Ketua Fornas LPKS Rizky Mahendra MM (pertama dari kiri) foto bersama Waket Fornas LPKS di Gedung Vokasi Kemnaker RI, Jakarta, Minggu (15/10/2023). (Foto : Murgap Harahap)
Jakarta, Madina Line.Com – Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Ida Fauziyah meresmikan Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto (Gatsu), Kavling 44, Jakarta Selatan (Jaksel), Minggu (15/10/2023).
Gedung Vokasi Kemnaker RI ini akan digunakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Menurut Ida Fauziyah, pembenahan dan renovasi Gedung Vokasi Kemnaker RI ini sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholders (pihak terkait).
“Dengan adanya Gedung Vokasi Kemnaker RI ini diharapkan terkait program pelatihan vokasi akan semakin mudah diakses oleh seluruh masyarakat dan juga stakeholders,” katanya.
Ida Fauziyah menegaskan, revitalisasi pelatihan vokasi menjadi salah satu fokus terobosan Pemerintah RI karena memiliki 3 (tiga) keunggulan yakni pertama, memiliki durasi waktu lebih singkat dibandingkan pendidikan formal; Kedua, pelatihan vokasi berbasis demand driven (sesuai dengan kebutuhan industri) dan ketiga, inklusivitas pelatihan vokasi menjangkau semua kalangan dan mampu dikombinasikan dengan program jaring pengaman sosial lainnya. “Tiga keunggulan tersebut dapat menjadi solusi bagi angkatan kerja Indonesia yang masih didominasi lulusan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP),” katanya.
Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai dengan langkah Pemerintah RI yang menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 yang bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul menuju Indonesia Emas 2045. “Perpres ini bertujuan meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” ungkap Ida Fauziyah.
Tampak hadir dalam acara ini, Ketua Forum Nasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Fornas LPKS) Rizky Mahendra MM. Ia mengatakan, dirinya baru dilantik menjadi Ketua Fornas LPKS pada hari ini mengharapkan revitalisasi pelatihan vokasi memang menjadi sasaran strategis Fornas LPKS untuk menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045.
“Kenapa LPKS menjadi penting? Karena kita sangat fleksibel. Kalau lulusan SD dan SMP banyak pengangguran, dengan masuk ke LPKS, lulusan SD hingga SMP bisa menjadi kompeten,” ujar Rizky Mahendra MM kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara ini.
Dikatakannya, ketika sudah menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) berkompeten, maka lulusan SD hingga SMP tidak perlu kuliah lagi untuk bisa mencari kerja, sehingga peran LPKS yang diminta dan kemampuannya yang singkat, per tahun 5.700 orang bisa dilayani karena LPKS tersebar di seluruh Indonesia. “Jadi mutu pelatihan diukur dari dua hal yakni akreditasi mutu lembaganya dan kedua adalah sertifikasi kompetensi lulusannya dan itu lewat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” ungkapnya.
“Lembaganya oke, maka lulusannya oke, dan dunia industri bisa menyerapnya,” katanya.
Ia yang baru saja dilantik Ketua Formas LPKS oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker RI, Anwar Sanusi, pada malam hari ini, memiliki target 100 hari ke depan dalam program kerjanya akan melakukan validasi data anggota LPKS di seluruh Indonesia. “Kenapa kita melakukan validasi LPKS? Karena sejak adanya pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) pada tahun 2020 hingga 2022, belum dilakukan validasi data anggota LPKS,” ucapnya.
“Kemudian, kita akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK), Forum Kerjasama Pelatihan Akreditasi Indonesia Balai Latihan Kerja (FKPAI-BLK) dan Forum Nasional Balai Latihan Kerja Kompetensi (Fornas BLKK), kita ingin berkumpul untuk bersinergi bersama dan saya sudah mengobrol dengan semua ketuanya,” ungkapnya.
Intinya, sambungnya, selama ini Pemerintah RI lebih fokus kerjasama dengan BLK dan BLKK milik Pemerintah RI dan untuk hari ini sudah ditegaskan oleh Menaker RI Ida Fauziyah, LPKS menjadi penting perannya. “Karena supply (pengeluaran) lulusannya lebih banyak dibanding dengan BLK milik Pemerintah RI,” terangnya.
Ia mengharapkan, fungsi-fungsi LPKS menjadi lebih optimal karena dua jaminan yakni LPKS-nya berbobot dan lulusannya tersertifikasi. “Karena dunia industri menyerap tenaga kerja kalau lulusannya tidak kompeten, itu tidak bisa. Makanya, kita memastikan itu. Tugas kita, pimpinan LPKS-nya bermutu dan instrukturnya tersertifikasi. Kita akan melakukan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri,” tandasnya. (Murgap)