Kuasa Hukum Terdakwa Pemilik EO GR Pro Gatot Arif Rahmadi (GAR), Misfuryadi Basrie SH Tegaskan Dana Talangan Dari Kliennya untuk Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Pinjam Dari Pihak Ketiga (Investor)

Kuasa Hukum terdakwa pemilik EO GR Pro GAR, Misfuryadi Basrie SH (pertama dari kanan) foto bersama anggota tim Kuasa Hukumnya Barens Damanik SH, di luar Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Kamis (28/08/2025). (Foto : Murgap Harahap)

Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar acara sidang lanjutan perkara terdakwa pemilik Event Organizer (EO) Gerai Production (GR Pro) Gatot Arif Rahmadi (GAR) yang diduga melakukan penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan (Disbud) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama 2 (dua) terdakwa lainnya berinisial Iwan Henry Wardhana (IHW) dan terdakwa Mohamad Fairza Maulana (MFM) senilai Rp36,3 miliar, di ruang Wirjono Projodikoro 2, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Selasa (28/08/2025).

Dalam dakwaan jaksa, terdakwa IHW selaku Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) DKI Jakarta periode 2020 hingga 2024, terdakwa MFM selaku Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Pemanfaatan, dan terdakwa GAR, diduga bersepakat untuk menggunakan tim EO miliknya dalam kegiatan-kegiatan pada bidang Pemanfaatan Disbud Provinsi DKI Jakarta. Terdakwa MFM dan terdakwa GAR diduga bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) guna pencairan dana kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya.

Bahwa perbuatan terdakwa IHW, MFM, dan GAR bertentangan antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kemudian, melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola. Pasal yang didakwakan untuk para terdakwa adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Juncto (Jo) Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa meyakini terdakwa IHW menikmati uang korupsi dalam kasus ini sebesar Rp16,2 miliar. Sidang dakwaan IHW digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Selasa (17/06/2025).

Dua terdakwa lain yang diadili dalam kasus ini adalah MFM selaku Plt Kabid Pemanfaatan sejak 27 Juni 2023 hingga 5 Agustus 2024 dan Kabid Pemanfaatan sejak 5 Agustus 2024 hingga 31 Desember 2024 sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Disbud DKI Jakarta. Kemudian, terdakwa GAR selaku pemilik EO GR Pro sekaligus pelaksana kegiatan Pergelaran Kesenian Terpilih (PKT),

Pergelaran Seni Budaya Berbasis Komunitas (PSBB Komunitas) dan keikutsertaan mobil hias pada event Jakarnaval. Jaksa mengatakan, terdakwa IHW dan kawan kawan (dkk) diduga merekayasa bukti pertanggung jawaban pengelolaan anggaran yang melebihi dari pengeluaran pada kegiatan PSBB Komunitas, PKT dan Jakarnaval.

Dalam dakwaannya, jaksa merincikan aliran uang yang dinikmati para terdakwa dan pihak lain dalam kasus ini adalah pertama, memperkaya terdakwa IHW sebesar Rp16.200.000.000, kedua, memperkaya terdakwa MFM sebesar Rp1.441.500.000. Ketiga, memperkaya terdakwa GAR sebesar Rp13.520.345.212,6.

Keempat, memperkaya saksi Imam Hadi Purnomo sebesar Rp150.000.000. Kelima, memperkaya Cucu Rita Sary sebesar Rp150.000.000.

Keenam, memperkaya Moch Nurdin sebesar Rp300.000.000, ketujuh, memperkaya Tonny Bako sebesar Rp50.000.000. Kedelapan, memperkaya Feni Medina sebesar Rp100.000.000, kesembilan, memperkaya Ni Nengah Suartiasih sebesar Rp100.000.000 dan kesepuluh, digunakan untuk pemberian uang tahun baru, Tunjangan Hari Raya (THR), acara munggahan, kegiatan refreshing, uang saku dan pembelian bunga staf/pegawai di Bidang Pemanfaatan sebesar Rp4.307.199.844 sesuai dengan arahan terdakwa IHW dan MFM.

Jaksa mengatakan, dugaan persengkongkolan ini bermula dari penyimpangan yang dilakukan pada kegiatan milad Bang Japar. “Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PSBB Komunitas Tahun Anggaran (TA) 2022 sampai dengan 2024, terdakwa GAR bekerjasama dengan terdakwa MFM untuk merekayasa bukti-bukti pertanggung jawaban pengelolaan anggaran yang melebihi dari pengeluaran yang sebenarnya, sehingga atas kelebihan pembayaran yang diperoleh dapat memenuhi kesepakatan untuk memberikan kontribusi berupa uang yang diserahkan kepada terdakwa IHW,” ujar jaksa.

Jaksa mengatakan, terdakwa GAR selaku pemilik GR Pro terlebih dahulu menentukan data sanggar yang akan digunakan dan dimintakan persetujuan ke terdakwa MFM. Kemudian, membuat proposal seolah-olah dari pelaku seni atau sanggar, disposisi dan nota dinas dari Disbud Pemprov DKI Jakarta, surat permohonan dari Disbud Pemprov DKI Jakarta kepada sanggar, surat jawaban kesediaan dari sanggar, surat tugas dari Disbud Pemprov DKI Jakarta kepada pelaku seni atau sanggar, daftar hadir dan daftar honorarium serta bukti foto-foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

“Menyusun bukti pembayaran kepada pelaku seni atau sanggar fiktif atau sanggar yang dipinjam identitasnya dan membuat bukti pembayaran honorarium yang melebihi dari pembayaran yang sebenarnya (mark-up),” ujar jaksa.

Selain bukti pembayaran yang dibuat fiktif dan di mark-up, jaksa mengatakan, terdakwa IHW dkk juga menyusun foto dokumentasi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan melalui proses editing foto. Lalu, membuat bukti pembayaran sewa alat peraga kesenian (ondel-ondel) yang tidak sesuai dengan kenyataan.

“Menyusun bukti pembayaran berupa kwitansi dan invoice pemesanan nasi kotak, snack dan air mineral kepada Dulu Kala Catering dan Gerai Catering Jakarta yang merupakan perusahaan catering milik terdakwa GAR, dengan cara seolah-olah pihak Disbud Pemprov DKI Jakarta dan melalui aplikasi e-order telah membuat pesanan belanja makan dan minuman kepada perusahaan katering Dulu Kala Catering dan Gerai Catering Jakarta,” kata jaksa.

“Namun pelaksanaannya, saksi GAR memesan nasi kotak, snack dan air mineral kepada vendor katering lain yaitu Arya Catering dengan nilai pemesanan sesuai perhitungan sebenarnya di lokasi acara yang lebih rendah dibandingkan nilai pemesanan melalui aplikasi e-order,” ungkap jaksa.

Jaksa mengatakan, para terdakwa juga menyusun bukti pembayaran sewa peralatan acara yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan biaya riil yang dikeluarkan melalui perusahaan peralatan yang dipinjam identitasnya oleh terdakwa GAR. Kemudian, diserahkan datanya ke Disbud Pemprov DKI Jakarta untuk diproses seolah-olah telah mengikuti proses pengadaan langsung dan ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan sesuai arahan terdakwa MFM.

Jaksa mengatakan, penyimpangan juga dilakukan para terdakwa pada kegiatan PKT secara swakelola. Jaksa menuturkan, bukti pertanggung jawaban kegiatan itu juga diduga direkayasa dan dibuat fiktif

“Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PKT secara swakelola TA 2022 sampai dengan 2024, terdakwa MFM memerintahkan saksi AA Rukanda Hadipriana untuk merekayasa bukti-bukti pertanggung jawaban pengelolaan anggaran, dengan cara menambahkan komponen tampilan yang sebenarnya tidak digelar (fiktif) dan atau menaikkan pembayaran honorarium pelaku seni yang secara riil melaksanakan pentas melalui mark-up biaya pembayaran honorarium,” tutur jaksa.

Jaksa mengatakan, bukti pendukung lainnya seperti daftar hadir, biodata, dan dokumentasi foto kegiatan agar seolah-olah pelaku seni tampil dalam kegiatan PKT disiapkan oleh staf Bidang Pemanfaatan, sedangkan stempel kwitansi tanda terima, menggunakan stempel sanggar palsu. Terdakwa MFM juga disebut memerintahkan saksi AA Rukanda Hadipriana untuk membuat bukti pertanggung jawaban PKT Disbud DKI Jakarta secara swakelola atas komponen tampilan yang sebenarnya tidak digelar.

“Dengan menggunakan dokumen pelaku seni atau sanggar yang sebelumnya pernah digunakan untuk pertanggung jawaban kegiatan PKT yang lain atau dengan cara meminjam identitas pelaku seni,” papar jaksa.

Jaksa mengatakan, bukti pertanggung jawaban berupa pembayaran honorarium kepada pelaku seni fiktif yang telah di-mark-up juga digunakan untuk mencairkan anggaran kegiatan PKT secara swakelola Disbud Provinsi DKI Jakarta TA 2022 hingga 2024. Jaksa mengatakan, selisih pembayaran yang dikembalikan oleh pelaku seni dari pelaksanaan dan pertanggung jawaban kegiatan PKT secara swakelola TA 2022 hingga 2024 digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa IHW, MFM dan Ni Nengah Suartiasih serta pejabat Disbud Pemprov DKI Jakarta lainnya.

“Bahwa selisih pembayaran tidak sah yang dikembalikan oleh pelaku seni baik kepada terdakwa GAR maupun kepada staf Disbud Pemprov DKI Jakarta sebagai akibat dari pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban kegiatan PSBB Komunitas, PKT, dan Jakarnaval TA 2022 hingga 2024 pada Disbud Pemprov DKI Jakarta dan Suku Dinas (Sudin) Kebudayaan digunakan untuk memberikan kontribusi berupa uang yang diserahkan kepada terdakwa IHW, MFM dan untuk terdakwa GAR sendiri serta pihak lain,” tutur jaksa.

Agenda sidang kali ini, jaksa menghadirkan 6 (enam) saksi yakni Sri Astuti selaku staf di Disbud Pemprov DKI Jakarta, Berkah selaku Kasudinbud Jakarta Timur (Jaktim), Dodi selaku Kasudinbud Jakarta Selatan (Jaksel), Yusran selaku Kepala Seksie (Kasie) Pemanfaatan Sudinbud Jakarta Barat (Jakbar), M Nurdin selaku Kasudinbud Jakpus dan Herman selaku penyewa tenda dan kursi untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim, jaksa dan tim Kuasa Hukum terdakwa. Kuasa Hukum terdakwa pemilik EO GR Pro Gatot Arif Rahmadi (GAR), Misfuryadi Basrie SH mengatakan, saksi Berkah mau kerja sendiri, makanya saksi Berkah tidak mau mengikuti instruksi terdakwa IHW. “Karena saksi Berkah punya EO sendiri dan punya host (pembawa acara) sendiri,” ujar Misfuryadi Basrie SH kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara sidang ini.

Dijelaskannya, saksi M Nurdin mengatakan, terdakwa GAR baik sekali dan sangat baik sekali dan terdakwa GAR, orangnya profesional dan tidak pernah ada salah pada kerjaannya. “Kalau orang menalangi 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan dana talangan itu wajar dong untuk membantu juga urusan kerjaan. Sekarang kan pelaku seninya kasihan kalau sudah kerja dua hingga tiga bulan baru dicairkan, bagaimana?” tanyanya.

“Orang sudah bekerja terus baru dibayar dua atau tiga bulan kasihan dong. Makanya, terdakwa GAR melancarkan itu,” terang Misfuryadi Basrie SH dari kantor law firm Misfuryadi yang beralamat di Jatirahayu, Kompleks Televisi Republik Indonesia (TVRI), Jakarta ini.

Pada sidang kali ini, saksi Herman mengungkap terdakwa GAR masih punya hutang Rp18 juta untuk sewa tenda dan kursi untuk acara Malam Tahun Baru 2024 yang digelar di Kantor Walikotamadya Jakarta Utara (Jakut). “Tadi sudah diikhlaskan dibilang oleh saksi Herman, masalah sewa tenda. Diikhlaskannya kepada klien kami (terdakwa GAR), dia (saksi Herman) tidak tagih. Tadi saya bilang ke saksi Herman, silahkan saja kalau tagih ke Sudinbud Jakut,” imbaunya.

“Keterangan saksi Dodi dan Yusran tidak masalah dengan terdakwa GAR. Menurut saksi Yusran, terdakwa GAR mendapat arahan dari terdakwa IHW. Artinya, selama pekerjaan itu dilaksanakan dengan benar, tidak masalah dan jalan saja,” ungkapnya.

Dalam persidangan ini juga terungkap, bahwa saksi Yusran ketemu dengan terdakwa GAR di ruangan terdakwa MFM di kantor Disbud Pemprov DKI Jakarta yang berada di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakpus, ketika sedang ada renovasi, Misfuryadi Basrie SH menjelaskan, kantor Disbud Pemprov DKI Jakarta yang ada di TIM, Jakpus, itu kantor sementara dan dipakai oleh terdakwa MFM. Ia mengharapkan, semoga perkara ini bisa berjalan dengan proporsi sebenarnya, bahwa intinya terdakwa GAR itu sebagai korban dan jadi alat saja.

“Jadi dari keterangan terdakwa GAR memberikan dana talangan untuk perjalanan dinas Disbud Pemprov DKI Jakarta ke Kolombo, Srilangka, dan negara luar lainnya, perlu dicatat, bahwa bukan uang terdakwa GAR pribadi. Terdakwa GAR juga pinjam ke orang lain. Terdakwa GAR pinjam uang dari investor-investor lain yang percaya sama terdakwa GAR. Nilai dana talangan itu banyak lah. Dana talangan yang digunakan untuk keperluan perjalanan dinas ke luar negeri dan dalam negeri, dan terdakwa GAR juga masih punya tanggungan ke pihak ketiga itu kurang lebih di atas Rp500 juta,” paparnya.

Ia menjelaskan, karena terdakwa GAR nalangin uang ke sana, dana pihak ketiga ini belum terbayar karena ada kasus ini dan terdakwa GAR bukan orang yang punya banyak duit. “Terdakwa GAR cuma membantu dan terdakwa GAR dijadikan korban dan diperalat,” ucapnya.

Ia mengatakan, kehidupan sehari-hari terdakwa GAR tidak punya rumah, mobil merk Evalia type lama dan Ertiga type lama sudah dikasihkan. “Keluarga dan istrinya masih setia menemani terdakwa GAR,” terangnya.

Kuasa Hukum terdakwa Pemilik EO GR Pro Gatot Arif Rahmadi (GAR), Barens Damanik SH menambahkan, terkait perjalanan dinas ke luar negeri secara terus menerus seperti ini siapa sih pihak yang mau membiayai. “Terkait Kadisbud Pemprov DKI Jakarta dan Kasudinbud yang diajak berangkat dinas ke luar negeri, semua berangkat, masa termasuk istrinya juga, walaupun bahasanya dibayar belakangan tapi kan ada yang menalangi. Pihak yang menalangi seperti korban EO-EO ini. Itu kan bahaya ke depan kalau masih seperti itu. Ini berapa orang yang berangkat ke luar negeri bukan hanya 1 (satu) atau dua orang tapi puluhan orang yang berangkat ke luar negeri dan hal ini bukan hanya sekali atau dua kali terjadi tapi berulang-ulang. Ada yang perjalanan dinas ke Srilangka, Finlandia dan Perancis,” ujar Barens Damanik SH kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara sidang ini. (Murgap)