Eusabius Binsasi
Jakarta, Madina Line.Com – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), periode 2020 hingga 2024, Eusabius Binsasi menghadiri pertemuan antara Presiden Republik Indonesia (RI) Ir H Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh Kepala Daerah, di ruang Cendrawasih, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (29/09/2022).
Dalam pertemuan yang diikuti Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin, seluruh menteri, gubernur, bupati atau walikota, Panglima Daerah Militer atau Pangdam, Polisi Daerah (Polda) serta Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati seluruh Indonesia, membahas 3 (tiga) topik, yakni pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Presiden RI Jokowi dalam arahannya mengingatkan kepada seluruh peserta yang hadir, bahwa di masa ekonomi global yang sangat sulit diprediksi ini supaya berhati-hati. “Semua negara sulit sekarang ini, dan ekonomi global sangat sulit diprediksi, sangat sulit dikalkulasi, sangat sulit untuk dihitung, siapapun pasti akan kesulitan arahnya akan ke mana, penyelesaiannya seperti apa. Ini terus saya ulang-ulang supaya kita sadar,” kata Jokowi.
Apalagi, kata Presiden RI Jokowi, setiap hari mendengar kabar krisis pangan. “Ada sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) juta orang di 82 (delapan puluh dua) negara menderita kekurangan pangan akut. Ditambah lagi yang menjadi perhatian 19.700 (sembilan belas ribu tujuh ratus) orang setiap hari meninggal dunia karena kelaparan,” katanya.
“Kita patut bersyukur bahwa bulan Agustus yang lalu kita mendapatkan sertifikat pengakuan bahwa Indonesia sudah swasembada beras sejak 2019 dan dianggap memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dari internasional rice research institut, yang juga didampingi oleh Food Agriculture Organization (FAO) atau Badan Pangan Dunia tapi jangan senang dulu selagi dunia penuh dengan ketidakpastian,” sebutnya.
Wabup Kabupaten TTU, NTT, Eusabius Binsasi mengatakan, Kabupaten TTU adalah kabupaten yang langsung perbatasan dengan daerah Ensiklaf, Waykusi, yang merupakan otorita dari daerah Timor Leste. “Sebanyak tiga topik, yakni pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, dan P3KE yang ditekankan oleh Presiden RI Jokowi memang harus diperhatikan,” ujar Eusabius Binsasi kepada wartawan Madina Line.Com ketika ditemui usai acara ini.
Dikatakannya, ketiga hal tersebut bukan hanya diperhatikan secara nasional tapi bagi pemerintah daerah (Pemda) juga merasakan apa yang disebut oleh Presiden RI Jokowi di acara ini. “Terkait inflasi daerah, inflasi juga berpengaruh terhadap harga pangan dan harga bahan bangunan. Itu juga pengaruhnya sangat besar, sehingga tadi penekanan untuk nanti perlu mempercepat pengadaan barang dan jasa juga berpengaruh kepada peredaran uang, sehingga inflasi bisa ditekan, ” terangnya.
Terkait pariwisata, sambungnya, Kabupaten TTU banyak peluang wisata yang bisa dijadikan jadi tempat wisata alam, wisata budaya yang belum dieksploitasi, sehingga perlu dikembangkan supaya bisa menarik orang, biar berwisata tidak lagi orang Indoensia ke luar negeri tapi ke dalam negeri sendiri. “Sementara, untuk angka kemiskinan. Saya kira daerah seperti NTT dan sekitarnya masih jauh dari kesejahteraan yang diharapkan oleh banyak orang. Kita juga sebagai kepala daerah bekerja keras untuk menekan angka kemiskinan ekstrem yang ada di NTT,,” katanya.
“Angka inflasi kita itu hampir mencapai 0,86% dan akan kita tekan agar bisa turun sekecil mungkin agar bisa berimbang. Sedangkan, angka kemiskinan memang tidak mudah untuk diprediksi tapi akan kita tekan supaya banyak turun bantuan sosial (bansos) ke daerah NTT,” terangnya.
Untuk itu, sambungnya, pihaknya perlu bekerjasama dengan pemerintah pusat agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) bisa dimanfaatkan untuk menekan angka kemiskinan di daerah. “Harapan saya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terlalu besar dan APBD kita untuk tahun depan (2023) bisa ditingkatkan,” harapnya.
“Baik dana-dana transfer ditingkatkan karena dana itu memang untuk persentasenya sangat fleksibel sesuai dengan kondisi kebutuhan kita. Karena kebutuhan masyarakat TTU masih terus berubah-ubah. Kita mengharapkan kalau boleh konsentrasi peningkatan dana transfer lebih signifikan untuk daerah kita,” paparnya.
Menurutnya, secara umum banyak hal yang menyebabkan daerah NTT miskin. “Lahan ada. Mungkin juga banyak hal karena keterbatasan pasar,” ungkapnya.
“Masyarakat NTT boleh berusaha tapi pasar terbatas, sehingga banyak masyarakat TTU yang berjuang lebih keras karena hasil.pasarnya kurang, sehingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di sana sudah dikembangkan tapi pasar hanya untuk orang di daerah NTT saja secara internal. Produk UMKM belum bisa dipasarkan ke pasar luar negeri,” tandasnya. (Murgap)