Kuasa Hukum Terdakwa Mantri BRI Unit Kebon Baru, Parlindungan Pasaribu, Yolanda Oktaviola SH dan Magdalena Simamora SH Jelaskan Apa yang Dilakukan Kliennya Atas Kehendak Terdakwa Dede Kurniansyah

Kuasa Hukum terdakwa Mantri BRI Unit Kebon Baru, Jaksel, periode 2018 hingga 2024 Parlindungan Pasaribu, Yolanda Oktaviola SH (pertama dari kanan) foto bersama anggota tim Kuasa Hukumnya Magdalena Simamora SH di ruang Prof Dr Kusumah Atmadja SH MH, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Jum’at (21/11/2025). (Foto : Murgap Harahap)

Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar acara sidang lanjutan perkara dugaan Tipikor penyalahgunaan Kredit Usaha Pedesaan Rakyat (KUPRA) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kebon Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), tahun 2022 hingga 2023 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp19.380.000.000 (Rp19,38 miliar) dengan 5 (lima) terdakwa yakni Kepala Unit (Ka Unit) BRI Unit Kebon Baru, Jaksel, periode 2022 hingga 2023 Dede Kurniansyah, Marketing Mikro BRI Unit Kebon Baru, Jaksel, periode 2022 hingga 2024 Baba Neru, Mantri BRI Unit Kebon Baru, Jaksel, periode 2018 hingga 2024 Parlindungan Pasaribu, Junior Associate Mantri BRI Unit Kebon Baru, Jaksel, periode 2021 hingga 2024 Nur Maidah Perunisyah, dan wiraswasta Endang Winarti, di ruang Prof Dr Kusumah Atmadja SH MH, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Jum’at (21/11/2025).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Arif Darmawan Wiratama dalam dakwaannya menyatakan, kerugian negara dilakukan dengan perbuatan melawan hukum (PMH) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara bersama-sama. “Kelimanya telah menyalahgunakan penyaluran KUPRA BRI Unit Kebon Baru, Jaksel, tahun 2022 sebanyak 436 debitur,” ujar JPU dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran’, Jum’at lalu.

JPU menjelaskan, sebanyak 436 debitur KUPRA itu tidak pernah menerima pencairan kredit sebesar plafon pinjaman yang dicairkan BRI Unit Kebon Baru, Jaksel, dikarenakan para debitur tidak mengetahui, bahwa identitasnya dipergunakan sebagai pemohon kredit, melainkan sebagai penerima bantuan dana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari Pemerintah Republik Indonesia (RI). Selain itu, terdapat pula sebagian debitur yang data dirinya sengaja dipinjam Endang untuk keperluan usaha Endang yang menjanjikan akan dilunasi selama 1 (satu) tahun.

Adapun dana pencairan KUPRA dari para debitur digunakan untuk kepentingan pribadi Dede dan Endang yaitu pembayaran utang di BRI unit lain, keperluan modal usaha, pemberian kompensasi kepada debitur, serta digunakan untuk pembayaran angsuran kredit para debitur yang sebelumnya sudah dicairkan oleh Endang. Atas perbuatannya, kelima terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Juncto (Jo) Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

JPU mengatakan, Dede memiliki kewenangan memberikan putusan dengan limit kredit sampai dengan Rp75 juta dengan jabatannya. Pada sekitar Oktober 2022 sampai Desember 2023, Dede meminta Endang untuk mengumpulkan berbagai data.

Data dimaksud meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan foto calon debitur di lokasi usaha milik orang-orang yang nantinya akan diajukan sebagai pihak yang mengajukan KUPRA, orang tersebut akan diberi uang kompensasi sebesar Rp2 juta dan dana KUPRA akan digunakan oleh Dede dan Endang. Kemudian, Endang meminta Retno alias Beno, Rojan alias Ojan, dan lainnya untuk mencari data-data tersebut, lalu dikumpulkan oleh Endang dan diserahkan kepada Dede.

Selanjutnya, Dede bersama-sama dengan Parlindungan, Nur Maidah, dan Baba, memproses permohonan kredit dari data-data berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan foto calon debitur di lokasi usaha, yang diberikan oleh Endang sebelumnya dengan menyebutkan nominal pinjaman masing-masing calon debitur yang harus diajukan oleh para mantri tersebut. Dede juga diduga menyuruh para mantri untuk segera mengusahakan pada hari yang sama tanpa harus melakukan pemeriksaan langsung (on the spot) tempat tinggal dan tempat usaha para debitur.

JPU mengungkapkan, Parlindungan, Nur Maidah, dan Baba mengetahui dan menyadari proses penyaluran kredit tersebut melanggar aturan di BRI Unit Kebon Baru, Jaksel, akan tetapi ketiganya tetap melakukan proses prakarsa kredit yang tidak sesuai dengan aturan BRI. Setelah seluruh data dimasukkan para mantri, hasil prakarsa dikirim ke Dede selaku pemutus kredit BRI Unit Kebon Baru, Jaksel, untuk diverifikasi.

Apabila telah diterima, akan muncul otomatis di sistem BRISpot terkait hasil penilaian BI Checking dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Formulir Permohonan Pinjaman, Formulir Analisis dan Evaluasi, Surat Dokumentasi Survei Nasabah, Formulir Rekomendasi Pinjaman, serta Formulir Putusan dan Pencairan Pinjaman. “Berkas tersebut selanjutnya diteruskan ke customer service untuk dilakukan akad kredit dengan debitur,” tutur JPU.

Menurut dakwaan jaksa, setelah cair, uang dari KUPRA ditarik oleh Endang dan diserahkan ke Dede untuk kepentingan pribadi meliputi 100 pencairan dana nasabah digunakan untuk membayar utang Endang kepada Dede, 20 (dua puluh) pencairan dana nasabah digunakan oleh Dede, serta 20 pencairan dana nasabah digunakan oleh Endang untuk modal dagang. Kemudian, sebanyak 4 (empat) pencairan dana nasabah lebih kurang Rp115 juta digunakan mantan Lurah Cisurupan Garut, Susi, 5 (lima) pencairan dana nasabah oleh Hendra Pratomo dari Pusat Pendidikan Pembekalan Angkutan (Pusdikbekang), 2 (dua) pencairan dana nasabah oleh lyut alias Yudi, 40 (empat puluh) pencairan dana nasabah pada Desember 2023 dikelola Dede, serta sisa pencairan dana nasabah digunakan Endang untuk membayar bunga dan angsuran pencairan-pencairan sebelumnya.

Agenda sidang kali ini, jaksa menghadirkan 5 (lima) saksi dari Teller BRI Unit Kebon Baru, Jaksel yakni
Nita, Nadya, Sarah Amalia Putri dan Aditya serta Ade Sukma selaku Kepala Unit BRI Kebon Baru, Jaksel yang menjabat saat ini, untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim, jaksa dan tim Kuasa Hukum terdakwa. Kuasa Hukum terdakwa Mantri BRI Unit Kebon Baru periode 2018 hingga 2024 Parlindungan Pasaribu, Yolanda Oktaviola SH mengatakan, keterangan saksi menjelaskan semua yang dilakukan oleh saksi Teller BRI Kebon Baru, Jaksel, atas kehendak terdakwa Ka Unit BRI Kebon Baru, Jaksel, Dede Kurniansyah.

“Kelima saksi tersebut dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tadi kita sudah mendengarkan keterangan kelima saksi tersebut, maka sekarang yang kita lakukan adalah memperkuat, bahwa apapun yang dilakukan oleh klien kami ini bukan atas kehendak klien kami (terdakwa Parlindungan Pasaribu) tapi di bawah arahan daripada terdakwa Ka Unit BRI Kebon Baru, Jaksel, Dede Kurniansyah,” ujar Yolanda Oktaviola SH kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara sidang ini.

Maka dari itu, sambungnya, selaku Kuasa Hukum terdakwa Parlindungan Pasaribu memperjuangkan hak-hak kliennya dan menghormati segala keputusan yang dibuat oleh hakim. Untuk agenda sidang selanjutnya, JPU masih akan menghadirkan 10 (sepuluh) hingga 11 (sebelas) saksi.

Sampai saat ini, ia masih melakukan diskusi apakah akan membawa saksi meringankan (Ad Charge) atau tidak. “Kami tidak mau buru-buru dulu tapi kemungkinan klien kami akan menghadirkan satu saksi Ad Charge,” terang Yolanda Oktaviola SH dari Kantor Hukum Pasaribu Silaban and Partners yang beralamat di Kalimantan Tengah (Kalteng) ini.

Ia menjelaskan, keterangan saksi ada satu hal yang memberatkan buat kliennya terkait buku tabungan dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) KUPRA BRI Kebon Baru, Jaksel. “Kalau menurut saksi-saksi tadi ada pada klien kami selaku Mantri tapi sebenarnya tidak ada. Karena dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) juga yang saya baca selaku Kuasa Hukum terdakwa Parlindungan Pasaribu, saksi Evy itu menemukan buku tabungan dan kartu ATM ada di kantor BRI Kebon Baru, Jaksel. Semuanya ada di dalam kardus. Maka, itu keberatan dari klien kami (terdakwa Parlindungan Pasaribu),” ungkapnya.

“Semoga keadilan bisa ditegakkan walaupun di dalam ruang yang gelap sekalipun. Kami akan memperjuangkan,” harapnya.

Kuasa Hukum terdakwa Mantri BRI Unit Kebon Baru periode 2018 hingga 2024 Parlindungan Pasaribu, Magdalena Pasaribu SH mengharapkan semoga dengan berjalannya proses persidangan ini kliennya mendapat keadilan yang seadil-adilnya karena klien kita sampai berada di titik menjadi salah satu terdakwa itu atas perintah dari terdakwa Dede Kurniansyah selaku Ka Unit BRI Kebon Baru, Jaksel, periode 2022 hingga 2023. (Murgap)