Gatot Nurmantyo
Jakarta, Madina Line.Com – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, bahwa TNI siap membantu Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam mengamankan Pemilhan Umum (Pemilu) 2019 yang akan memilih Presiden RI dan anggota legislatif secara serentak.
“Saya terkejut tahu-tahu saya diundang ke sini. Tapi masalah keamanan singkat saja, bahwa sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), pemilu menjadi seuatu keharusan menjadi 1 (satu) atau serentak. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian untuk pengamanan dalam pemilihan legislatif (Pileg) saja itu sudah sangat luar biasa,” kata Gatot di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa siang (13/12/2016).
Dalam rapat panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa, Gatot mengatakan, intensitas pelaksanaan pemilu secara serentak tentunya akan meningkatkan intensitasi pengamanan bila dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Ia menjelaskan, sesuai ketentuan perundang-undangan, persoalan keamanan ada pada Polri dan institusinya dan selalu siap memberikan bantuan tambahan pengamanan.
“Masalah hukum itu, tentu nantinya disampaikan oleh Kepala Polri (Kapolri). Kalau kami di TNI, amanatnya, kami siap diperbantukan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku ketika diperlukan kepolisian,” ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta agar masa tahapan Pemilu 2019 diperpanjang untuk mengurangi potensi kerawanan di Pemilu 2019. Hal itu, menurut dia, berkaca kepada pemilu sebelumnya, pileg dan pemilu presiden (Pilpres) terpisah, namun tingkat kerawanan cukup tinggi, lantaran tingginya partisipasi masyarakat.
“Menjadi perhatian, pileg dan pilpres dipisah saja, eksistensinya tinggi. Maka, kalau pemilunya bersamaan akan lebih tinggi lagi eksistensinya,” katanya.
Menurut Gatot, dengan sistem pemilu yang terpisah antara legislatif dan presiden saja tahapannya membutuhkan waktu 20 (dua puluh) bulan. Untuk itu, dia meminta agar tahapan Pemilu 2019 dapat diperpanjang menjadi 24 (dua puluh empat) bulan karena pileg dan pilpres digelar bersamaan atau serentak.
“Kalau lebih panjang, maka UU ini maksimal Mei 2016 sudah diketuk palu, sehingga tahapan ini bisa berjalan,” ujarnya.
Ia menegaskan, TNI akan tetap mengerahkan kekuatan penuh untuk mengamankan Pemilu 2019 sesuai perintah UU. (Barto)