Suasana Penandatanganan MoU BNPT dan BPS di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (27/12/2016) pagi ini. (Foto : Murgap Harahap)
Jakarta, Madina Line.Com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Penyediaan serta Pemantapan Data dan Informasi Statistik Dalam Rangka Penanggulangan Terorisme di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (27/12/2016) pagi ini.
MoU sebagai bagian dari pelibatan Kementerian dan Lembaga (K/L) Negara dalam penanggulangan terorisme. Selain BPS, BNPT akan bersinergi dengan 25 (dua puluh lima) K/L Negara lainnya.
“Ini merupakan upaya nyata BNPT untuk memerlukan sinergi berdasarkan data statistik secara nasional, sehingga nantinya kebijakan dan strategi yang dihasilkan bisa secara integratif dan berkelanjutan. Dengan demikian, program penanggulangan terorisme bisa lebih efektif dan lebih baik,” kata Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi (Komjenpol) Drs Suhardi Alius SH MH dalam sambutannya.
Suhardi mengungkapkan, selama ini beberapa program penanggulangan terorisme ada yang belum fokus, terutama yang menyangkut data dan statistik. Ia berharap sinergi dengan BPS ini menjadi solusi untuk menyusun langkah baru bersama 25 K/L Negara lainnya.
Menurutnya, BNPT tdak mungkin menanggulangi terorisme tanpa keterlibatan pihak-pihak terkait. Apalagi, penanggulangan terorisme itu, harus dilakukan dari hulu sampai hilir.
Selama ini, hard approach (langkah yang dilakukan), belum menyentuh hulu masalah, sehingga kita juga harus fokus menyentuh dari hulu sampai hilr agar bisa mereduksi akar masalah terorisme. “Masalah terorisme banyak variabelnya seperti kemiskinan, sosial ekonomi, meski landasannya, masalah idiologi. Dengan perkembangan zaman dengan transformasi teknologi luar biasa, bagaimana sosial media (sosmed) memengaruhi mindset (pola pikir) anak bangsa,” katanya.
Oleh karena itu, ungkap Suhardi Alius, dalam rangka mendorong efektifitas, perlu data dan informasi (datin) statistik, yang dapat untuk mengukur indeks terorisme di Indonesia, sehingga kita bisa fokus, sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan. “Data dan informasi harus dikelola, sehingga bisa ditindaklanjuti di lapangan dengan mudah,” katanya.
“Semoga ini dapat meningkatkan sinergi antar lembaga dalam penanggulangan terorisme. Saya berharap MoU ini bisa diimplementasikan dengan penuh komitmen oleh ke-2 (dua) belah pihak dalam penanggulangan terorisme di Indonesia,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPS Dr Suhariyanto menyambut baik penandatanganan MoU ini. Menurutnya, MoU ini pertama BNPT dengan BPS.
“Sungguh saya berharap momentum ini bisa menjadi awal yang lebih baik untuk menyusun kerjasama lebih erat antara BNPT dan BPS ke depan,” tutur Suhariyanto.
Suhariyanto awalnya sempat ragu saat menerima “pinangan” BNPT. Terkait bagaimana data-data BPS bisa digunakan dan berkontribusi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.
Namun, setelah membaca dari kejadian bom Thamrin, sampai terakhir penggagalan rencana teror di Bekasi, Tangerang, dan Purwakarta, ia baru sadar, bahwa apa yang di media itu, hanya di hilir saja. Sementara, hulu dalam terorisme itu, sangat kompleks.
“Silakan memanfaatkan data BPS. Dari MoU ini, kita akan menyusun indeks resiko terorisme, sehingga suatu saat nanti, indeks ini bisa sampai level kabupaten dan kota, sehingga bisa jadi dasar monitoring yang komprehensif. Saya betul-betul berharap data BPS sekecil apapun bisa memberikan kontribusi pada penanggulangan terorisme di Indonesia,” jelas Suhariyanto. (Murgap)