Erwan Suryadi SH
Jakarta, Madina Line.Com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar acara sidang lanjutan dugaan Tipikor pada perkara kasus dugaan Tipikor pengadaan 1,1 juta set lebih alat pelindung diri (APD) Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dengan terdakwa eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) Budi Sylvana dan sejumlah pengusaha yang merugikan negara Rp319.691.374.183,06 (Rp319,6 miliar) di ruang Wirjono Projodikoro 2, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Rabu (05/03/2025).
Adapun sejumlah pengusaha yang terlibat itu adalah Direktur Utama (Dirut) PT Energi Kita Indonesia (EKI) dan Dirut PT Permana Putra Mandiri (PT PPM) Ahmad Taufik dan Satrio Wibowo. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dakwaannya menyebut kerugian negara itu merujuk pada hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI).
“Mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp319.691.374.183,06,” kata Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Selasa (04/02/2025).
Dalam dakwaannya, jaksa menyebut perbuatan ini dilakukan Budi, Satrio, dan Taufik bersama-sama Komisaris Utama (Komut) PT PPM Siti Fatimah Az Zahra, legal PT EKI Isdar Yusuf, dan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Harmensyah pada kurun 2019 hingga Mei 2020. Dalam pengadaan itu, Budi duduk sebagai PPK Kemenkes RI, sementara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat Harmensyah.
Adapun sumber dana pengadaan APD ini berasal dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Tahun 2020. Perkara ini berawal dari kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada 2020.
Pada 29 Februari 2020, Kepala BNPB yang saat itu dijabat Almarhum (Alm) Doni Monardo menandatangani Keputusan Kepala BNPB tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Saat itu, terdapat sejumlah perusahaan di Kawasan Berikat Bogor dan Bandung, Jawa Barat (Jabar), yang memproduksi APD merek BOHO.
Merek ini dimiliki perusahaan Korea Selatan (Korsel) UPC Ltd melalui PT Daekyung Glotech dengan tujuan ekspor ke negeri ginseng tersebut. Perusahaan-perusahaan itu adalah PT Daedong International, PT Permata Garment, PT Pelita Harapan Abadi, PT GA Indonesia, PT Indomatra Busana Jaya, dan PT ING International.
Pada 16 Maret 2020, Menteri Perdagangan (Mendag) RI saat itu, Agus Suparmanto menandatangani Peraturan Mendag yang melarang ekspor sementara antiseptik, bahan baku masker, APD, dan masker. Karena ingin meraup keuntungan dari penjualan APD di Indonesia,
Direktur PT Daekyung Glotech, Kim Jae Yeol, meneken perjanjian dengan Dirut PT Yoon Shin Jaya, Shin Dong Keun, untuk memasarkan APD merek BOHO di Indonesia. “Padahal, saat itu terdakwa belum menjabat Dirut PT EKI, selain itu PT EKI tidak mempunyai kualifikasi sebagai penyedia barang atau jasa sejenis di instansi pemerintah,” tutur Jaksa KPK.
Meski demikian, permainan Satrio berlanjut. Ia membuat surat-surat yang menyatakan seolah-olah PT EKI menjadi distributor tunggal APD merek BOHO di Indonesia.
Kemudian, pada Maret 2020 hingga Mei 2020, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen BC) bukti pengiriman surat, dan rekapitulasi pengiriman APD, sebanyak 2.140.200 APD telah diterima di Gudang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Halim Perdanakusuma. Namun, baru 1.010.000 set APD yang dibayar dengan harga Rp711.284.704.680 (Rp 711,2 miliar).
Padahal, berdasarkan audit BPKP RI ditemukan, bahwa biaya nyata (real cost) dan pengiriman 2.140.200 APD itu hanya Rp391.593.330.496,94 atau Rp 391,5 miliar. Jaksa lantas menyimpulkan, perbuatan Satrio, Budi, Taufik, Siti Fatimah, Isdar, dan Harmensyah terkait pengadaan 170.000 set APD tanpa surat pesanan, negosiasi, dan penandatanganan surat pesanan 5 juta set APD hingga pembayaran 1 juta set APD senilai Rp711,2 miliar melanggar hukum.
Satrio dan terdakwa lainnya kemudian didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Juncto (Jo) Pasal 18 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada sidang kali ini, Jaksa KPK menghadirkan 4 orang saksi yakni Murti Utami selaku Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkes RI, Evo dari Kemenkes RI, Hariyanti dari Kemenkes RI dan lainnya untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim, Jaksa KPK dan tim Kuasa Hukum dari ketiga terdakwa.
Kuasa Hukum terdakwa PPK Kemenkes RI Budi Sylvana, Erwan Suryadi SH mengatakan, keterangan keempat saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan oleh Jaksa KPK. “Cuma ada hal-hal baru lah. Keterangan dari Penasehat Hukum (PH) PT PPM untuk memberikan bukti-bukti yang bisa untuk melawan keterangan dari Jaksa KPK. Kita tunggu tindak lanjutnya saja nanti,” ujar Erwan Suryadi SH kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara sidang ini.
Dikatakannya, saat ini masih pemeriksaan saksi-saksi, jadi pihaknya belum bisa menyimpulkan. “Ini kan baru awal pemeriksaan saksi dari Kemenkes RI. Kita tunggu saksi berikutnya dari pihak mana yang nanti dihadirkan,” ungkap Erwan Suryadi SH dari kantor law firm Lex Luminis ini.
Sidang masih menghadirkan saksi dari Jaksa KPK. “Karena kegiatan ini baru awal sidang,” katanya.
“Tadi juga dibantah oleh PH dari PT PPM soal kerugian negara ada dispute (salah hitung),” terangnya.
Laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang disebut oleh Jaksa KPK, sambungnya, membantah temuan dari PT PPM. “Ini kan lagi diuji pidananya seperti apa. Kita lihat nanti perkembangan saksi-saksi semua,” tandasnya. (Murgap)