“Mundur Bukan Berarti Selesai : Pengunduran Diri Wapres Gibran Harus Diuji Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Konstitusional.”

Oleh :

Rudy Marjono, S.,H.,
Praktisi Hukum
RM & PARTNERS LAW OFFICE

Menyikapi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), saya memandang, bahwa peristiwa ketatanegaraan ini tidak boleh disederhanakan hanya sebagai persoalan penyerahan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Dalam perspektif hukum tata negara, pengunduran diri seorang pejabat negara setingkat Wapres RI bukanlah peristiwa administratif biasa. Jabatan Wapres RI merupakan jabatan konstitusional yang memperoleh legitimasi melalui proses pemilihan umum dan memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, pernyataan berhenti atas kehendak sendiri memang harus dihormati sebagai hak pribadi, tetapi konsekuensi hukum dari pernyataan tersebut wajib ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pertama, surat pengunduran diri bukan satu-satunya persoalan hukum yang harus diselesaikan.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur, bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wapres RI, MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres RI dari 2 (dua) calon yang diusulkan Presiden RI dalam waktu paling lambat 60 hari.

Artinya, harus ada kejelasan mengenai status hukum pengunduran diri tersebut, kapan kekosongan jabatan dinyatakan terjadi, serta bagaimana proses konstitusional selanjutnya dijalankan. Jangan sampai negara hanya berhenti pada formalitas penerimaan surat, sementara kepastian hukum mengenai status jabatan dan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan justru tidak memperoleh penjelasan yang memadai.

Kedua, MPR RI harus menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara bertanggung jawab.

Ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3  (Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana telah diubah, mengatur mekanisme pemilihan dan pelantikan Wapres RI apabila terjadi kekosongan jabatan.

Dengan demikian, MPR  RI tidak cukup hanya menerima atau mengumumkan adanya surat pengunduran diri. MPR RI harus memastikan tindak lanjut ketatanegaraan dilaksanakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, termasuk proses pengusulan dua calon oleh Presiden RI, pemilihan, penetapan, dan pelantikan Wapres RI pengganti.

Ketiga, jangan sampai pengunduran diri menjadi instrumen untuk menghindari persoalan hukum dan pertanggungjawaban konstitusional.

Ini merupakan aspek yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian serius.

Pengunduran diri secara sukarela dan mekanisme pemberhentian melalui pemakzulan merupakan dua mekanisme hukum yang berbeda.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wapres RI melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR RI, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR RI.

Apabila sebelum proses tersebut selesai seorang Wapres RI menyatakan mengundurkan diri, tentu harus dibedakan antara berakhirnya jabatan dengan penyelesaian persoalan hukum yang menjadi latar belakang polemik. Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi bahwa dengan menyerahkan surat pengunduran diri, seluruh persoalan yang sebelumnya dipersoalkan publik secara otomatis dianggap selesai.

Sebab, pengunduran diri dari jabatan tidak dengan sendirinya menghapus persoalan hukum yang mungkin masih memerlukan klarifikasi, pengujian, atau pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat, publik berhak memperoleh transparansi dan kepastian hukum.

Dalam negara hukum, setiap peristiwa ketatanegaraan yang menyangkut jabatan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui dasar hukum, prosedur, dan konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri tersebut.

Hal ini penting agar tidak muncul preseden ketatanegaraan yang menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.  Saya berpandangan, persoalan ini bukan semata-mata tentang Gibran Rakabuming Raka sebagai individu, melainkan tentang bagaimana konstitusi ditegakkan dan bagaimana institusi negara menjalankan kewenangannya.

Sebagai praktisi hukum, saya menegaskan, bahwa pengunduran diri Wapres RI harus dihormati sepanjang merupakan kehendak yang bebas dan sah. Namun, penghormatan terhadap kehendak pribadi tidak boleh mengesampingkan kewajiban negara untuk memastikan seluruh konsekuensi hukumnya berjalan sesuai konstitusi.

Jabatan Wapres RI bukan jabatan privat yang akibat hukumnya cukup diselesaikan melalui surat pengunduran diri. Ada dimensi legitimasi demokratis, kepastian hukum, tanggung jawab konstitusional, serta keberlangsungan pemerintahan yang harus dijaga.

Konstitusi tidak boleh berhenti pada formalitas selembar surat. Konstitusi harus hadir dalam setiap proses, keputusan, dan konsekuensi hukum yang timbul dari peristiwa ketatanegaraan.

Negara hukum tidak boleh dibangun atas dasar kepentingan politik sesaat, melainkan harus berdiri di atas supremasi konstitusi dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Demikian pandangan hukum ini saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual seorang praktisi hukum terhadap penegakan hukum dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia.****