GPII dan Himah Imbau Elemen Masyarakat Stop Makarisasi Terhadap Umat Islam

Ketum GPII Karman BM (pertama dari kanan) foto bersama Ketum Himah Luhut Siagian di Gedung Joeang ’45 Jakpus, Rabu siang (12/04/2017). (Foto : Murgap Harahap)

Jakarta, Madina Line.Com – Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (Ketum GPII) Karman BM mengatakan, ada fase turun naik terhadap dunia perpolitikan Indonesia.

“Indonesia telah melewati fase-fase itu dari jauh-jauh sebelumnya. Fase-fase tensi tinggi perpolitikan Indonesia kita rasakan saat ini. Adanya aksi berkali-kali umat Islam yang terjadi dengan permintaan dan tuntutan supaya kasus dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu bisa diproses hukum secara cepat dan Alhamdulillah kemudian polisi bisa mengakomodir tuntutan kita dengan secara marathon, antara Pemerintah Indonesia dan saksi serta pelapor, sehingga Ahok jadi tersangka,” ujar Karman BM kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui di Gedung Joeang ’45, Jakarta Pusat (Jakpus), Rabu (12/04/2017) siang.

Dikatakannya, pihaknya atas nama pribadi dan mewakili kelembagaan yang dipimpinnya mengapresiasi sikap Polisi Republik Indonesia (Polri). “Menurut saya, Polri sudah bisa bekerja cepat,” tegasnya.

Menyikapi banyaknya aksi-aksi Islam, sambungnya, Polri juga telah bergabung memainkan perannya. “Apa yang diminta oleh mahasiswa diberi Polri. Kemudian, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) selain juga dalam fungsi penegakan hukum, Polri jago memainkan perannya dan apa yang diinginkan oleh “penguasa” bisa diberikan dalam waktu yang lama oleh Polri demi penegakan supremasi hukum Indonesia,” katanya.

“Namun, tuntutan segera menghukum Ahok tidak berhenti dan akan terus berjalan. Kita menginginkan biarkanlah umat Islam menyampaikan perasaannya membela agamanya yang dihina tetapi juga jangan sampai kemudian konflik, kita tidak ingin umat Islam itu dicurigai,” paparnya.

Ia mengimbau biarkan hak-hak politik umat Islam menyampaikan aspirasi itu benar-benar diberikan oleh Polri dan pasti ada koridornya, dan jangan sampai umat muslim sebagai sebuah bangsa bisa terpecah belah dan sebagai sebuah umat bisa dimakarisasi dan sebuah negara jangan sampai terjadi disintegrasi. “Kita melihatnya sekecil apapun proses hukum Ahok itu harus diaktifkan. Maka, kita minta kepada Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian apa kondisi real (nyata) yang sedang dihadapi dalam konteks politiknya dan bagaimana kita sebagai generasi muda bisa terlibat dan berkontribusi dalam mencegah disintegrasi bangsa itu,” ungkapnya.

“Bagaimana caranya kita ikut berkontribusi dalam rangka membangun negara yang aman dan damai dan GPII secara tegas bukan hanya menyikapi soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta saja, tetapi kepentingan yang lebih besar, dan kepentingan yang lebih besar itu merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.

Dijelaskannya, soal akidah di politik, kader-kader GPII silakan saja dan tidak ada masalah menentukan pilihannya. “Jadi jelas-jelas bukan soal Pilkada DKI Jakarta 2017 saja tapi kita mengantisipasi ekses-ekses yang akan terjadi. Dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta putaran ke-2 (dua) pada 19 April 2017, saya berpesan agar kader-kader GPII silakan saja memilih nomor urut 2 ataupun 3 (tiga) dan GPII memberikan dukungan penuh kepada Polri untuk memainkan perannya mengawal Kamtibmas menjelang hingga memasuki putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017,” tuturnya.

Ketum Himah periode 2016 hingga 2019 Luhut Siagian menambahkan, dari beberapa unsur organisasi kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional (GMN) termasuk Pemuda Muslimin, Himah  Persis dan Himah mendukung kinerja Polri selama ini. “Kalau kita secara pribadi dan secara lembaga melihat teknisnya damai dan indah kinerja Polri. Kaitannya dengan Pilkada DKI Jakarta 2017, tidak ada kaitannya dengan Ahok ataupun urusan dengan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta dengan nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga S Uno serta partai politik (parpol) pendukungnya, dan tidak ada hubungannya dengan Ahok serta parpol pendukungnya serta tim sukses (timses)-nya tetapi Jakarta harus aman karena Jakarta dibangun oleh masyarakat dengan darah dan daging,” ungkapnya.

“Jakarta barometer Indonesia. Jadi kita mendukung pada seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama menjaga kekondusifan Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua pada 19 April 2017,” tandasnya. (Murgap)