Memaknai Struktur Pasar Dalam Konsep Ekonomi dan Hukum

 

Oleh :

Dr. Wirawan B. Ilyas, CPA., BKP

Akuntan Forensik, Advokat, Akademisi

Pengantar

Globalisasi ekonomi membuka peluang pasar bagi Indonesia, asal korporasi baik swasta maupun badan usaha milik negara berbenah diri melakukan penguatan dan penajaman strategi bisnis dan tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance) seiring dengan perubahan lingkungan. Berbagai regulasi pemerintah agar kondusif dengan perubahan lingkungan dan berkepastian hukum dalam upaya memenangkan persaingan global tersebut.

Outward looking strategy harus didasari pada penguatan struktur pasar dalam negeri yang fokus pada substitusi impor dalam jangka pendek sambil memperkuat industri berorientasi ekspor. Kedua strategi tersebut akan berdampak terhadap penghematan dan peningkatan devisa dan sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional. Segmen pasar domestik atas produk substitusi impor sangat besar mengingat populasi penduduk sekitar 280 juta orang.

Jika mampu memenuhi pasar domestik tersebut akan menimbulkan skala produksi besar (economies of scale), sehingga efisiensi produksi dapat diwujudkan. Begitu pula panetrasi pasar ekspor, tanpa economies of scale sulit bagi pelaku usaha domestik menembus pasar ekspor.

Untuk itu kita butuh keberadaan korporasi raksasa dalam menghadapi pasar global. Kepastian hukum domestik merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan economies of scale.

Hukum Ekonomi dan Bisnis

Diskursus persinggungan 2 (dua) bidang ilmu yakni hukum dan ekonomi, tampaknya menjadi persoalan yang tidak pernah usai ketika maknanya ditujukan pada tujuan memajukan kesejahteraan umum yang dituliskan dalam konstitusi (Pembukaan Undang-Undang (UUD) 1945). Ihwal kesejahteraan, dikatakan Hatta sebagai kemakmuran masyarakat (bukan kemakmuran orang seorang), dan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar usaha kekeluargaan.

Karenanya, cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai negara. Kalau tidak, akan jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya (IDG Palguna, 2019).

Makna ini membuktikan eratnya persoalan ekonomi dan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan. Bahkan keinginan kuat menggabungkan ilmu hukum dan ilmu ekonomi dalam mindset akademik, terus digagas oleh para pemikir hukum ekonomi dan bisnis agar dapat diwujudkan dalam menata kebijakan ekonomi kekinian.

Disadari, bahwa menuangkan gagasan dengan memberi batasan (parameter) pada sisi persoalan Hukum Ekonomi, tidak mudah. Setidaknya, gagasan dengan dua parameter berikut, patut menjadi diskursus untuk mematangkan persoalan yang dimaui kalangan akademik yakni : Pemahaman makna ekonomi dalam dua kategori, makro dan mikro, serta batasan makna ekonomi makro dan ekonomi mikro, yang dapat dipahami dalam konteks pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman politik hukum sebagai arah kebijakan negara mengatur ekonomi, tidak semata dalam wujud perundang-undangan melainkan sebagai hukum yang hidup di masyarakat (living law).
Perumusan hukum terhadap persinggungan dua kepentingan tersebut (hukum dan ekonomi) menjadi pilihan yang harus diwujudkan, tentu dengan berpedoman pada dua teori hukum, pertama, teori John Stuart Mill, dengan teori the greatest good for the greatest number – tindakan yang menghasilkan kebahagiaan (utilitas) terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

Kedua, teori Rousseau bahwa hukum adalah wujud kemauan dan kepentingan umum yang hidup teratur dalam sistem politik negara (Bernard L Tanya, 2010).
Pentingnya pemaknaan hukum ekonomi dan bisnis secara tepat merupakan tantangan kekinian dalam era globalisasi yang penuh dengan ketidakpastian disatu sisi, dan peluang bisnis yang semakin luas tanpa batas teritorial bagi pelaku usaha domestik dan sebaliknya juga bagi pelaku usaha mancanegara.

Untuk itu, hukum harus mampu berperan memberi kepastian dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu hukum ekonomi yang relevan dengan globalisasi kekinian yakni pemahaman struktur pasar yang tepat dari sisi ekonomi maupun hukum, sehingga adanya kepastian hukum dalam berbisnis.

Struktur Pasar

Pasar terdiri dari seluruh perusahaan dan individu sebagai pelaku ekonomi pembeli dan penjual suatu produk atau jasa tertentu. Secara umum pasar dibagi menjadi 4 (empat) struktur, yakni :
Pasar persaingan sempurna (perfect competition); Monopoli (monopoly);
Persaingan monopolistik (monopolistic competition); dan Oligopoli.

Dari ke empat struktur tersebut secara ekstrim hanya terdapat dua, yakni pasar persaingan sempurna dan monopoli, sedangkan persaingan monopolistik dan oligopoli berada diantara kedua ekstrim tersebut, sehingga untuk memudahkan pembahasan penulis membatasi pada kedua bentuk ekstrim tersebut. Persaingan sempurna dimana jumlah perusahaan begitu banyak dan kemampuan setiap perusahaan sangat kecil untuk dapat mempengaruhi harga pasar, sehingga masing-masing perusahaan harus berusaha melakukan cost efficiency dan strategi bisnis yang tepat agar mampu memperoleh laba dan cash flow untuk bertahan di pasar, karena faktor harga sudah merupakan domainnya pasar.

Karakteristik pasar persaingan sempurna antara lain : Homogeneous Product, semua perusahaan yang ada dalam pasar tersebut memproduksi barang yang homogen (sejenis/identik);
Perfect Knowledge, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan dan informasi sempurna; Small Relatively Output, output sebuah perusahaan dalam pasar secara keseluruhan relatif kecil dibandingkan dengan output secara keseluruhan; Price Taker, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar;
Free Entry and Exit, semua perusahaan bebas masuk dan keluar dari pasar

Berdasarkan karakteristik tersebut, pasar persaingan sempurna memiliki manfaat positif bagi masyarakat konsumen, yakni memberikan tingkat kemakmuran atau utilitas yang maksimum. Hal ini sejalan dengan konsep economics analysis of law dari Richard Posner, bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat yang maksimum bagi masyarakat. Hukum adalah untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum.

Di samping memberikan manfaat positif bagi masyarakat, pasar persaingan sempurna memiliki kelemahan, yakni dalam dunia nyata asumsi-asumsi yang melekat pada pasar persaingan sempurna mustahil terwujud, karena produsen dan konsumen dibatasi oleh dimensi waktu dan tempat, yang menyebabkan perpindahan faktor produksi dan pengumpulan informasi membutuhkan biaya. Di samping itu, pasar persaingan sempurna sangat menekankan pada efisiensi, yang bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia sulit diwujudkan karena umumnya industrinya berada pada tahap awal perkembangan atau infant industry (Pratama Raharja, 2008).

Ekstrim atau kebalikan dari pasar persaingan sempurna yaitu monopoli, dalam pasar hanya ada penjual atau produsen tunggal dari suatu produk yang tidak mempunyai produk substitusi. Produk yang dihasilkan bersifat unik, sehingga perusahaan lain tidak dapat masuk kedalam industri karena adanya technical barriers to entry.

Perusahaan mempunyai kendali signifikan terhadap harga. Perusahaan tidak memiliki pesaing karena hambatan/kendala teknis seperti perusahaan memiliki ilmu dan teknologi khusus dan unik, sehingga memungkinkan berproduksi secara efisien.

Perusahaan memiliki kontrol yang kuat terhadap sumber faktor-faktor produksi, baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Di samping hambatan teknis juga bisa karena adanya hambatan legalitas (legal barriers to entry), seperti Undang-Undang (UU) khusus yaitu hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertentu yang diizinkan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau penunjukan agen tunggal dari produsen diluar negeri.

Bentuk hambatan lain adanya hak paten yang dimiliki sehingga monopoli yang terjadi berdasarkan hukum, secara teori dalam pasar monopoli, produsen mampu berproduksi dengan economies of scale, sehingga manfaat atas tingkat efisiensi yang tinggi berakibat harga jual menjadi murah. Jadi struktur pasar monopoli seharusnya memberikan dampak terhadap tingkat kemakmuran pada masyarakat, karena adanya economies of scale.

Jika dalam prakteknya terdapat sebaliknya, maka fungsi pengawasan pemerintah yang tidak berjalan.
Pelaku usaha pada pasar persaingan sempurna akan berusaha memenangkan persaingan dengan strategi marketing yang efektif dan didukung fungsi riset dan pengembangan yang berkelanjutan sehingga efisiensi dan kualitas produk berjalan seiring yang berdampak terhadap perluasan pangsa pasar. Dengan volume penjualan yang semakin besar maka tingkat laba semakin besar pula.

Simpulan

Terminologi yang digunakan dalam hukum yaitu persaingan sehat dan larangan praktek monopoli yang tidak sehat, artinya jika monopoli itu sehat, dalam arti mampu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan proses bisnis lainnya, sehingga harga jual produk menjadi murah karena adanya economics of scale justru menguntungkan masyarakat luas dan mampu bersaing dalam tataran global. Artinya, struktur pasar monopoli yang demikian membawa manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Perusahaan yang tumbuh kembang dikelola secara profesional yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang tepat akan memberikan trickle down effect terhadap industri ikutan lainnya. Justru persaingan usaha dan monopoli yang demikian sesungguhnya diharapkan.

Selama tidak terdapat perjanjian yang dilakukan antar pelaku usaha terkait materi perjanjian yang dilarang, persaingan usaha merupakan hal yang wajar dalam dunia bisnis. Dari perspektif efisiensi karena adanya economics of scale, seharusnya PLN memperoleh laba dan cash flow yang signifikan.

Karena berada pada pasar monopoli yang mampu berproduksi dalam skala besar, juga produknya berada pada tahap yang mapan, bukan lagi infant industry atau dengan kata lain mampu memberikan harga yang murah kepada masyarakat atau mampu menggunakan saldo laba untuk pengembangan berbagai produk untuk masyarakat luas dalam upaya meningkatkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Jadi selama persaingan usaha itu sehat dan monopoli terjadi karena hukum dan kemampuan manajemen dan teknologi, maka hal demikian dapat dibenarkan dalam lingkungan bisnis dan struktur pasar yang sehat dalam menghadapi persaingan global kekinian.****

Tags: