Alfred
Jakarta, Madina Line.Com – Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sesdikbud) Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah (Sulteng) Alfred mengatakan, sarana dan prasarana pendidikan di Morowali Utara masih kurang.
“Khususnya di daerah pinggiran Morowali Utara, Sulteng, karena cukup luas daerahnya dan dibatasi oleh wilayah laut sebagian daerahnya,” ujar Alfred kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perencanaan Data Program Pendidikan SD Hingga SMA yang digelar selama 4 (empat) hari sejak Rabu malam (29/03/2017) hingga Sabtu pagi (01/04/2017) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu malam (29/03/2017).
Dikatakannya, data pokok pendidikan (dapodik) di Morowali Utara yang masih menjadi kendala, di daerah terisolir, yakni kurangnya jaringan internet. “Sekarang ini, perencanaan pendidikan itu penggunaan internet dan elektronik budgeting atau e-budgeting, semua harus serba elektronik. Kami menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nasir bisa memberikan bantuan jaringan internet ke daerah terisolir yang ada di sekitar Morowali Utara. Artinya, program Jaringan Pembangunan Internet Nasional (Jamprinas) diberikan,” ungkapnya.
“Kalau kita sepakat untuk memerbaiki data, tentu di rakornas perencanaan data ini, data lewat internet dan jaringan internet di Morowali Uara ini belum bisa direalisasikan oleh Pemerintah RI. Kalau masuk data secara manual, maka butuh program. Artinya, kita harus lebih akurat lagi data di lapangan dalam perencanaan data, sehingga benar-benar kita membangun data yang valid. Kalau kita tidak menggunakan data yang valid, bisa menghabiskan uang negara,” jelasnya.
Ia mengilustrasikan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan guru yang bertugas di Morowali Utara, mereka justru yang layak mendapatkan tunjangan, tapi karena ada kendala data yang tidak masuk disebabkan operator provider di sana juga kesulitan untuk menghimpun data, sehingga dalam perencanaan dapodik tidak masuk. “Pulsa juga masih ditanggung oleh pihak sekolah karena kalau mengharapkan gaji, susah,” paparnya.
“Kami juga berpikir bagaimana bisa memberikan sosialisasi tentang itu untuk meningkatkan pengetahuan sistem data dan bagaimana sosialisasinya untuk itu agar mereka juga terjangkau jaringan internet,” tuturnya.
Ia mengimbau kalau memang Kemendikbud betul-betul ingin akurat soal data lewat 1 (satu) pintu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Pusat Data, maka jangan tanggung-tanggung untuk memberikan apapun yang diminta oleh Disdikbud Morowali Utara dalam pembangunan jaringan internet. “Sementara itu, untuk merubah tradisi adat masyarakat Morowali Utara yang menikah di usia muda atau di usia sekolah, karena faktor membantu perekonomian keluarga, khususnya di sekitar wilayah pedalaman atau di daerah laut dan pantai, dilakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai visi dan misi Bupati Morowali Utara, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),” tukasnya.
Untuk itu, sambungnya, yang kita junjung tinggi Disdikbud Morowali Utara di samping saat ini sedang membangun infrastruktur pendidikan sarana dan prasarana selanjutnya, sosialisasi dalam rangka merubah budaya yang sudah ada dan turun temurun pola pikirnya dan kesadaran terhadap dunia pendidikan itu juga masih kurang, terus dilakukan.”Inilah yang kami lakukan untuk memberikan sosialisasi dalam rangka upaya menyampaikan kepada masyarakat kepada orangtua, bahwa anak sangat penting pendidikan di era sekarang ini karena orang harus berpendidikan,” ungkapnya.
Dijelaskannya, Disdikbud Morowali Utara memunyai program pendidikan memberikan keterampilan usaha dalam bentuk vokasional kepada anak-anak agar mau meneruskan jenjang pendidikannya. “Kemarin-kemarin, ada program dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam rangka mendirikan sekolah lipo. Sekolah lipo itu yang berada di pedalaman di daerah Warna, daerah terisolir. Mata pelajarannya di sekolah lipo, umum,” katanya.
“Sekolah lipo itu sederajat demgan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berbasis keterampilan. Sekolah ini ada formal dan ada yang dikelola oleh masyarakat. Kami baru merintis sekolah lipo dan selama ini sudah pernah dilakukan dari jalur pendidikan non formal Program Paket C, itu setara SMA,” ungkapnya.
Sejak awal tahun 2017, sambungnya, Pemerintah RI sudah mulai membuka sekolah-sekolah lipo di daerah terisolir di daerah Morowali Utara. “Penyerapan anggaran pendidikan di Morowali Utara hampir mencapai 20%, dan realisasinya untuk fisik seperti sarana dan prasarana masih kurang serta pemberian tunjangan atau honor khusus guru-guru di daerah terpencil. Kemudian, kita juga memberikan bantuan operasional kepada sekolah-sekolah,” paparnya.
Ia mengaku baru setahun duduk menjadi Sesdikbud Morowali Utara, Sulteng, karena Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali Utara definitif baru berjalan setahun. “Baru tahun pertama saya menjabat,” akunya. (Murgap)