Theopilus Hendrik Tegai
Jakarta, Madina Line.Com – Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Institute For Development of Ekonomics and Finance (Indef) dan Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara (LKEN) menyelenggarakan Simposium dan Lokakarya Nasional Nusantaranomics, di Ballroom Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (27/02/2023).
Ketua Pelaksana Simposium dan Lokakarya Nasional Nusantaranomics, Eka Sastra mengatakan, peserta pada Simposium dan Lokakarya Nasional Nusantaranomics dari para kepala daerah yang diikuti sekitar 500 (lima ratus) orang lebih. “Kegiatan tersebut mengusung tema “Nusantaranomics : Kebangkitan Ekonomi Daerah Menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Eka.
Tampak menghadiri acara ini, mewakili Pejabat Bupati Jayapura, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadis Perindag) Kabupaten Jayapura, Theopilus Hendrik Tegai. Ia mengatakan, prinsipnya ketika mendengarkan pemateri dalam acara ini dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop dan UMKM RI), sebenarnya ia dari dinas teknis lebih banyak bicara tentang Industri Kecil dan Menengah (IKM).
“Ini seharusnya dipaket. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Kadang-kadang penyebutan yang tidak pas begitu. Kalau UMKM itu tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) Kemenkop dan UMKM RI tapi kalau IKM itu kaitannya dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI,” ujar Theopilus Hendrik Tegai kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara ini.
Dikatakannya, di Kabupaten Jayapura telah dibantu oleh Kemenperin RI untuk membuat sentra produksi kakao yang bahan bakunya dari kakao bisa jadi bubuk dan batangan. “Itu yang nanti dengan jumlah IKM kita di Kabupaten Jayapura, ada 23 IKM dan akan kita berdayakan,” ungkapnya.
“Pemberdayaannya tentu kita harus melihat legalitas tempat usahanya juga karena IKM yang bergerak di usaha makanan dan minuman (mamin), tadi saya melihat di dalam acara ini tidak disentil,” ucapnya.
Menurutnya, industri mamin ini juga penting untuk bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. “Karena di kemasan mamin itu perlu ada izin produksinya dan izin edarnya. Kami di Kabupaten Jayapura sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kepala BPOM Jayapura Otto Sirait,” tuturnya.
Dijelaskannya, karena produk mamin ketika ingin dijual ke pasar, pembeli selalu melihat masa expired (kadaluarsa) berapa lama, jangan-jangan produk maminnya sudah masuk ke masa kadaluarsa tapi masih tetap dijual produknya. “Nah, pas pembeli makan, malah keracunan. Aspek keamanan mamin itu penting. Jadi saran kami, legalitas usaha baik itu produk UMKM maupun IKM harus menjadi fokus kami pertama di Jayapura,” tuturnya.
“Tadi di dalam acara ini juga disinggung soal rumah produksi. Itu salah satu syarat agar produk mamin di Kabupaten Jayapura mendapatkan izin,” katanya.
Disebutkannya, IKM harus mempunyai rumah produksi dengan peralatan produksi yang harus ada. “Kedua, ketika kita bicara tentang era digitalisasi, kami mulai mengatakan untuk produk-produk UMKM dengan teman-teman kami di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura dan kami di Disperindag Kabupaten Jayapura, sudah mulai membangun pelatihan-pelatihan dengan para pengusaha UMKM dan IKM untuk mereka menjual produknya lewat platform digital,” jelasnya.
Untuk niat bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, diakuinya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jayapura masih fokus kepada pembangunan menara-menara telekomunikasi atau Based Transceiver Services (BTS) di distrik-distrik yang jangkauannya jauh dari Kota dan Kabupaten Jayapura. “Tadi sudah disinggung oleh salah satu Wakil Ketua (Waket) Kadin RI dan kami sangat setuju karena menyinggung dirinya pernah pergi ke daerah Papua dan bisa saja mampir ke Kabupaten Jayapura, jadi ada hubungannya dengan kami yang berada di Kabupaten Jayapura,” terangnya.
“Setelah itu, juga disinggung agar Diskominfo Kabupaten Jayapura jangan hanya membangun BTS-nya saja tapi setelah masyarakat Jayapura memanfaatkan jaringan internet tapi literasinya tidak jalan,” urainya.
Dikatakannya, peningkatan sumber daya manusia (SDM) agar melek internet juga merupakan hal sangat penting dan menjadi hal yang nomor satu dan kedua, fasilitas internet juga menjadi faktor pendukung. “Kami dari Disperindag Kabupaten Jayapura dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura sudah menjalin kerjasama untuk melakikan pelatihan-pelatihan agar para pelaku UMKM dan IKM dalam memasarkan produknya menggunakan media sosial (medsos) online,” imbaunya.
“Kepala Diskominfo Kabupaten Jayapura yang punya tanggung jawab untuk mendatangi para expert (ahli) dalam memberikan ilmu pelatihan kepada para pelaku UMKM,” katanya.
Kalau alat Handphone (Hp) dan laptop ataupun komputer, imbuhnya, bisa dikasih kepada para pelaku UMKM dan IKM. “Namun, cara untuk mengoperasionalkan alat tersebut perlu dilatih kepada masyarakat Kabupaten Jayapura. Kami tadi juga dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI sudah ada dukungan untuk membangun sentra produk kakao yang dananya diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan besar jumlahnya serta diberikan tahun lalu,” paparnya.
“Kami sesuai arahan dari Presiden RI Ir H Joko Widodo (Jokowi), menjual bahan baku ke pasar, minimal menjual bahan setengah jadi. Kabupaten Jayapura ke depan siap untuk pembeli dari luar Papua dan di luar Kabupaten Jayapura bisa membeli kakao keringnya saja, tidak, karena harus kita batasi,” terangnya.
Ia mengatakan, pembeli kakao itu harus membeli yang kondisi kakaonya sudah setengah jadi. “Dalam hal ini, produk cokelat atau kakao serta produk batangan. Dari situ, para pembeli kakao mau mengajukan ke Cafe ataupun ke restoran dan rumah makan yang menjual minuman yang terbuat dari bahan baku dasar kakao, silahkan. Tapi jangan membeli produk biji kakao mentahnya,” ungkapnya.
Pasalnya, sambungnya, kalau pembeli produk biji kakao mentahnya kasihan nasib petani kakaonya. “Karena nanti harga beli kakao ke petani dimainkan juga oleh pengepul. Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini kami menyampaikan terima kasih kepada Kemenperin RI untuk peralatan pabrik yang dikasih dengan rumah bahkan gudang penampungan dan bahan baku kakao pun dikasih semua. Itu bisa mendukung,” katanya.
“Kami dari Kabupaten Jayapura juga bisa masuk secara tingkat nasional. Tadi disinggung juga agar pemerintah pusat, kami memohon untuk ongkos kirim itu jangan mahal karena kita kan jauh. Jangan karena ongkos kirim ya mahal pastinya mempengaruhi harga jual sebuah satu komoditas kakao,” pesannya.
Dijelaskannya, keunggulan produk lainnya dari Kabupaten Jayapura adalah produk sagu. “Dari Kemenperin RI sudah melakukan pelatihan agar para pelaku IKM bisa membuat produk gula cair dengan menggunakan bahan baku sagu. Orang yang menderita penyakit diabetes melitus tinggi, suka dengan menggunakan gula cair yang menggunakan bahan dasar sagu,” ujarnya.
Ia berterima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan IPB. “Berikutnya, Kadin diharapkan juga bisa bekerjasama dengan kami. Kami juga berkomunikasi dengan Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) agar kami bisa ikut dalam event Pekan Nasional (Penas) yang akan digelar di Sumbar pada tahun ini,” ucapnya.
“Jadi saya berharap media juga bisa menyampaikan informasi keunggulan produk IKM di Kabupaten Jayapura dan menyampaikan kelemahan kita kepada masyarakat agar daerah lain bisa membantu kita. Itu penting sekali. Kalau kita bicara Indonesia secara utuh. Kami secara khusus berterima kasih kepada Kemenperin RI dan Kemendagri RI untuk kita membuat sentra kakao di Kabupaten Jayapura,” tandasnya. (Murgap)