Kuasa Hukum Terdakwa Mantan Kepala Kantor Imigrasi Jakpus dan Jakbar Ronald Arman Abdullah, Thomson Situngkir, S.,H., Bacakan Nota Perlawanan, Dakwaan JPU Masih Kabur

Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar acara sidang lanjutan perkara kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim di ruang Kusuma Atmadja 3, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Kamis (05/11/2026).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Silmy Karim dan 7 (tujuh) pejabat Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi pada Kamis (04/06/2026), setelah menetapkan mereka sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Ketujuh tersangka lainnya yakni Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi periode 2024 hingga 2025 Saffar Muhammad Godam; Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Imigrasi Jawa Barat (Jabar) sekaligus mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra; Kepala Sub Direktorat Jenderal (Kasubdit) Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo; mantan Kepala Kantor (Kakan) Imigrasi Jakpus periode 2024 hingga 2025 dan Kakan Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar) periode 2025 hingga 2026 Ronald Arman Abdullah; Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Juniadi Sri Priambudi; serta Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah.

Dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Ditjen Imigrasi, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi 2023 hingga 2024 Silmy Karim bersama sejumlah pejabat lainnya diduga sengaja mempersulit permohonan yang masuk demi meraup keuntungan pribadi. Praktik tersebut melibatkan Jaya Saputra yang diduga menjadi perpanjangan tangan Silmy untuk memerintahkan Tessar Bayu Setyaji serta Bagus Bramantyo memungut biaya tambahan.

Mengusung modus “setiap klik ada harganya”, Gusti Bernardiansyah kemudian bertugas menampung aliran dana ilegal tersebut melalui berbagai rekening nominee dari biro jasa maupun WNA terkait. Selama kurun 2022 hingga 2026, total aliran dana gelap yang berhasil dikantongi para oknum di Ditjen Imigrasi/Kementerian Imipas ditaksir mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.

Dana yang diterima baik secara tunai, transfer, maupun lewat perantara ini rutin dibagikan setiap hari Jum’at. Khusus untuk Silmy Karim, ia disebut-sebut menikmati jatah bagian tetap sebesar Rp100 juta setiap minggunya.

Untuk mengelabui jejak pembagian uang haram tersebut, para tersangka diduga menggunakan sandi khusus, salah satunya istilah “malaikat” untuk mendistribusikan dana kepada para pejabat tinggi di Ditjen Imigrasi/Kementerian Imipas. Aliran dana rasuah itu diduga dialirkan untuk keperluan pribadi, pembelian aset, hingga modal usaha, termasuk mendirikan perusahaan towing sebagai kedok untuk menyamarkan asal-usul uang.

Akibat perbuatan tersebut, Silmy bersama tujuh tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto (Jo). UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Agenda sidang kali ini, tim Kuasa Hukum terdakwa mantan Kakan Imigrasi Jakpus periode 2024 hingga 2025 dan Kakan Imigrasi Jakbar periode 2025 hingga 2026 Ronald Arman Abdullah membacakan Nota Perlawanan (Eksepsi) di hadapan Majelis Hakim, JPU dan tim Kuasa Hukum terdakwa.

Kuasa Hukum terdakwa mantan Kakan Imigrasi Jakpus periode 2024 hingga 2025 dan Kakan Imigrasi Jakbar periode 2025 hingga 2026 Ronald Arman Abdullah, Thomson Situngkir, S.,H., mengatakan, pada intinya adalah dalam dakwaan JPU terbukti beberapa point-point yang disampaikan ada 3 (tiga) yakni pertama, di dalam dakwaan dinyatakan di situ, bahwa alamat kantor Imigrasi Jakbar itu RT08/RW07. “Padahal, faktanya RT09/RW07. Itu jelas secara locus delicti (delik lokasi) sudah terpenuhi unsurnya tidak cermat,” ujar Thomson Situngkir, S.,H., kepada wartawan saat ditemui usai acara sidang ini.

Kedua, sambungnya, terkait mengenai kurun waktu dalam dakwaan JPU tahun 2021 hingga 2026, dalam Pasal 127 KUHP dinyatakan begitu. “Sedangkan, KUHP baru yang berlaku tanggal 02 Januari 2026. Artinya, dakwaan yang dilakukan sebelum tahun 2026 itu tidak bisa dimasukan di dalam dakwaan. Makanya ini bertentangan dengan Pasak 75 ayat 2 huruf B tentang cermatnya di dalam membuat dakwaan. Ifu penting, sehingga menurut saya, ini perlu dicermati dan diperiksa baik-baik oleh Majelis Hakim. Harapan saya begitu,” terang Thomson Situngkir, S.,H., dari Kantor Law Firm Thomson Situngkir dan Rekan yang beralamat di Jakarta ini.

Ia menjelaskan, terkait ada beberapa barang yang disita oleh JPU milik kliennya (terdakwa Ronald Arman Abdullah) terkait emas, emas itu memang didapatkan dibeli pada saat kliennya bertugas di Den Haag, Belanda. “Terdakwa Ronald mengumpulkan gaji-gajinya untuk membeli emas. Jadi itu bukan seperti yang digambarkan, bahwa itu ada 200 gram emas. Itu terpisah. Jadi tidak langsung ada satu batang 200 gram emas. Ada yang 5 gram, lalu ada yang 10 gram emas. Ini faktanya,” tegasnya.

Ia menerangkan, ini tidak seperti gambaran yang ada di media, bahwa ini ada emas. “Ini ada yang 10 gram, ada yang 5 gram, sehingga ditotalkan semua kurang lebih seberat 200 gram,” katanya.

Ia menilai dakwaan JPU kepada terdakwa Ronald Arman Abdullah kabur soal dugaan pemerasan dan gratifikasi. “Makanya saya jabarkan seperti tadi. Tidak mungkin UU tentang KUHP yang berlaku tahun 2026 tanggal 2 Januari tetapi mempidanakan perkara sebelum itu,” pungkasnya.

Menurutnya, tidak mungkin kan. “Makanya, saya rasa ini kita lihat tidak terbantahkan. Faktanya itu, pada tahun 2021 hingga 2026, yang di Den Haag, itu sebelum KUHP yang baru itu berlaku, kok di dalam dakwaan JPU, pasal di bawah tahun 2026?” tanyanya.

Ia mengatakan, itu satu ketidakcermatannya JPU dalam menyusun dakwaannya. “Ini sebagai bentuk kimunikasi saya dengan Majelis Hakim. Biar dia tahu. Ada yang disebut dengan Zonder dan Gaver. Gaver itu penerima. Zondernya adalah pemberi. Mana pemberinya?” tanyanya lagi.

“Kalau equal before the law (di mata hukum semua sama) semua harus kena, mana pemberinya? Ada gak? Kalau disebut pemerasan, berarti dia korban. Kok korban bisa sampai 5 tahun?” tanyanya heran.

Dikatakannya, kalau dia merasa korban atau dia merasa diuntungkan. “Dia Biro Jasa nih merasa diuntungkan gak dia? Kok bisa sampai 5 tahun. Berarti kan merasa enak, kan begitu,” ucapnya.

Artinya, imbuhnya, kalau begitu, kalau dia katakan pemerasan, siapa pelakunya dan siapa yang menjadi korban. “Apakah korban itu sebagai orang yang menerima keuntungan juga. Karena kan dia Biro Jasa memberikan pelayanan kepada kliennya, misalnya orang asing. Artinya, ada tarif di sana. Bisa dikatagorikan korban?” tanyanya lagi.

Ia mengharapkan semoga Majelis Hakim membaca dengan baik Nota Perlawanannya dan bisa mengabulkan dalam putusan sela terkait dengan Nota Perlawanannya. (Murgap)