Kuasa Hukum PT Aneka Darma Persada dan CV Kurnia Sejahtera, Yakob Rihwanto, S.,H., M.,H., Ajukan PKPU kepada PT Yasa Patria Perkasa (YPP)

Jakarta, Madina Line.Com – Kuasa Hukum PT Aneka Darma Persada dan CV Kurnia Sejahtera, Yakob Rihwanto, S.,H., M.,H., sebagai pihak pemohon mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan Nomor Perkara 322/Pdt.Sus/1026/ PN.Jakpus kepada pihak termohon PT Yasa Patria Perkasa (YPP), di ruang Soebekti 2, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jalan Bungur, Kemayoran, Kamis (11/11/2026).

“Hari ini kita sidang PKPU dengan termohon PT YPP. PT YPP dimohon PKPU oleh kami dari Kantor Hukum yang mewakili, pertama, krediturnya adalah PT Aneka Darma Persada dan CV Kurnia Sejahtera. Permohonan PKPU ini kita ajukan atas gugatan utang yang dilakukan oleh PT YPP terhadap klien kami yang sudah jatuh tempo. Utang tersebut timbul karena adanya proyek pekerjaan berupa jalan layang yang ada di kota Magelang,” ujar Yakob Rihwanto, S.,H., M.,H., kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara sidang ini.

Ia menerangkan, proyek tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT YPP. “Namun demikian, atas pekerjaan-pekerjaan tersebut PT YPP telah melakukan pengambilan barang kepada klien kami berupa material beton. Material beton itu dimulai dari Public Officer (PO). Kemudian, ada pembayaran invoice, dan ketika jatuh tempo ternyata PT YPP ini belum mampu untuk mengembalikan atau membayar semua tagihan yang ada klien kami, sehingga klien kami menderita kerugian sebesar Rp4 miliar yaitu yang dialami oleh PT Aneka Darma Persada dan sekitar CV Kurnia Sejahtera Rp2,5 miliar. Totalnya kurang lebih Rp6,5 miliar mendekati Rp7 miliar,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, karena pihaknya sudah melakukan penagihan secara formal melalui surat dan sudah dilakukan somasi maupun teguran kepada PT YPP, namun PT YPP menjanjikan untuk mengakui utang tersebut tapi menjanjikan untuk melakukan pembayaran secara tempo. “Karena waktu itu yang dijanjikan untuk secara tempo itu tidak meyakinkan klien kami, kami menolak atas apa yang dijanjikan oleh PT YPP,” urainya.

“Dengan demikian, bahwa utang yang telah jatuh tempo tersebut menjadi persoalan hukum yang masuk ke ranah PKPU. Oleh karena itu, kami dari PT Aneka Darma Persada maupun CV Kurnia Sejahtera ini mengajukan PKPU yang tertuang di Pengadilan Niaga pada PN Jakpus ini yang tertuang dalam Nomor Perkara 322/Pdt.Sus/1026/ PN.Jakpus,” terangnya.

Ia menceritakan kronologis awal perkara ini ada sejak akhir tahun 2025. “Hari ini sudah sidang yang ketiga. Tapi karena tadi pihak termohon belum bisa melengkapi legal standing, maka masih dilakukan penundaan kelengkapan legal standing dari PT YPP,” papanya.

“Dengan adanya permohonan PKPU ini, kita berharap, bahwa PT YPP tidak melakukan semacam kebiasaan melakukan penundaan pembayaran karena menurut hemat kami, sepanjang tahun-tahun terakhir ini banyak perkara perdata di PN Jakarta Selatan (Jaksel) dan di PN Jakpus itu perkara PKPU dan ada di PN Kalimantan Timur (Kaltim), juga ada perkara PT YPP,” terangnya.

Oleh karena itu, sambungnya, ini preseden buruk, bahwa sebenarnya PT YPP ini adalah perusahaan yang bagus yang mengerjakan khususnya jalan layang. “Kemudian, ketika bekerjasama dengan vendor-vendor yang lain, mengambil suatu barang tanpa melunasi, ini kan menjadi preseden buruk bagi PT YPP.,” katanya

Oleh karena itu, sambungnya, semoga dengan diajukan PKPU ini menjadi jera dari PT YPP. “Harapannya bisa dikembalikan utangnya. Kalau memang nanti ini diputus, maka kreditur-kreditur lain bisa ikut bergabung untuk melakukan penagihan, melakukan pendaftaran, sehingga bergabung untuk menjadi kreditur di perkara kami dengan PT YPP ini,” ucapnya.

“Saya pikir perkara ini kan seperti yang saya jelaskan, bahwa PT YPP ini adalah perusahaan yang bagus. Likuiditasnya juga bagus. Sudah banyak mengerjakan proyek-proyek. Pastinya dari perbankan sendiri ada kredit-kredit yang bekerjasama dengan PT YPP,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perkara yang sama yang berkenaan dengan proyek jalan layang ini sekitar 36 atau 26 kreditur yang memang belum terbayarkan dalam perkara tersebut, sehingga sebetulnya dengan adanya penyerahan proyek yang sudah selesai ini tidak boleh ada vendor-vendor yang terdapat tunggakan utang tersebut. “Oleh karena itu, dengan adanya permohonan PKPU ini supaya PT YPP menjadi koreksi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang berlanjut yang sama seperti yang dialaminya,” tuturnya.

“Secara formal, bahwa termohon diberikan kesempatan untuk melengkapi akte-akte yang memang ada aslinya atau kurang lengkap,” tegasnya.

Agenda sidang selanjutnya, PT YPP untuk melengkapi akte-akte yang belum bisa ditunjukan di muka persidangan. “Dokumen yang belum bisa ditunjukan oleh PT YPP antara 1 (satu) atau 2 (dua) karena sebelum legal standing ini terpenuhi di muka persidangan, belum bisa masuk ke pokok perkara,” tandasnya. (Murgap)