Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.,H., M.,H., Terangkan Status Hukum Biaya Haji dan Kuota Haji Hak Dari Jamaah Haji Bukan Sama Sekali Urusannya dengan Keuangan Negara

Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.,H., M.,H.,
Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.,H., M.,H.,

Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar acara sidang lanjutan perkara eks Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut yang didakwa merugikan keuangan negara mencapai Rp622.090.207.166,41 dengan terdakwa mantan Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba di ruang Wirjono Projodikoro 2, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Selasa (17/11/2026).

JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023 hingga 2024 mengatakan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah Rp622.090.207.166,41. JPU menyebutkan, jumlah tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 pada Kementerian
Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).

Menurut JPU, Gus Yaqut diduga menjalankan aksinya bersama-sama dengan eks staf khususnya (stafsus), Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; dan Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba. Disebutkan, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) mereka berupa melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu.

Selain itu, dalam pengisian juga tidak berdasarkan mekanisme masa tunggu yang berlaku. Dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus PIHK, disertai dengan penerimaan fee percepatan dari para jemaah, serta mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50% tanpa landasan kajian teknis.

Dari jumlah tersebut, JPU menduga memperkaya Gus Yaqut sebesar USD271.500. Selain itu, perbuatan tersebut juga memperkaya 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sejumlah Rp478.173.058.166,41 serta Koperasi Perahu sejumlah USD26.500.

Agenda sidang kaki ini, tim Kuasa Hukum terdakwa mantan Ketum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba, menghadirkan 3 (tiga) Ahli yakni Prof. Dr. Eva selaku Ahli Hukum Pidana, Prof. Dr. Rouli Anita Velentina selaku Ahli Hukum Perdata dan Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.,H., M.,H., selaku Ahli Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, JPU dan tim Kuasa Hukum terdakwa. Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.,H., M.,H., selaku Ahli Hukum Administrasi Negara mengatakan, sebenarnya kuota haji itu adalah haknya jamaah haji.

“Ketika kemudian jamaah haji memperolehnya dan ingin melakukan kegiatan jamaah haji ya dengan kuota,” ujar Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.,H., M.,H., kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara sidang ini.

Menurutnya, kuota haji maupun biaya yang kemudian diikuti dengan niat biaya ibadah haji hakekatnya sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban dari jamaah haji itu sendiri. “Kemenag RI hanya sebagai regulator saja dan itu tidak digunakan oleh jamaah haji untuk jualan tapi betul-betul memang seperlunya untuk jamaah haji,” tegasnya.

Ia mengharapkan dengan keterangan yang telah ia sampaikan di muka persidangan memberi penjelasan kembali lagi status hukumnya dari biaya haji dan kuota haji adalah hak dari jamaah haji sendiri dan itu adalah merupakan dana titipan jamaah haji. “Jadi bukan sama sekali urusannya dengan keuangan negara,” jelasnya.

Ia menerangkan kalau uang titipan haji itu dianggap keuangan negara, akhirnya terkesan negara lagi jualan kepada jamaah haji. “Padahal, ini kan nirlaba dan tidak ada sama sekali pendapatan negara dari haji dan tidak boleh ada,” ungkapnya.

“Di Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji,” tandasnya. (Murgap)

Tags: