Advokat Eneas Brisno Ginting, S.,H., Soroti Dakwaan JPU : Tidak Ada Bukti Aliran Dana Rp80 Miliar kepada Terdakwa Yadi Robby

Advokat Eneas Brisno Ginting, S.,H., (pertama dari kanan) foto bersama Tri Asnawanto Aji, S.,H., di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026). (Foto : Murgap Harahap)
Advokat Eneas Brisno Ginting, S.,H., (pertama dari kanan) foto bersama Tri Asnawanto Aji, S.,H., di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026). (Foto : Murgap Harahap)

Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar acara sidang lanjutan untuk ke-7 (tujuh) kali perkara dugaan Tipikor pengadaan lahan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara (Jakut) di ruang Wirjono Projodikoro 2, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Adapun terdakwa dalam perkara ini adalah mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Dirut PPSJ), Yoory Corneles Pinontoan, yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan dugaan Tipikor secara bersama-sama dengan 5 (lima) terdakwa lain terkait pengadaan lahan di Rorotan, Cilincing, Jakut, tahun 2019 hingga 2020. Lima terdakwa lainnya ialah mantan Direktur Operasional (Dirop) PT Adonara Propertindo (AP), Tommy Adrian; mantan Dirut PT AP, Rudy Hartono Iskandar; mantan Direktur Pengembangan PPSJ, Indra Sukmono Arharrys; mantan Senior Manager Divisi Pertanahan dan Hukum PPSJ, Yadi Robby; serta Fiandy Heni Wijaya selaku wiraswasta.

Surat dakwaan tersebut dibacakan oleh JPU pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakut dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (24/09/2026). Jaksa dalam surat dakwaannya mengungkapkan, perbuatan Yoory bersama para terdakwa lainnya telah menimbulkan kerugian keuangan negara diduga sebesar Rp80 miliar.

Menurut Jaksa, angka kerugian negara tersebut merupakan nyata dan pasti telah dihitung berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh kantor audit akuntan publik. “Dengan pengembalian uang muka sebagai tindak lanjut pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibayarkan oleh Fiandy Heni Wijaya sebesar Rp9,45 miliar, sehingga saldo nilai kerugian keuangan negara yang tersisa sebesar Rp70,55 miliar,” ujar Jaksa Azhary Arsyad Sulaiman saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (24/09/2026).

Jaksa mengungkapkan, Yoory bersama dengan Indra dan Yadi Robby diduga telah bersekongkol menyetujui proses pembelian tanah yang diajukan Fiandy Heni Wijaya. Pasalnya, telah ada biaya komitmen sebelumnya yang disepakati dan diterima oleh Yoory dan Tommy Adrian.

JPU mengatakan, akan tetapi persetujuan itu tanpa didahului verifikasi dan memastikan terpenuhinya persyaratan, serta keabsahan dokumen kepemilikan tanah yang menjadi objek transaksi pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini diperuntukkan untuk proyek hunian Down Payment (DP) Nol Rupiah. Selain itu, Yoory bersama Indra dan Yadi disebut secara sadar telah menyetujui pembayaran uang muka atau DP, meskipun syarat pembayaran yang sudah ditetapkan dalam PPJB belum dipenuhi.

“Terdakwa Yoory bersama-sama dengan Indra dan Yadi Robby juga tidak memastikan persyaratan yang diajukan dalam Memo Internal awal sudah sesuai dengan ketentuan,” ungkap Jaksa.

Jaksa mengatakan, PPSJ melakukan pembayaran sebesar Rp80 miliar kepada Fiandy Heni Wijaya sebagai uang muka. Sementara, total transaksinya atas pembelian lahan itu sejumlah Rp222,7 miliar.

Menurut Jaksa, setelah mendapat pembayaran uang muka, Fiandy Heni Wijaya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pihak penjual tanah. Kewajiban dimaksud antara lain melakukan peningkatan status alas hak tanah girik menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan tidak menyertakan dokumen pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Selanjutnya, sambung JPU, Fiandy Heni Wijaya mendapatkan saran dari Tommy Adrian untuk melakukan pembatalan pembayaran PPJB. Untuk prosesnya, dengan melampirkan jaminan berupa fotokopi sertifikat tanah atas nama Rudy Hartono Iskandar selaku mantan Dirut PT Adonara Propertindo.

Jaksa menyebut, perbuatan korupsi yang diduga dilakukan Yoory dan para terdakwa lainnya telah memperkaya sejumlah pihak. Rinciannya, memperkaya Yoory sebesar Rp15 miliar, Tommy Adrian Rp52 miliar, serta Fiandy Heni Wijaya Rp13 miliar.

Jaksa turut membeberkan penerimaan suap Rp15 miliar oleh Yoory. Jaksa menuturkan, Yoory menerima suap itu dari Tommy Adrian setelah PPSJ melakukan pembayaran uang muka atas pembebasan lahan di Rorotan kepada Fiandy Heni Wijaya.

“Hal tersebut dilakukan Tommy Adrian karena seperti kebiasaan yang sudah terjadi antara Tommy Adrian dan Yoory,” kata jaksa.

Kebiasaan dimaksud JPU, terkait 2 (dua) pengadaan lahan di wilayah Jakarta Timur (Jaktim) yaitu di Pulo Gebang, Cakung dan Munjul, Cipayung. Pada dua pengadaan itu, Yoory meminta biaya komitmen sebesar 10% sampai 20% dari hasil penjualan atas pembebasan lahan tersebut.

Permintaan itu dikatakan JPU, dilakukan Yoory dengan cara langsung menghubungi Tommy Adrian setelah uang pembebasan lahan dicairkan. Lalu, Tommy Adrian menyiapkan uang dengan menukar lebih dahulu dengan mata uang asing, seperti dollar Amerika Serikat (AS) dan dollar Singapura.

Atas perbuatannya, Yoory dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 603 dan Pasal 604 Juncto Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Juncto (Jo) Pasal 18 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tipikor. Agenda sidang kali ini, JPU menghadirkan 4 (empat) saksi yakni Dwi Tuhu Andrianto, Bayu Romas, Ir. Slamet Riyanto, dan Irna Sutanta untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, JPU dan Tim Kuasa Hukum terdakwa.

Pengacara terdakwa Senior Manager Divisi Pertanahan dan Hukum PPSJ Yadi Robby, Eneas Brisno Ginting, S.,H., mengatakan, hari ini adalah sidang ketujuh setelah pembacaan dakwaan, pembacaan eksepsi (perlawanan), tanggapan JPU atas eksepsi, putusan sela, lalu pembuktian dari JPU dengan menghadirkan saksi-saksi. “Dari keempat saksi yang dihadirkan oleh JPU tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan peristiwa yang dilakukan oleh Klien kami (terdakwa Yadi Robby). Tidak ada hubungan secara langsung, tidak ada,” ujar Eneas Brisno Ginting, S.,H., kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara sidang ini di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, pihaknya juga tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi yang diajukan oleh JPU tersebut. “Karena kan dalam hal ini Terdakwa Yadi Robby hanya sebagai Senior Manager Divisi Pertanahan dan Hukum PPSJ. Artinya, urusan mengenai tugas pokok, saksi yang dihadirkan oleh JPU tidak ada relevansinya,” ungkap Eneas Brisno Ginting, S.H., dari kantor Law Office EBG and Partners yang beralamat di Gedung Linggar Jati, Pulomas, Jakarta Timur ini.

Ia menerangkan, JPU mendakwa terdakwa Yadi Robby dengan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional. “Itu dakwaan JPU kepada terdakwa Yadi Robby Primair dan Subsidair,” terangnya.

“Klien kami (terdakwa Yadi Robby)oleh JPU dalam dakwaannya diduga telah melanggar Pasal 603 KUHP Nasional yang berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Primair). Kemudian selanjutnya klien kami (terdakwa Yadi Robby) diduga telah melanggar Pasal 604 KUHP Nasional yang berbunyi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Subsidair). Tapi dalam hal ini, tidak ada disalahgunakan wewenang oleh terdakwa Yadi Robby,” jelasnya.

Ia mengatakan, terdakwa Yadi Robby pada saat itu menjabat sebagai Senior Manager Divisi Pertanahan dan Hukum PPSJ dan masih ada 3 (tiga) lagi jabatan di atasnya. Anehnya dalam perkara ini adalah tiga pejabat PPSJ sebagai atasan terdakwa Yadi Robby tersebut hanya 2 (dua) pejabat dijadikan terdakwa, kemudian 1 (satu) pejabat lagi tidak dijadikan terdakwa yaitu Bima Prima Santosa yang menjabat sebagai Direktur Adiministrasi dan Keuangan PPSJ pada saat itu. Hal ini sungguh membuat kami Tim Advokat sangat kecewa karena tidak adil bagi klien kami sebagai bawahan di PPSJ dijadikan terdakwa dalam perkara ini. “Dalam arti secara pertanggungjawaban terdakwa Yadi Robby tidak ada perbuatannya yang merugikan keuangan negara ataupun menguntungkan korporasi. Baik itu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, itu tidak ada sama sekali,” tegasnya.

Menurut Eneas Brisno Ginting, S.,H., dari fakta-fakta persidangan juga terungkap, bahwa tidak ada bukti aliran uang masuk ke nomor rekening terdakwa Yadi Robby, baik itu melalui transfer maupun diterima terdakwa Yadi Robby secara tunai. “Uang muka Rp80 miliar seperti di dalam dakwaan JPU telah dibayarkan oleh PPSJ kepada Fiandy Heni Wijaya melalui transfer rekening Bank DKI Cabang Utama tentunya atas persetujuan Dirut PPSJ Yoory Corneles Pinontoan pada saat itu. Peristiwa ini sudah terungkap di dalam fakta-fakta persidangan sebelumnya,” urainya.

“Perkara ini terkait pembelian tanah atau lahan Rorotan, Jakarta Utara,” paparnya.

Eneas mengaku kecewa dengan dakwaan JPU kepada terdakwa Yadi Robby. “Secara langsung peristiwa yang dilakukan oleh perbuatan terdakwa Yadi Robby itu sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana di dalam dakwaan JPU Primair dan Subsidair. Sama sekali tidak ada dan kami Tim Advokat terdakwa Yadi Robby akan membantah dakwaan JPU ini pada saat sidang agenda Nota Pembelaan (Pledoi) nanti,” tegasnya.

Ia mengatakan, sejauh ini akan mempertimbangkan menghadirkan saksi Ahli pada agenda sidang pemeriksaan saksi Ahli meringankan (a de charge) nanti yaitu menghadirkan Ahli Kerugian Keuangan Negara. “Rencananya satu orang Ahli saja. Nanti akan kita tentukan karena perkara ini diduga mengenai melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, itu yang pertama. Kedua, mengenai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hanya dua peristiwa itu saja konteksnya,” urainya.

Pengacara yang akrab disapa Neas Ginting ini mengharapkan semoga agenda sidang selanjutnya berjalan lancar dan semoga nanti sesuai dengan harapannya. “Mudah-mudahan JPU nantinya menuntut klien kami terdakwa Yadi Robby membebaskan dari semua tuntutan,” tandasnya. (Murgap)

Tags: