Kuasa Hukum Terdakwa Mantan Direktur Pembiayaan Pertanian Ditjen PSP Kementan RI, Indah Megahwati, Muhammad Nurul Fataa, S.,H., Tegaskan Semua Perintah Terkait Perjalanan Dinas Dari Terdakwa Deny

Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar acara sidang lanjutan perkara dugaan merekayasa dan memanipulasi surat perjalanan dinas (perjadin) fiktif yang merugikan negara Rp5 miliar dengan terdakwa mantan Direktur Pembiayaan Pertanian pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), Indah Megahwati dan mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Kementan RI Deny Suryawan Kussadono. di ruang Wirjono Projodikoro 1, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Selasa (17/11/2026).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan, perbuatan ini dilakukan Indah bersama mantan BPP pada Kementan RI Deny Suryawan Kussadono.
“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri terdakwa Dr. Ir. Indah Megahwati sebesar Rp 4.125.766.693 atau memperkaya orang lain, yaitu Deni Suryawan Kussadono, S.E., M.M, sebesar Rp 968.268.086 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yakni sebesar Rp 5.094.034.779,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Selasa (15/09/2026).
Jaksa mengatakan, Indah meminta Deny mengambil uang yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas pada 2020 hingga 2024. Jaksa mengatakan, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) perjalanan dinas itu dibuat fiktif seolah-olah dilaksanakan.
“Dengan mengambil uang yang bersumber dari anggaran kegiatan perjalanan dinas, dan atas permintaan terdakwa Dr. Ir. Indah Megahwati tersebut, Deny Suryawan Kussadono menindaklanjutinya dengan memanipulasi, merekayasa dokumen serta bukti pendukung pertanggungjawaban perjalanan dinas,” kata jaksa.
“Sehingga seolah-olah perjalanan dinas tersebut benar-benar dilaksanakan, yang setelah uang anggaran perjalanan dinas tersebut dicairkan, uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh Deny Suryawan Kussadono, S.E. kepada terdakwa,” lanjut jaksa.
Jaksa mengatakan, rekayasa dan manipulasi itu dilakukan dengan menambahkan nama pegawai yang seolah mengikuti perjalanan dinas dalam dokumen SPT (Surat Perintah Tugas) dan SPD (Surat Perjalanan Dinas). Jaksa menuturkan, misalnya pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas sebanyak 3 (tiga) orang, namun dalam pertanggungjawaban keuangan ditambahkan 2 orang lagi, sehingga seolah-olah yang melaksanakan perjalanan dinas adalah 5 (lima) orang.
Jaksa mengatakan, Deny secara aktif mencari dan mengumpulkan nama-nama pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap di lingkungan Kementan RI untuk dipinjam atau dicantumkan namanya dalam SPT dan SPD. Jaksa mengatakan, para pegawai yang namanya dipinjam untuk dicantumkan dalam SPT dan SPD dijanjikan akan memperoleh uang sebesar Rp100 ribu per hari atau per perjalanan dinas sebagai kompensasi.
Jaksa mengatakan, Deny bahkan mengajukan dokumen kelengkapan administrasi pencairan anggaran perjalanan dinas saat Indah berada di luar kota atau tidak berada di kantor. Jaksa mengatakan, Indah telah mengotorisasi surat permintaan pembayaran yang bersumber dari dokumen perjalanan dinas yang diduga tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya.
Jaksa mengatakan, Deny kemudian melampirkan surat permintaan pembayaran pada dokumen perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh Indah. Lalu, mengajukan dokumen tersebut kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau PPSPM untuk menerbitkan surat perintah membayar (SPM) dan diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
“Yang berdasarkan dokumen SPM tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D, sehingga berdasarkan SP2D tersebut dana pencairan anggaran perjalanan dinas ditransfer oleh bank ke rekening Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk selanjutnya dana perjalanan dinas tersebut dicairkan oleh Deni selaku BPP,” ujar jaksa.
Jaksa mendakwa Indah dan Deny melanggar Pasal 603 Juncto (Jo) Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat 1 Jo Pasal 3 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional atau Pasal 3 atau Pasal 8 atau Pasal 9 Jo Pasal 18 UU Tipikor. Agenda sidang kali ini, JPU menghadirkan 10 (sepuluh) saksi yakni Puguh selaku Bendahara Pengeluaran Ditjen PSP Kementan RI, Sekretaris Pribadi (Sespri) terdakwa Indah, Bagus Putra,, Ahmad Kurniawan selaku Satuan Petugas Keamanan (Satpam) Kementan RI, Rocky, Nanda, dan lainnya untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, JPU, dan tim Kuasa Hukum terdakwa.
Kuasa Hukum terdakwa mantan Direktur Pembiayaan Pertanian pada Ditjen PSP Kementan RI, Indah Megahwati, Muhammad Nurul Fataa, S.,H., mengatakan, keterangan saksi Bagus Putra menyambung dari saksi dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan RI, pihaknya juga sudah mengajukan pertanyaan kepada saksi termasuk juga tadi ada saksi dari Bendahara Sekretariat, Puguh. “Saksi hari ini sama dengan saksi pada pekan lalu yang melanjutkan sidang pekan lalu. Sidang yang sempat dijeda. Pada intinya, saksi dari JPU, kita juga nanti akan menghadirkan saksi yang meringankan. Namun, dalam rangka pemeriksaan saksi tadi ini kan saksi yang kalau dari keterangannya, semua perintah dari terdakwa Deny, terkait perjalanan dinas, tidak langsung dari terdakwa Indah,” ujar Muhammad Nurul Fataa, S.,H., didampingi anggota timnya Ario Putra Mahal, S.,H., kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara sidang ini.
Dikatakannya, hal tersebut sudah diklarifikasi, karena awalnya memang pihak yang berkomunikasi sama orang-orang yang melakukan perjalanan dinas memang dari terdakwa Deny semua dan itu tidak ada perintah langsung dari terdakwa Indah. “Tadi ada beberapa yang harus diklarifikasi juga. Keterangan saksi hari ini berbeda dengan keterangan saksi sebelumnya yang dari Itjen Kementan RI. Tadi bersaksi juga Bendahara Sekretariat, Puguh. Kalau dari saksi Itjen Kementan RI kemarin menyatakan, bahwa Itjen Kementan RI tidak melakukan audit.” terang Muhammad Nurul Fataa, S.,H., dari Kantor Hukum Fataa N Co yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (Jaksel) ini
“Tapi keterangan saksi Puguh tadi dari Bendahara Sekretariat menyatakan, bahwa ternyata di dalam 1 (satu) tahun itu dilakukan audit 2 (dua) kali.. Per semester, jadi 6 (enam) bulan sekali dilakukan audit. Baik itu dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) maupun dari Itjen Kementan RI,” paparnya.
Namun, sambungnya, saksi Puguh tadi menyampaikan, bahwa ternyata dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI belum pernah diminta klarifikasi keterangan sama dia. “Karena yang sering melakukan audit adalah Itjen Kementan RI dan BPK RI. Ada laporannya tiap bulan dan tiap tahun. Untuk melakukan audit itu,” terangnya
Menurutnya, dari keterangan sepuluh saksi yang sudah diperiksa saksi Puguh menjelaskan, mengenai tahapan-tahapan aplikasi Sakti. “Sama sih sebenarnya dengan yang dibuat secara manual. Aplikasi Sakti berlaku sejak tahun 2023 ternyata. Sementara, pagu anggaran yang dipersoalkan tahun 2020 hingga 2024,” katanya.
Sementara, sambungnya, aplikasi Sakti itu baru muncul di tahun 2023. “Sementara, kalau konteksnya terdakwa Indah itu berarti batu setahun menggunakan aplikasi Sakti itu. Sebelum-belumnya masih pakai manual. Berjenjang karena ada tahapan-tahapannya untuk proses pendanaannya seperti apa melalui jenjang. Ada jenjang penganggarannya,” paparnya.
Agenda sidang selanjutnya, JPU akan menghadirkan 15 (lima belas) saksi untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, JPU dan tim Kuasa Hukum terdakwa. “Semua saksi harus menceritakan fakta yang sebenarnya. Klien kita (terdakwa Indah) juga harus kooperatif dalam persidangan juga. Klien kita (terdakwa Indah) juga selama ini kooperatif di dalam persidangan. Tidak ada juga untuk mempersulit jalannya persidangan. Kooperatif lah,” ungkapnya.
Dalam persidangan ini, terdakwa Indah mengungkapkan adanya uang Rp1 miliar hingga Rp5 miliar sebagai dana terpisah. “Menurut keterangan terdakwa Indah, uang Rp5 miliar itu dana terpisah. Dana yang diluar anggaran. Dana-dana itu menurut terdakwa Indah di muka persidangan, dana pinjam dari seseorang lah senilai Rp5 miliar. Tujuan dana itu untuk menutupi kekurangan keuangan dari terdakwa Bendahara, Deny. Jadi dana Rp5 miliar itu untuk menalangi semua kekurangan anggaran termasuk uang persekot,” urainya.
Ia menjelaskan, dari keterangan terdakwa Indah, uang Rp5 miliar itu untuk dana talangan yang diperuntukan untuk perjalanan dinas. “Dana yang belum cair, dana persekot digunakan. Ini keterangan dari terdakwa Indah, bahwa untuk menutupi kekurangan anggaran tadi. Terdakwa Indah pinjam kepada seseorang uang Rp5 miliar. Dana dari pinjaman itu yang digunakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan anggaran di situ. Ini menurut keterangan terdakwa Indah di muka persidangan ya bukan dari keterangan saya langsung,” ucapnya.
Sementara, Kuasa Hukum terdakwa mantan Direktur Pembiayaan Pertanian pada Ditjen PSP Kementan RI, Indah Megahwati, Ario Putra Mahal, S.,H., menambahkan, tadi itu ada keterangan dari saksi Puguh yang sebenarnya menunjukan, bahwa dana-dana yang diduga difiktifkan itu mengarah tidak ke terdakwa Indah. Ia mencontohkan, saksi Puguh menjelaskan, bahwa dari terdakwa Deny menjelaskan, bahwa bantu-bantu untuk lembur.
“Jadi dana untuk perjalanan dinas diduga fiktif itu salah satunya untuk terdakwa Deny juga bukan ke terdakwa Indahnya. Itu saja keterangan saksi yang bisa meringankan terdakwa Indah,” ujar Ario Putra Mahal, S.,H., kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara sidang ini.
“Dengan keterangan saksi Puguh itu memang ada semacam entahlah apakah tradisi atau apa mereka, sehingga dugaan dana perjalanan dinas fiktif itu menjadi salah satu hal yang “lumrah” buat mereka. Dengan perkataan buat lembur itu menunjukan sesuatu yang “lumrah” buat mereka. Belum tentu dari terdakwa Indah ini mengetahui,” tandasnya. (Murgap)
