Kuasa Hukum Terdakwa Direktur P2 DJBC Rizal, Dr. Soesilo Aribowo, S.,H., M.,H., Tegaskan Putusan Vonis Majelis Hakim Sumir Tidak Ada Alat Bukti yang Tajam yang Bisa Dituduhkan kepada Kliennya

Jakarta, Madina Line.Com – Tok! Akhirnya, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Rizal, divonis 9 tahun hukuman penjara dalam kasus suap dan gratifikasi dari PT Blueray Cargo di ruang Kusuma Atmadja 3, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Kamis (12/11/2026).

Hakim menilai Rizal secara sah bersalah telah menerima suap dan gratifikasi dari PT Blueray Cargo. “Menyatakan terdakwa Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbarengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan turut serta melakukan perbarengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua,” kata hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Kamis (12/11/2026).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu selama 9 tahun,” lanjut hakim.

Hakim juga menjatuhkan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Selain itu, hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp15,7 miliar.

“Menjatuhkan pidana tambahan pada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 15.700.000.000,00,” ujar hakim.

Jika Rizal tidak mampu membayarnya, harta benda miliknya dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

“Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” jelas hakim.

Hal yang memberatkan Rizal ialah perbuatannya bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Hakim juga menyebut perbuatan Rizal telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Bea dan Cukai pada khususnya dan Kemenkeu RI pada umumnya.

Sementara tu, hal meringankan ialah Rizal belum pernah dipidana, mempunyai keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, sudah mengabdi kepada negara sebagai PNS sekitar 27 tahun, dan mempunyai prestasi. Sebelumnya, Rizal dituntut 11,5 tahun penjara oleh jaksa terkait kasus suap dan gratifikasi PT Blueray Cargo.

Rizal juga dituntut membayar denda sejumlah Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 15,7 miliar subsider 4 tahun kurungan. Rizal dituntut bersama dua terdakwa lainnya yakni Sisprian Subiaksono selaku Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Intelijen Direktorat P2 DJBC dan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kepabeanan I Direktorat P2. Untuk Sisprian, jaksa menuntutnya dengan hukuman 10 tahun penjara, denda sejumlah Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 7,4 miliar, SGD 150.000 dan USD 10.000 subsider 3 tahun kurungan.

Sementara itu, untuk Orlando, jaksa menuntutnya dengan 7,5 tahun penjara, denda sejumlah Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 5.566.221.515 (5,5 miliar) subsider 1 tahun kurungan. Jaksa meyakini para terdakwa terbukti menerima uang, barang mewah, dan fasilitas hiburan terkait pengawasan di kepabeanan.

Adapun 3 (tiga) pihak Blueray Cargo telah dijatuhi vonis oleh hakim, pertama, John Field: 3 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 300 juta subsider 100 hari pidana kurungan; Kedua, ⁠Deddy Kurniawan Sukolo: 2,5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 200 juta subsider 80 hari pidana kurungan dan ketiga, ⁠Andri hukuman 2,5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 200 juta subsider 80 hari pidana kurungan.

Adapun satu terdakwa lainnya, Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC masih menjalani sidang. Kemudian masih ada juga 2 (dua) tersangka lainnya dalam perkara ini, yakni Gatot Heroe selaku Kepala Pengawasan dan Pelayanan Ditjen BC Wilayah Kediri dan Ahmad Dedi selaku pegawai Ditjen BC Kemenkeu RI yang masih berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi putusan Majelis Hakim tersebut, Kuasa Hukum terdakwa Direktur P2 DJBC Rizal, Dr. Soesilo Aribowo, S.,H., M.,H., mengatakan, pihaknya melihat untuk penegakan hukum untuk Tipikor sangat mendukung. “Tapi harus mempertimbangkan hal-hal dengan cermat. Seperti contoh ini kan surat dakwaan dan tuntutan jaksa di Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor Nomor 31 tahun 1999 . Artinya, ada penerimaan suap. Kalau kita lihat di fakta persidangan tidak ada alat bukti yang tajam yang terlihat jelas, bahwa terdakwa Rizal menerima uang yang sebanyak 7 (tujuh) kali, sehingga Rp2 miliar per pemberian itu menjadi Rp14 miliar,” ujar Dr. Soesilo Aribowo, S.,H., M.,H., kepada wartawan ketika ditemui saat jumpa pers usai acara sidang ini.

Menurutnya, ini pengakuan dari salah satu anak buah. “Tidak ada alat bukti lain yang menunjukan katakanlah pemberi juga menyampaikan itu sudah diberikan tapi tidak pernah memberikan langsung kepada terdakwa Rizal melalui anak buah. Sekarang anak buah kepada terdakwa Rizal ini tidak ada alat bukti tajam untuk bisa, bahwa terdakwa Rizal menerima uang suap dan uang suap itu sudah diterima oleh terdakwa Rizal dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga muncul Rp14 miliar ,” ungkap Dr. Soesilo Aribowo, S.,H., M.,H., dari kantor law firm KHSA and Partner yang beralamat di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan (Jaksel) ini.

“Tetapi ada temuan-temuan kan di dalam beberapa amar putusan Majelis Hakim, uang yang mana dan uang apa lagi?” tanyanya.

Ia menilai itu harus dibuktikan juga oleh Majelis Hakim. “Kita tidak terang selalu begitu. Karena putusan Majelis Hakim ini sumir menurut saya, maka seharusnya ini tidak bisa ditarik menjadi suatu alat bukti. Itu mengenai suap, itu yang pertama,” katanya.

Kemudian kedua, sambungnya, lebih lucu lagi mengenai gratifikasi Pasal 12 huruf B UU Pemberantasan Tipikor Nomor 31 tahun 1999. “Itu kan pemberian-pemberian itu diberikan kepada, ini menurut pengakuan ya, satu institusi atau bagian dari institusi tapi kepada seseorang diberikan, dua orang diberikan dan ketiga orang diberikan pada institusi. Bagaimana bisa menghitung itu yang diterima itu Rp1,7 miliar diberikan kepada terdakwa Rizal. Ini kan sangat luar biasa. Jadi pembuktian-pembuktian semacam ini, kita sedih sebenarnya,” sesalnya.

Ia menilai dalam pertimbangan pada putusan vonis Majelis Hakim kepada kliennya (terdakwa Rizal), tidak ada alat bukti yang terang benderang. “Kalau mau jujur kita ngomong di dalam persidangan pun tidak ada barang bukti yang terang benderang,” ucapnya.

Ia menegaskan, seharusnya kalau hal-hal demikian tidak perlu terjadi perbuatan-perbuatan pertimbangan putusan Majelis Hakim yang seperti ini. “Kita sangat menghormati putusan Majelis Hakim, makanya kita pikirkan, apakah akan melakukan upaya banding, kita akan berdiskusi dengan terdakwa Rizal,” ucapnya.

Ia melihat putusan vonis Majelis Hakim sumir tidak ada alat bukti yang tajam yang bisa dituduhkan kepada terdakwa Rizal secara jelas. Pada akhir sidang ini, Majelis Hakim memberikan 3 (tiga) opsi langkah upaya hukum kepada terdakwa Rizal atas putusan vonis Majelis Hakim yang sudah dibacakan di ruang sidang sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

Ketiga opsi tersebut yaitu pikir-pikir, banding dan grasi. Dr. Soesilo Aribowo, S.,H., M.,H., menerangkan, grasi itu kan pengampunan yang diajukan kepada Presiden Republik Indonesia (RI). “Kita diskusi dulu lah dengan terdakwa Rizal. Artinya kalau sudah tidak ada upaya hukum sudah inchraat (berkekuatan hukum tetap), kita minta keringanan dalam bentuk grasi,” tandasnya. (Murgap)