Kuasa Hukum Terdakwa Kasi Intelijen Cukai Direktorat P2 DJBC Budiman Bayu Prasodjo, Endang Sulas Setiawan, S.,H., M.,H., Bacakan Pledoi, Intinya Kecewa Terhadap Tuntutan Jaksa

Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar acara sidang lanjutan perkara dugaan penerimaan sejumlah uang dari John Field selaku pemilik Blueray Cargo Group dan sejumlah pihak lainnya dengan terdakwa Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Cukai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Budiman Bayu Prasodjo, di ruang Prof. Dr .Kusuma Atmadja, S.,H., M.,H., Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Jum’at (20/11/2026).
Pada sidang kali ini, terdakwa Kasi Intelijen Cukai Direktorat P2 DJBC Budiman Bayu Prasodjo membacakan Nota Pledoi (Pembelaan) secara tersendiri dan tim Kuasa Hukumnya membacakan Nota Pledoi (Pembelaan) untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, JPU dan tim Kuasa Hukum terdakwa. Kuasa Hukum terdakwa Kasi Intelijen Cukai Direktorat P2 DJBC Budiman Bayu Prasodjo, Endang Sulas Setiawan, S.,H., M.,H., mengatakan, pada hari ini pembacaan Nota Pledoi dari terdakwa Budiman Bayu Prasodjo dan tim Kuasa Hukumnya.
“Sebelum tim Kuasa Hukum terdakwa Bayu Budiman Prasodjo membacakan Nota Pledoi, terdakwa Bayu Budiman Prasodjo membacakan Pledoi secara tersendiri,” ujar Endang Sulas Setiawan, S.,H., M.,H., kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara sidang ini.
Dijelaskannya, intinya Pledoi dari terdakwa Budiman Bayu Prasodjo sebagai bawahan terdakwa Bayu Budiman Prasodjo telah bekerja selama 28 tahun di kantor DJBC. “Selama bekerja terdakwa Budiman Bayu Prasodjo mempunyai dedikasi yang baik, sehingga ia mempunyai prestasi dari negara. Karena ketaatannya terdakwa Budiman Bayu Prasodjo terima perintah atasan, sehingga harus terseret dalam peristiwa kasus perkara ini,” ungkap Endang Sulas Setiawan, S.,H., M.,H., dari kantor law firm SS & Partner yang beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 60, Menteng, Jakpus ini.

Dalam pembacaan Pledoinya, sambungnya, terdakwa Budiman Bayu Prasodjo dari fakta-fakta persidangan mohon keadilan dari Majelis Hakim. “Azaz hukum kita kan lex vavereo ya. Seharusnya Majelis Hakim tidak bisa mengenakan Pasal 12 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor karena ada aturan baru KUHP yang berlaku. Harusnya JPU menerapkan itu. Kalau terdakwa Budiman Bayu Prasodjo dikenakan Pasal 606 atau Pasal 605,” terangnya
Menurutnya, pemberinya saja kena Pasal 605 KUHP pada John Field. Ia menegaskan, intinya dari Nota Pledoi yang ia bacakan adalah keberatan terhadap tuntutan JPU karena fakta persidangan menerangkan, bahwa memang posisi terdakwa Budiman Bayu Prasodjo tidak seperti yang mana didalilkan dalam dakwaan maupun tuntutan JPU.
“Karena JPU mendalilkan, bahwa kalau atasan mendalilkan, bahwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh bawahan. Begitu juga bawahan selalu berlindung di atas perintah atasan,” ungkapnya.
Ia menerangkan, tapi dalam perkara ini tidak. “Memang faktanya, terdakwa Budiman Bayu Prasodjo selama bekerja di DJBC hanya melaksanakan perintah atasan berdasarkan sistem komando di DJBC. Karena satu- satunya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerapkan sistem komando selain kantor Imigrasi ya DJBC,” urainya.
Apalagi terdakwa Budiman Bayu Prasodjo, sambungnya, basicnya atau dasarnya biasanya di lapangan di bagian penindakan, sehingga budaya komando melekat di pemikiran terdakwa Bayu Budiman Prasodjo. “Ada perintah atasan ya sudah itu yang dilaksanakan. Terdakwa Budiman Bayu Prasodjo juga telah berusaha mengingatkan kepada atasannya Sisprian sejak pergantian Direktur Jenderal (Dirjen) BC baru, “Pak ini ada Dirjen BC baru”. Sampai terakhir tahun 2026, ya sudah kalau ada pengiriman-pengiriman dari pihak swasta kalau bisa di-zero (nol)- kan lah. Tapi yang namanya Sisprian sebagai atasan terdakwa Bayu Budiman Prasodjo mengatakan, ini perintah. Maka, terdakwa Budiman Bayu Prasodjo sebagai bawahan tidak leluasa untuk menolak perintah atasan,” tuturnya.
Agenda sidang selanjutnya, JPU akan mengajukan Replik (Jawaban) atas pembacaan Nora Pledoi terdakwa Bayu Budiman Prasodjo dan tim Kuasa Hukumnya. “JPU akan mengajukan Replik atas pembacaan Nota Pledoi ini secara tertulis dan juga untuk kita sudah dijadwalkan oleh Majelis Hakim untuk membacakan Duplik. Setelah itu, rencananya Majelis Hakim akan membacakan putusannya,” ujarnya.
Ia mengharapkan Majelis Hakim karena fakta persidangannya sudah terang benderang, Majelis Hakim dapat memutus terdakwa Budiman Bayu Prasodjo bebas. “Karena alasan pemaaf itu,” tandasnya.
Perlu diketahui, JPU menuntut terdakwa mantan Kasi Intelijen Cukai Direktorat P2 DJBC Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Budiman Bayu Prasodjo, 5 (lima) tahun penjara dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi pada 2024 hingga 2026. JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Takdir Suhan, menilai Budiman terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama.
“Sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Pasal 12B Juncto (Jo) Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional,” katanya di Pengadilan Tipikor pada PN Janpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Senin, (09/11/2026).
Selain pidana penjara, JPU menuntut Budiman agar dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 100 (seratus) hari. Jaksa juga menuntut terdakwa Bayu Budiman Prasodjo dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp653 juta subsider hukuman penjara selama 1 tahun.
Hal yang memberatkan hukuman, menurut jaksa, terdakwa Bayu Budiman Prasodjo tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta telah merusak citra DJBC dan Kemenkeu RI. “Sementara, hal meringankan yang dipertimbangkan terhadap terdakwa Bayu Budiman Prasodjo yaitu telah bersikap sopan di persidangan; belum pernah dihukum; serta bersikap kooperatif dengan menerangkan perbuatannya sendiri, orang lain, dan tindak pidana yang terjadi, hingga mengungkap pelaku yang lebih tinggi,” tuturnya.
Dalam dakwaan JPU, terdakwa Budiman Bayu Prasodjo disebut bersama-sama dengan terdakwa Rizal dan terdakwa Sisprian Subiaksono menerima sejumlah uang dari John Field selaku pemilik Blueray Cargo Group dan sejumlah pihak lainnya. Uang yang diduga diterima Budiman dan pihak lainnya itu terdiri atas Rp525.000.000 dalam bentuk mata uang dollar Singapura, Rp 5.278.500.000, 10.000 dollar Amerika Serikat (AS), 119.755 dollar Singapura, 4.700 dollar Hong Kong, serta Rp8.100 Malaysia atau setidak-tidaknya sejumlah itu.
Dakwaan tersebut dibacakan JPU dalam persidangan perkara Budiman Nayu Prasodjo di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Rabu (02/09/2026). Menurut JPU, penerimaan uang tersebut berkaitan dengan jabatan terdakwa Budiman Bayu Prasodjo selaku Kasi Intelijen Cukai pada Direktorat P2 DJBC.
Selain Budiman, JPU menyebut Rizal menjabat sebagai Direktur P2 DJBC, sedangkan Sisprian Subiaksono menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Intelijen Direktorat P2. Uang tersebut disebut berasal dari John Field, Dedi Kurniawan Sukolo selaku Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan Blueray Cargo Group, Antri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi pada Blueray Cargo Group, serta beberapa pihak swasta, termasuk pengusaha rokok.
JPU mendakwa penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan para terdakwa dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas mereka. Atas perbuatannya, Budiman didakwa melanggar Pasal 12B huruf a Juncto (Jo) Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (Murgap)
