Syahroni
Jakarta, Madina Line.Com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar acara Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia dengan mengambil tema “Merawat Persatuan dengan Pembangunan” yang digelar sselama 3 hari sejak Senin siang (05/09/2022) hingga Rabu malam (07/09/2022) di Hotel Redtop, Jakarta.
Tampak hadir dalam acara ini yakni Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPP Kabupaten Banyuwangi, Syahroni. Ia mengatakan, untuk persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dari seluruh lembaga komponen Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga ke akar ranting akan selalu mengadakan konsolidasi partai.
“Dalam rangka untuk mensolidkan dan memperkuat posisi dalam persiapan Pemilu 2024 kita siap,” ujar Syahroni kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui di sela-sela acara ini.
Dikatakannya, dari 33 provinsi yang hadir pada acara hari ini dari seluruh Anggota Fraksi DPRD Kabupaten, Kota dan Provinsi se-Indonesia, ada 905 (sembilan ratus lima) orang yang hadir pada hari ini. “Artinya, posisi PPP pada hari ini masih cukup kuat dan bagus dalam rangka menyongsong Pemilu 2024,” terangnya.
“Insya Allah, dengan komitmen Pemilu 2024, kita komitmen bersama meningkatkan dan menambah suara dan kursi Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Kabupaten dan Kota akan bertambah,” jelasnya.
Ia menargetkan, pada tahun 2024, kursi Anggota DPRD Jatim dari PPP menjadi 7 (tujuh) kursi dari jumlah kursi sebelumnya yakni 4 (empat) kursi. “Artinya, kita targetkan bertambah 3 (tiga) kursi DPRD Jatim PPP,” ungkapnya.
“Jangan banyak-banyak. Kalau toh bisa lebih dari tujuh kursi, itu merupakan kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah SWT,” katanya.
Dikatakannya, terkait adanya ketentuan Parliement Threshold (PT) 20%, berlaku untuk Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). “PPP dari Kabupaten dan Kota Banyuwangi tidak ada pengaruh dengan adanya batasan 20% PT tersebut. Terpenting untuk meningkatkan perolehan kursi DPRD Jatim tinggal kekompakan dan persatuan hingga target kursi bisa terwujud menambah suara di masing-masing daerah. Insya Allah di Kabupaten Banyuwangi akan bertambah jumlah kursi DPRD-nya,” ungkapnya.
Workshop Nasional Anggota Fraksi DPRD PPP se-Indonesia 2022 ini dibuka secara resmi oleh Ketua Fraksi PPP DPR RI Dr H Amril Uskara. “Beliau punya semangat untuk menyatukan semua komponen PPP, baik dari pengurus di bawah, wilayah dan provinsi hingga ke pusat untuk mencapai target meningkatkan sampai 30 (tiga puluh) kursi. Bahkan, bisa lebih perolehan jumlah kursinya,” urainya.
“Ini semangat dari beliau (Ketua Fraksi PPP DPR RI Dr H Amril Uskara) bersama dengan kekompakan dari DPP, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), sehingga untuk mencapai perolehan suara untuk meraih perolehan kursi itu sangat mudah,” ungkapnya.
Dalam rangka Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim pada tahun 2024, sambungnya, itu urusan DPW PPP. “Kita dari 3 (tiga) kabupaten di Jatim untuk membesarkan suara dalam Pemilihan Bupati (Pilbup)-nya di 2024. Kita melihat dulu dari hasil Pemilu 2024. Baru kita bisa mengantarkan ataupun mencalonkan calon-calon terbaik untuk menjadi pemimpin di daerah Jatim,” tegasnya.
Terkait Koalisi Indonesia Bersatu (KiB) yakni PPP, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar), imbuhnya, di daerah Kabupaten Banyuwangi, setelah ada konsolidasi di tingkat Provinsi, Kabupaten Banyuwangi sudah mulai bergerak untuk memanaskan mesin KiB, sehingga nanti pada saat gong politik sudah mulai ditabuh genderangnya dan tinggal siap tempur. “Tentunya dengan adanya Workshop Nasional yang digelar selama tiga hari ini, kita akan memberikan masukan ke DPP PPP terkait persiapan Pemilu 2024. Jadi tidak lama lagi waktunya. Kira-kira ada sekitar satu tahun setengah, kita harus siap dan mulai hari ini kita juga harus sudah disiapkan. Terutama terkait persiapan adanya saksi Pemilu,” paparnya.
“Biaya saksi Pemilu 2024 wajib ditanggung oleh DPP PPP. Kalau di Kabupaten Banyuwangi, ada 5.500 (lima ribu lima ratus) Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berarti target kami 5.500 TPS itu harus terisi 5.500 saksi untuk masing-masing TPS,” tuturnya.
Menurutnya, saksi yang akan ditempatkan di 5.500 TPS itu adalah kader PPP. “Harus itu dan wajib biar tidak ada kecurangan yang akibatnya bisa merugikan perolehan suara PPP. Perolehan satu suara PPP memiliki nilai yang cukup tinggi. Kita memperjuangkan satu suara itu luar biasa. Apalagi, kalau sampai hilang 2 (dua) suara atau sampai 10 (sepuluh) suara, PPP bisa merugi,” katanya.
“Jadi kita memperkuat konsolidasi persiapan tokoh-tokoh saksinya, kita bangun dan doktrin dan kita beri bimbingan, sehingga menjadi saksi politik yang handal,” ucapnya.
Menurutnya, kegunaan saksi tersebut siap untuk tempur dan mengawal suara PPP. “Suara aman di jalan, belum tentu aman di TPS. Aman di TPS belum tentu perolehan suara aman di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saksi nanti juga akan ditaruh di tiap kantor KPU di Kota, Kabupaten dan Provinsi se-Indonesia,” jelasnya.
“Terkait biaya saksi cukup besar. Per saksi harus dibayar Rp300 ribu per hari hingga masuk masa Pemilu, Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar pada 2024. Jadi DPP PPP membayar saksi harus menyiapkan uang sebesar Rp1,6 miliar. Itu untuk 5.500 saksi yang disebar di 5.500 TPS. Kayak apa coba? Ketika kita memberikan tanggapan seperti itu. DPP PPP harus siap untuk menyiapkan biaya tersebut,” imbaunya.
Untuk persiapan saksi, sambungnya, pihaknya sudah memberikan gambaran kepada Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP sampai ke ranting untuk perekrutan saksi di Kabupaten Banyuwangi. Syahroni menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi PPP sudah berjalan dua periode atau 10 (sepuluh) tahun. (Murgap)