H Arifin Noor
Jakarta, Madina Line.Com – Wakil Walikota (Wawakot) Banjarmasin H Arifin Noor menghadiri pertemuan antara Presiden Republik Indonesia (RI) Ir H Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh Kepala Daerah, di ruang Cendrawasih, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (29/09/2022).
Dalam pertemuan yang diikuti Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin, seluruh menteri, gubernur, bupati dan walikota, Panglima Daerah Militer atau Pangdam, Polisi Daerah (Polda) serta Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati seluruh Indonesia, membahas 3 (tiga) topik, yakni pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Presiden RI Jokowi dalam arahannya mengingatkan kepada seluruh peserta yang hadir, bahwa di masa ekonomi global yang sangat sulit diprediksi ini supaya berhati-hati. “Semua negara sulit sekarang ini, dan ekonomi global sangat sulit diprediksi, sangat sulit dikalkulasi, sangat sulit untuk dihitung, siapapun pasti akan kesulitan arahnya akan ke mana, penyelesaiannya seperti apa. Ini terus saya ulang-ulang supaya kita sadar,” kata Jokowi.
Apalagi, kata Presiden RI Jokowi, setiap hari mendengar kabar krisis pangan. “Ada sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) juta orang di 82 (delapan puluh dua) negara menderita kekurangan pangan akut. Ditambah lagi yang menjadi perhatian 19.700 (sembilan belas ribu tujuh ratus) orang setiap hari meninggal dunia karena kelaparan,” katanya.
“Kita patut bersyukur bahwa bulan Agustus yang lalu, kita mendapatkan sertifikat pengakuan bahwa Indonesia sudah swasembada beras sejak 2019 dan dianggap memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dari internasional rice research institut, yang juga didampingi oleh Food Agriculture Organization (FAO) atau Badan Pangan Dunia tapi jangan senang dulu, selagi dunia penuh dengan ketidakpastian,” sebutnya.
Wawakot Banjarmasin H Arifin Noor mengatakan, dengan adanya acara ini menjadi tempat bersilaturahmi seluruh Kepala Daerah dengan Presiden RI Jokowi dan seluruh jajaran menteri, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia (TNI/Polri). “Kita semua yang hadir di dalam acara ini berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri 40%, kemiskinan ekstrem dan juga mengantisipasi inflasi,” kata H Arifin Noor kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara ini.
Dikatakannya, pihaknya akan melakukan apa pun yang tidak melanggar dari payung hukum untuk melakukan penetrasi inflasi di daerah. “Kita dari kebutuhan sehari-hari direncanakan pangan, boleh diberi masukan subsidi ke sana, ya kita berikan subsidi ke sana,” terangnya.
“Masyarakat miskin berdasarkan data di Banjarmasin, yakni 20%. Masyarakat dengan ekonomi sedang 30%, dan masyarakat dengan ekonomi berlebihan 50%,” urainya.
Kalau mau menggunakan pola sedekah, sambungnya, selesai sebenarnya kemiskinan. “Masyarakat dengan ekonomi 50% bisa menutupi ekonomi masyarakat miskin di Banjarmasin yang jumlahnya 20%,” ungkapnya.
Cuma, imbuhnya, tidak semua diberi jalan untuk membantu masyarakat miskin. “Tapi dengan tokoh adat dan tokoh agama, kita bisa berkolaborasi. Bagaimana supaya memacu ekonomi miskin 20% itu menjadi perhatian bersama-sama untuk mengatasi stunting atau kekurangan gizi, dan masyarakat tidak punya keterampilan dan talenta. Semua ini menjadi perhatian kita semua,” paparnya.
“Kita akan menginventarisir secara akurat. Apa sih keperluan mereka? Bisa kita data dan kita bisa ketahui. Apakah bisa dibantu dari dana bantuan sosial perusahaan atau Coorporate Social Responsibility (CSR) maupun dari dana-dana infaq dan sadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ataupun dari Lembaga Amil Zakat dan Infaq Muhammadiyah (LazisMu) untuk berkontribusi bagi mereka yang miskin secara terprogram untuk mencari keberkahan,” paparnya.
Menurutnya, setiap hari orang miskin di Banjarmasin membutuhkan keberkahan. “Tapi kita juga ingin membantu ekonomi mereka biar bisa bangkit dan memiliki ilmu atau talenta,” katanya.
“Karena kalau seseorang itu punya ilmu pasti merdeka dari kemiskinan. Kita mengharapkan integritas seluruh aparatur pemerintah, pengusaha dan akademisi serta media, harus bisa memberikan informasi yang jelas dan benar kepada masyarakat dan bisa mensosialisasikannya dengan baik, sehingga kerjasama kita dengan para stakeholder (instansi terkait), pendidik, bersama-sama dan bergotong royong untuk mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.
Dijelaskannya, dengan ilmu mereka yang didapat jikalau mendapatkan keterampilan bisa membuka pabrik kendaraan dan Handphone (Hp). “Bagaimana kita bisa bersinergi dan berinovasi serta welcome (selamat datang) terhadap orang yang berilmu, sehingga kita menjadikan edukasi kepada masyarakat paling rendah, para ulama dan tokoh agama, media serta akademisi, perlu ada payung hukumnya. Kalau tidak ada payung hukumnya bisa bermain sendiri-sendiri, maka payung hukumnya ada,” terangnya.
“Kita bersatu dengan ada satu wadah untuk memajukan negeri ini menjadi negeri yang bebas dari kemiskinan dan bebas dari inflasi dan kita menjadi negara yang makmur ekonominya dan bangkit kembali,” tandasnya. (Murgap)