Nurjaman
Jakarta, Madina Line.Com – Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menggelar acara Focus Grup Discussion (FGD) dengan mengambil tema PJ Gubernur Jakarta Harapan Pelaku Usaha atas hasil kerjasama Dewan Pengurus Daerah (DPD) HIPPI Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dengan Forum Wartawan Balaikota-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa pagi (20/09/2022).
Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Umum (Ketum) DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. Tampak hadir dalam acara FGD ini yakni Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Waket DPP Apindo) DKI Jakarta periode 2015 hingga 2023, Nurjaman.
Ia mengatakan, digelarnya acara FGD HIPPI DKI Jakarta bagus sekali dalam rangka menyongsong adanya PJ atau Pejabat Gubernur DKI Jakarta yang baru atau Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta pasca ditinggalkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan pada tanggal 17 Oktober 2022. “Oleh karena itu, sesuai yang awal saya sampaikan, bahwa Gubernur DKI Jakarta maupun itu namanya Pejabat sementara (Pjs) ataupun Plt tetap namanya gubernur juga. Saya sampaikan, bahwa menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah orang yang tidak mempunyai modal politik dan tidak mempunyai beban politik,” ujar Nurjaman kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui di sela-sela acara ini.
Dikatakannya, perlu disampaikan pesan-pesan moral kepada Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta yang akan datang lewat acara FGD HIPPI dalam masa transisi ini supaya proses pemerintahan daerah Jakarta bisa berjalan dengan baik dan dunia usaha bisa berjalan dengan baik pula, sehingga pengusaha punya kepastian hukum, kepastian berusaha dan kepastian dalam bekerja. “Hal itu lah yang diharapkan oleh dunia usaha. Kata kuncinya ada kepastian bekerja dan ada kepastian berusaha,” ungkapnya.
“Harapannya dengan terpilihnya Gubernur DKI Jakarta yang baru nanti pada periode mendatang, bahwa ada satu kolaborasi yang baik dengan dunia usaha. Bukan harus berpihak kepada pengusaha tapi harus ansikh perhatiannya lebih tajam dan lebih kuat terhadap dunia usaha,” tegasnya.
Pasalnya, sambungnya, dunia usaha itu adalah soko guru ekonomi di permukaan bumi ini. “Tanpa ada dunia usaha, maka ekonomi Indonesia tidak bisa apa-apa,” terangnya.
“Apindo dalam hal ini tidak ada kewajiban mengusulkan nama Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta mendatang. Namun demikian, siapa pun Cagub DKI Jakarta yang maju mendatang mampu menyejahterakan ekonomi warga Jakarta,” paparnya.
Dijelaskannya, pasca pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19), banyak perusahaan-perusahaan di Jakarta yang recovery (berbenah diri) dan baru bangkit kembali. “Oleh karena itu, perlu pengayoman dari semua pemangku kepentingan untuk memberikan satu pijakan yang lebih luas dalam rangka pelaksanaan perusahaan,” imbaunya.
DPP Apindo DKI Jakarta, sambungnya, pada tahun 2023 juga akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda). “Perlu diketahui, bahwa Waket DPP Apindo DKI Jakarta pada tahun kemarin ketika terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2021, meninggal dunia dan namanya adalah Agus Guntur. Jadi jabatan Waket DPP Apindo DKI Jakarta ditinggal dan saya yang menggantikannya sementara waktu sampai ada Musda Apindo DKI Jakarta pada tahun 2023,” jelasnya.
Sementara, sambungnya, jabatannya saat ini juga sebagai Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial (Jamsos) DPP Apindo DKI Jakarta. “Kita masih dalam proses untuk menyelenggarakan Musda Apindo DKI Jakarta pada tahun 2023,” tandasnya. (Murgap)