Sadewo punya niat untuk melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) atau melanggar hukum. Terbukti tidak,” ujar Linda Caroline Ketaren SH MH kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara sidang ini.

Dikatakannya, karena pertama, terdakwa Arso Sadewo pada tahun 2012, walaupun namanya masih di Akta sebagai Komisaris tetapi di dalam prakteknya, terdakwa Arso Sadewo sudah menarik diri atau mundur pelan-pelan dari semua kegiatan perusahannya. “Terdakwa Arso Sadewo mempercayakan kegiatan perusahaannya kepada orang-orang yang terdakwa Arso Sadewo percaya. Salah satunya Iswan Ibrahim,” ungkap Linda Caroline Ketaren SH MH dari kantor law firm Janses and Co yang beralamat di gedung Signature Park di MT Haryono, Jakarta ini.

“Di dalam kesaksian terdakwa Arso Sadewo tadi, bahwa terdakwa Arso Sadewo tidak lagi ikut campur secara detail di perusahaannya sejak tahun 2012. Semua itu terdakwa Arso Sadewo dapatkan laporan dari Iswan Ibrahim atau Sofyan atau orang-orang yang punya kapasitas melaporkan tapi tidak pernah detail,” ungkapnya.

Dijelaskannya, terkait jual beli gas dan kerjasama dengan PT PGN, terdakwa Arso Sadewo hanya diberi tahu oleh Iswan Ibrahim, bahwa mau ada kerja sama dengan PT PGN. “Terdakwa Arso Sadewo bilang, “oh iya silahkan”. Kemudian, Iswan Ibrahim yang meminta untuk dikenalkan ke terdakwa Hendi Prio Santoso. Karena sebetulnya Iswan Ibrahim tahu, terdakwa Hendi Prio Santoso itu sudah diminta atau sudah menjadi konsultan terdakwa Arso Sadewo di perusahaan, sehingga Iswan Ibrahim kan kenal dengan terdakwa Hendi Prio Santoso, “ya sudah kenalin gue.” Tetapi perkenalan itu menurut terdakwa Arso Sadewo adalah karena terdakwa Hendi Prio Santoso mantan Dirut PT PGN, jadi tahu tentang jual beli gas dan Isar Gas itu jual beli gas. Artinya, tidak ada maksud untuk dikenalkan supaya dikenalkan kembali direksi, tidak ada,” paparnya.

“Karena memang terdakwa Hendi Prio Santoso sudah menjadi konsultan terdakwa Arso Sadewo dan terdakwa Arso Sadewo sudah banyak sebetulnya bahasan-bahasan. Bahkan tidak membahas gas ini. Itu pertemuan satu kali dan tidak pernah ada pertemuan lain. Jadi pertemuan itu hanya pertemuan pertama yang membahas, bahwa karena memang kan Isar Gas itu sedang dilirik oleh PT Perta Gas,” ungkapnya.

Jadi informasi itu, sambungnya, Iswan Ibrahim sampaikan ke terdakwa Hendi Prio Santoso dan sebagai mantan Dirut PT PGN merasa, bahwa ini ancaman buat PT PGN dan dia juga merasa ini menjadi beban moril, kalau ini terjadi, PT PGN dalam ancaman, terdakwa Hendi Prio Santoso memanggil Danny Praditya memberitahukan, bahwa ada rencana PT Perta Gas untuk mengambil alih Isar Gas. “Nah itu ancaman. Hanya sebatas itu,” ucapnya.

Kemudian, sambungnya, kalau menurut tim Kuasa Hukum terdakwa Arso Sadewo, tidak terbukti dakwaan jaksa yang mengatakan, bahwa ada cawe-cawe yang dilakukan terdakwa Hendi Prio Santoso karena di sidang yang tadi pun baik terdakwa Hendi Prio Santoso maupun terdakwa Arso Sadewo bahkan tidak punya niat agar terdakwa Hendi Prio Santoso cawe-cawe, tidak ada. “Di persidangan sebelumnya pun tidak ada,” terangnya.

“Kedua, terkait ada uang yang sering diributkan tentang success fee. Sebetulnya kalimat success fee itu dikeluarkan oleh Yugi. Yugi itu adalah temannya mereka, sama-sama di Kadin yang menjadi sahabat terdakwa Arso Sadewo,” ucapnya.

Ia menceritakan Yugi telpon ke terdakwa Arso Sadewo itu bertanya “bos ada success fee gak?”. “Success fee yang dibilang oleh Yugi tadi ditelpon karena apa? Karena terdakwa Hendi Prio Santoso kan mau berhenti jadi konsultannya karena ia bekerja di PT Semen Indonesia sebagai Dirut di situ,” ungkapnya.

“Karena itu, pemahaman terdakwa Arso Sadewo ketika ditanya success fee ada tidak? Terdakwa Arso Sadewo cuma berpikir itu adalah konsultan fee karena dia sudah bantuin terdakwa Arso Sadewo dan menurut terdakwa Arso Sadewo nilai yang wajar karena terdakwa Arso Sadewo sebelumnya sudah punya konsultan dan harganya kurang lebih segitu,” terangnya.

Jadi buat terdakwa Arso Sadewo, sambungnya, tidak ada sesuatu yang aneh di situ. “Yang menyebutkan success fee itu adalah Yugi, terdakwa Arso Sadewo tidak pernah,” tegasnya.

Ia menerangkan, di kepala terdakwa Arso Sadewo ketika ditanya apakah ada success fee tidak bos dan dijawab, ada, bahwa itu konsultansi bukan success fee. “Terdakwa Hendi Prio Santoso sudah bekerja sebagai konsultan sejak Juni 2017. Setelah terdakwa Hendi Prio Santoso selesai dari PT PGN lalu terdakwa Hendi Prio Santoso tidak bekerja di mana pun, terdakwa Arso Sadewo dan Hendi Prio Santoso sepakat lah, “oya sudah bantuin gue di perusahaan.” Terdakwa Arso Sadewo merasa terdakwa Hendi Prio Santoso adalah orang yang pintar,” katanya.

“Uang itu betul-betul dalam pikiran terdakwa Arso Sadewo adalah konsultan fee. Di dalam pertemuan mereka, tidak pernah membahas, bahwa PJBG harus jadi. Tidak ada. Bahkan tidak ada bahasan itu,” tuturnya.

Bahasannya, imbuhnya, PT Perta Gas sudah dekati Isar Gas nih. “Informasi itu saja, kalau PT Perta Gas mengambil Isar Gas. Maka, PT Perta Gas akan menjadi saingan beratnya PT PGN karena pada saat itu situasinya mereka bersaing. Hanya sebatas itu saja,” katanya.

Ia menilai keterangan terdakwa Arso Sadewo dan Hendi Prio Santoso sesuai dengan fakta karena tadi JPU bertanya berulang-ulang dengan segala strateginya tidak ada jawaban yang berbeda. “Saya mau menegaskan, bahwa terdakwa Arso Sadewo adalah klien yang menurut saya, punya keterbatasan pikir. Artinya, ada mental health dan terdakwa Arso Sadewo sulit untuk berbohong,” jelasnya.

“Artinya begini, kalau itu tidak fakta pasti dia akan berubah. Tapi kalau tadi kami melihatnya terdakwa Arso Sadewo konsisten dan di dalam pemahaman kami sidang dari pagi sampai siang karena terdakwa Arso Sadewo menceritakan fakta, artinya terdakwa Arso Sadewo tidak berbohong,” tandasnya.

Agenda sidang selanjutnya, JPU akan membacakan tuntutannya untuk kedua terdakwa. (Murgap)