Kuasa Hukum Terdakwa Pemilik PT SMJL dan PT MAS, Hendarto, Samuel Hendrik SH MH Tegaskan Pada Saat Didakwa Oleh JPU Kliennya Bukan Lagi Pemilik PT SMJL

Samuel Hendrik SH MH

Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menggelar acara sidang lanjutan perkara dugaan Tipikor dengan terdakwa pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (MAS), Hendarto, yang diduga melakukan Tipikor terkait pembiayaan ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada 2014 hingga 2015 di ruang Wirjono Projodikoro 2, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Selasa (03/02/2026).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa pemilik PT SMJL dan PT MAS, Hendarto, melakukan korupsi terkait pembiayaan ekspor dari LPEI pada 2014 hingga 2015. Jaksa mengatakan, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp1,8 triliun.

“Telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang seluruhnya berjumlah Rp1.059.350.000.000 dan USD 49.875.000,” ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Senin (26/01/2026).

Jaksa mengatakan, korupsi ini dilakukan Hendarto secara bersama-sama dengan para pejabat LPEI. Mereka ialah Kukuh Wirawan selaku Kepala Divisi (Kadiv) Pembiayaan I, Ngalim Sawega selaku Direktur Eksekutif, Basuki Setyadjid selaku Direktur Pelaksana III, Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana IV, dan Omar Baginda Pane selaku Direktur Pelaksana V.

“Telah turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama Kukuh Wirawan, Ngalim Sawga, Basuki Setyadjid, Arif Setiawan, dan Omar Baginda Pane, terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yakni secara melawan hukum,” kata jaksa.

Jaksa merincikan perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa Hendarto yaitu menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI untuk membiayai usaha perkebunan yang berlokasi di kawasan hutan lindung dan konservasi, merekayasa pembuatan cover note notaris sebagai dasar legalitas agunan fasilitas pembiayaan LPEI. Terdakwa juga menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dilengkapi perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan, menerima fasilitas pembiayaan dari LPEI dengan menggunakan agunan yang tidak dapat diikat sempurna.

Jaksa menyebut terdakwa Hendarto merekayasa justifikasi ekspor fasilitas pembiayaan dari LPEI, menggunakan data proyeksi penjualan yang tidak benar untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari LPEI hingga melakukan novasi dengan menggunakan novator yang merupakan grup dan atau afiliasi dari peminjam lama. Jaksa mengatakan, terdakwa Hendarto juga merekayasa laporan penilaian atau appraisal sebagai dasar perhitungan Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP).

Kemudian, menggunakan laporan keuangan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik bukan rekanan LPEI untuk mengajukan perpanjangan fasilitas pembiayaan dari LPEI, dan menggunakan fasilitas pembiayaan kredit dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan. Jaksa mengatakan, korupsi ini telah memperkaya sejumlah pihak, dii antaranya memperkaya terdajwa Hendarto sejumlah Rp1,05 triliun dan 49,875 juta dolar AS atau setara Rp 835,6 miliar (kurs Rp 16.754), sehingga totalnya Rp1,8 triliun.

Terdakwa Hendarto disebut memperkaya Dwi Wahyudi sebesar Rp7 miliar dan 227 ribu dolar AS (setara sekitar Rp3,8 miliar), memperkaya Arif Setiawan 50 ribu dolar AS (setara sekitar Rp837,7 juta) dan memperkaya Kukuh Wirawan Rp500 juta dan 120 ribu dolar AS (setara Rp 2 miliar). “Telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang seluruhnya berjumlah Rp1,05 triliun dan 49,875 juta dolar AS (setara Rp 835,6 miliar),” ujar jaksa.

Jaksa mendakwa Hendarto melanggar Pasal 603 Juncto (Jo) Pasal 20 huruf c Jo Pasal 126 Ayat (1) Jo Pasal 618 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor. Agenda sidang hari ini, pembacaan perlawanan terkait konvensi absolut dan juga terkait obscur oleh tim Kuasa Hukum terdakwa pemilik PT SMJL dan PT MAS, Hendarto, di hadapan majelis hakim, dan jaksa.

Kuasa Hukum terdakwa pemilik PT SMJL dan PT MAS, Hendarto, Samuel Hendrik SH MH mengatakan, artinya pada saat didakwa oleh JPU, terdakwa Hendarto bukan lagi pemilik PT SMJL. “Sejak tahun 2017, PT SMJL itu sudah diambil alih oleh Yurisman Jamal, itu yang pertama,” ujar Samuel Hendrik SH MH kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara sidang ini.

Kedua, sambungnya, terkait konvensi absolut, sejak tahun 2003, PT SMJL ini sudah pailit ketika dikuasai oleh PT Maju. “Sudah dilakukan pembagian hasil sisa perolehan dan LPEI sudah mendapat Rp7 miliar. Jadi kalau masuk ke sini sebenarnya membuat hukum ini menjadi ambigu. Mau dibawa ke mana? Sudah pailit. Apalagi, perusahaan sudah diambil alih,” terangnya.

“Sementara, pemilik baru Yurisman Jamal tidak mendapat tuntutan apa pun dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yurisman Jamal sebagai Komisaris Utama (Komut) dan pemilik manfaat PT SMJL,” ungkapnya.

Dijelaskannya, mereka menikmati PT SMJL sejak tahun 2017 hingga 2023 yang seharusnya itu bisa dipakai untuk membayar angsuran kepada LPEI. “Terkait Akta-Akta Peralihan Hak dan lain-lain itu lengkap nanti akan kita buktikan di proses persidangan,” ucap Samuel Hendrik SH MH dari kantor law firm Sam dan Rekan yang beralamat di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) Ini.

Ia mengharapkan Majelis Hakim lebih jeli dan melihat kontrks perkara ini secara umum. “Tidak hanya separuh saja. Sepenggal-sepenggal,” tandasnya. (Murgap)