Ketum DPN Barikade 98 Benny Rhamdani saat diwawancarai awak media usai acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPN Barikade 98 periode 2021 hingga 2022 di Kantor DPN Barikade 98, Jakarta, Jum’at siang (22/05/2021). (Foto : Murgap Harahap)
Jakarta, Madina Line.Com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Ketum DPN) Barikade 98 Benny Rhamdani melantik sekaligus mengukuhkan kepengurusan DPN Barikade 98 periode 2021 hingga 2022 di kantor DPN Barikade 98, Jakarta, Jum’at siang (22/05/2021).
Pada pelantikan dan pengukuhan hari ini, dilantik serta dikukuhkan pula untuk kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barikade 98 untuk Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Jawa Barat (Jabar) periode 2021 hingga 2022. Ketum Barikade 98 Benny Rhamdani mengatakan, selama 32 (tiga puluh dua) tahun masa kepemimpinan Orde Baru (Orba) di bawah naungan Presiden Republik Indonesia (RI) ke-2 (dua) Almarhum (Alm) HM Soeharto memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan adalah penjarahan kekayaan negara, ekonomi dan kekuasaan yang sangat totaliter dan otoriter.
“Kita ingat pada zaman itu, masyarakat Indonesia berbeda pendapat pun dengan pemerintahan akan berurusan dengan alat kekuasaan. Masyarakat Indonesia yang berani mengkritik keras kepada pemerintah Indonesia yang sedang berkuasa bisa dipenjarakan. Bahkan juga, bisa dihilangkan nyawanya,” ujar Benny Rhamdani kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara ini.
Dikatakannya, peristiwa tahun 1998 yang terjadi di NKRI adalah sejarah kelam yang tidak boleh dilupakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. “Sejarah ini harus kita catat untuk menjadi pengingat dan alarm untuk generasi-generasi penerus bangsa selanjutnya, bahwa masyarakat Indonesia telah melewati satu fase kehidupan yang sangat buruk dalam proses bernegara,” katanya.
“Gerakan reformasi 98 adalah akumulasi sebetulnya. Puncak dari ketertindasan rakyat dan ketidakpercayaan rakyat Indonesia selama 32 tahun terhadap pemerintahan, akhirnya muncul kekuatan bersama mahasiswa dan rakyat Indonesia dan reformasi 98, bukan perjuangan yang gratis didapat,” tegasnya.
Dijelaskannya, ada 1217 (seribu dua ratus tujuh belas) orang yang dinyatakan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dinyatakan meninggal dunia, 91 (sembilan puluh satu) orang dinyatakan sakit dan harus dirawat di rumah sakit (rs) dan sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) orang tidak pernah ditemukan mayatnya. “Tidak sedikit peristiwa pembunuhan, penculikan secara paksa yang dilakukan oleh penguasa negara kala itu. Dari kekuasaan yang sangat otoriter Soeharto dan didukung oleh elite Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) saat itu. Seharusnya, elite TNI dan Polri independen dan berpihak kepada rakyat Indonesia, sebagai anak kandung rakyat Indonesia. Tetapi justru berpihak kepada penguasa negara ini dengan segala tindak tanduk yang dilakukannya,” paparnya.
“Nah, kenapa saya jelaskan hal ini? Karena selama 32 tahun berjalannya masa Orba, aktor-aktor yang harusnya bertanggung jawab terhadap jatuhnya banyak korban terhadap gerakan reformasi 98 belum ada satu pun yang ditangkap. Saat itu ada kejadian pemerkosaan, penjarahan yang diskenariokan, dan aksi penjarahan dan pemerkosaan itu bukanlah satu agenda dari gerakan reformasi tapi mereka adalah penumpang gelap dari gerakan reformasi yang ingin memerkeruh situasi dan suasana, sehingga dengan situasi chaos (kacau) itu menyalahkan rezim Orba untuk melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa,” urainya.
Menurutnya, tindakan represif aparat Pemerintah Indonesia, TNI dan Polri kala itu, tidak bisa ditolerir dan dibiarkan, sehingga gerakan reformasi 98 yang hingga kini masih hidup, lewat Barikade 98 menuntut dan memberikan dukungan kepada Presiden RI ke-7 (tujuh) saat ini Ir H Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusut tuntas dalang dan pelaku utama dan aktor utama yang telah melakukan pembunuhan, penculikan dengan paksa, penghilangan nyawa aktifis-aktifis gerakan mahasiswa reformasi 98 ataupun masyarakat Indonesia yang menjadi korbannya,” terangnya.
“Seret mereka (para pelaku utama atau aktor utama) dibalik peristiwa itu semua ke meja hijau atau pengadilan. Bagaimana kita mau menikmati alam demokrasi, kalau demokrasi harus hidup dengan bergelimpangan orang-orang yang hari ini mati, diculik, dan negara tidak mampu menyeret mereka ke meja hijau,” ungkapnya.
Ia meyakini, bahwa Presiden Jokowi punya keberanian untuk mengungkap peristiwa kelam ini. “Namun, mungkin Presiden Jokowi selalu ada pihak-pihak yang menghalangi untuk melakukan pengungkapan itu, sehingga Barikade 98 sebagai pengawal Presiden Jokowi ingin memberikan dukungan atau support agar Presiden Jokowi jangan takut,” imbaunya.
“Ada kekuatan rakyat dan mahasiswa Indonesia agar Presiden Jokowi berani mengungkap dalang dan aktor utama di balik peristiwa reformasi 98. Ini tentu menjadi bagian sejarah yang nanti kita harapkan menjadi efek jera agar nantinya tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang sama pada pemerintahan presiden selanjutnya,” pesannya.
Dikatakannya, hukum memberikan rasa keadilan pada pelaku utama ataupun aktor utama pada peristiwa reformasi 98. “Kalau tidak berani mengusut tuntas siapa dalang utama dan atau pelaku utama dari reformasi 98, pasca Presiden Jokowi sudah tidak menjabat lagi dan negara ini kembali dipimpin oleh rezim otoriter, bisa terjadi lagi. Terjadi lagi penindasan, penculikan, pemerkosaan dan pembunuhan kepada rakyat Indonesia,” ungkapnya.
“Hal ini yang kami tidak inginkan. Orba layak kami sebagai lawan. Orba untuk kami sebutkan sebagai posisi lawan Orba, jadi fuck you Orba atau fuck Orba menjadi jargon-jargon Barikade 98,” katanya.
Dengan adanya acara pelantikan dan pengukuhan kepengurusan DPN Barikade 98, sambungnya, di samping sudah dilantik dan dikukuhkan kepengurusan DPD Barikade 98 yang baru yakni DPD Barikade 98 Sumsel dan Jabar, masih ada provinsi lain yang akan dilantik dan dikukuhkan sebagai pengurus DPD Barikade 98. “Kita masih bergerak ke provinsi lain. Karena masih dalam masa pandemi Corona Virus Disease-19 atau Covid-19, jadi kita tunda pelantikan untuk provinsi lainnya,” jelasnya.
“Agenda Barikade 98 selanjutnya, tetap memberikan dukungan terhadap pemerintah Presiden Jokowi agar menjalankan agenda-agenda reformasi terkait demokratisasi dan juga tentang penegakan hukum yang fair (jujur) dan adil serta mampu memberikan jamiman keamanan terhadap seluruh rakyat Indonesia, bahwa hukum tidak tajam ke bawah tapi juga harus tajam ke atas. Ini juga kita berikan support atau dukungan,” terangnya.
Begitupula, imbuhnya, terkait pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Barikade 98 mendukung Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) dengan Ketua KPK Firli Bahuri agar mengungkap dan menangkap para koruptor di kasus tipikor Berjangka Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) gate, Hambalang gate dan Bank Century (BC) atau Century gate segera diungkap. “Bagaimana bisa kelompok KPK di era sebelum Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim, bahwa mereka adalah kelompok KPK yang memiliki segudang prestasi. Pertanyaan kami sederhana, bagaimana dengan dana negara yang dikucurkan Rp15 triliun, namun yang mampu diselamatkan hanya Rp3 triliun. Prestasi apa? Kemudian, bagaimana dengan kasus-kasus besar dan raksasa yang melibatkan orang-orang besar di republik ini, seperti kasus BLBI gate, Century gate dan pembangunam wisma Atlet Hambalang, Bogor, Jabar? KPK tidak mampu meyeret ke meja hijau aktor-aktor utamanya,” ungkapnya.
Bagaimana dengan mantan Ketua KPK Bambamg Wijayanto, Abraham Samad dan Novel Baswedan, yang mengatakan, bahwa mereka adalah pahlawan penyelamat uang negara dan mereka punya prestasi mengagumkan? “Enggaklah,” paparnya.
“Bahwa mereka sudah mengerjakan kasus tipikor tetap kita berikan apresiasi. Apa bedanya dengan Ketua KPK saat ini Firli Bahuri? Dia juga sudah mampu menangkap 2 (dua) menteri yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) RI Edhy Prabowo dan Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari Batubara terhadap kasus tipikor. Begitupula dengan kepala daerah, ada juga yang sudah ditangkap karena perkara kasus tipikor dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ia dilantik menjadi Ketua KPK. Jadi tidak jauh beda apa yang dilakukan oleh mantan Ketua KPK dengan Ketua KPK saat ini Firli Bahuri,” tuturnya.
Dijelaskannya, kalau mantan Ketua KPK mengklaim mereka berprestasi, Ketua KPK saat ini juga berprestasi. “Sungguh disayangkan, kenapa Ketua KPK yang lama tidak berani membongkar kasus besar tipikor seperti BLBI gate, Century gate dan Hambalang gate?” tanyanya heran.
“Harapannya kepada Ketua KPK saat ini, Firli Bahuri berani membongkar kasus-kasus besar tipikor tersebut yang telah melukai perasaan rakyat Indonesia. Ini jelas penjarahan uang rakyat yang jumlahnya sangat besar dan fantastis. Bisa dibayangkan, triliunan rupiah uang negara dirampok oleh sekelompok orang terkait BLBI gate, Century gate dan Hambalang gate,” tegasnya.
Termasuk juga, sambungnya, Barikade 98 memberi masukan agar KPK membuang anasir-anasir jahat dari kelompok kanan. “Kita menginginkan juga terhadap kepengurusan DPD Barikade 98 Sumsel dan Jabar bisa menjadi garda terdepan dalam penuntasan agenda-agenda refornasi 98,” imbaunya.
“Kita hari ini yang masih hidup, namun kita juga berhutang kepada kawan-kawan kita reformasi 98 yang harus gugur akibat rezim Orba,” tandasnya. (Murgap)